Tak Ingin Berpolemik, Akhirnya Menteri Yuddy Chrisnandi Memilih Untuk Mundur...

Jakarta, Lensaberita.Net - Tidak ingin berpolemik, Yuddy Chrisnandi, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) angkatan 1986, memilih mundur dari pencalonannya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni (Ika) Unpad.

"Saya tidak bersedia menjadi Ketua Umum Ika Unpad, paling tidak untuk jangka waktu dua tahun ke depan mengingat kesibukan tugas sebagai pembantu presiden," ujar Yuddy di Jakarta melalui keterangan tertulis yang diterima JPNN, Sabtu (23/4) malam.

Selanjutnya untuk kebaikan dan kesatuan alumni Unpad, Yuddy menyampaikan simpati dan dukungannya kepada Hikmat Kurnia. "Saya bersimpati kepada Saudara Hikmat Kurnia, alumni Fakultas Sastra Unpad angkatan 1986 yang juga menjadi calon Ketua Umum Ika Unpad untuk diberikan kesempatan peran pengabdian sebagai Ketua Umum Ika Unpad," ungkapnya.

Dengan semangat 'Hayu Ngahiji', Yuddy menyatakan kesiapannya untuk membantu dan memberikan pengabdian bagi kemajuan almamater Unpad, tanpa harus duduk dalam struktur organisasi Ika Unpad.

"Ini adalah bukti komitmen saya untuk menjaga dan melarutkan semangat 'Hayu Ngahiji'demi kejayaan Unpad menuju cita-cita luhur menjadi universitas berkelas dunia," kata Yuddy.

Diberitakan sebelumnya, proses penghitungan suara Ketua Umum Ketua Ika Unapad pada hari hari Minggu (17/4), dihentikan karena ada selisih 59 suara yg belum dihitung yang melampaui jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT).

Saat itu suara Hikmat dan Yuddy dalam proses penghitungan saling berkejaran, hingga selisih 16 suara di kotak ke-9. Panitia menghentikan penghitungan pada kotak ke-10 karena jumlah suara sudah melampaui DPT. Jika dilanjutkan, Hikmat Dan Yuddy memiliki peluang yang sama untuk unggul.

Selanjutnya Musyawarah Besar IX Ika Unpad memandatkan kepada tiga kandidat untuk menyelesaikan kepengurusan Ika Unapad 2016-2020, paling lambat dalam waktu sepekan terhitung hari tanggal ditetapkan.‎ (JPNN)

Read more

Dasar Koplak! Gerindra : Ahok 'Jahat' Seperti Soeharto! Alamak...Mertua Bos Besar Tuh! Mati Kita...

Jakarta, Lensaberita.Net - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fery J Juliantono berpendapat, hampir tidak ada beda antara kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan era Orde Baru disaat Presiden Soeharto berkuasa. Keduanya, kata dia, mempimpin rakyat dengan cara-cara otoriter.

Fery mencontohkan, beberapa kegiatan penggusuran warga miskin di Pasar Ikan, Luar Batang dan Akuarium yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak manusiawi.‬

‪"Buktinya sampai saat ini masih banyak yang tinggal di perahu. Mereka mau tinggal di rusun tapi karena jaraknya jauh dari tempat bekerja mereka akhirnya tidak jadi," kata Ferry, Selasa (19/4/16).‬

Menurutnya, di era Soeharto kekuatan militer sangat kental sebagai kepanjangan tangan dijalankannya suatu kebijakan. Hal tersebut pun bisa dilihat saat ini ketika Pemprov DKI dibawaj kepemimpinan Ahok mengeksekusi warga alih-alih sebagai penertiban.

‪"Secara teori, hikmahnya bahwa di zaman Soeharto kekuatan otoriter berbasis militer dan bersekutu dengan birokrat secara teori. Intinya orde baru persekongkolan militer dan birokrat," ujar petinggi partai besutan Prabowo Subianto itu.

Di zaman Ahok, kata Fery, TNI dan Polisi dijadikan garda terdepan untuk melawan rakyat saat ada kegiatan penggusuran.‬

‪"Sekarang yang terjadi, militer tidak berperan dominan tapi kartel. Kartel ini yang bersekongkol dengan birokrat. Implikasi dari terlalu dominannya birokrasi dan koorporasi akibatnya aturan banyak ditabrak. Contohnya reklamasi pembangunan sudah dominan," tandasnya. (rimanews)

Tapi, Sadarkah Dia Soeharto itu Mertua Dari Prabowo Subianto?

Read more

Ahok Tak Pilih Kasih! Rumah Omnya Digusur, Bisnis Saudara Ditutup, Gedung Agung Sedayu Dibogkar...

Jakarta, Lensaberita.Net - Ahok mengingatkan bahwa dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak bisa seenaknya. Dia harus memberikan izin atau membuat kebijakan berdasarkan konstitusi.

Dalam rapat dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 15 April 2016, yang diunggah di YouTube, Basuki mengatakan bahwa kondisi dulu berbeda dengan kondisi sekarang.

Dahulu, kata dia, orang yang mengajukan perizinan bisa dilihat berdasarkan apakah dia sudah "sowan" atau belum. Sekarang, hal semacam itu sudah tak ada. Dia tidak peduli apakah orang tersebut dikenalnya atau tidak.

"Jangan dianggap saya sebagai seorang gubernur bisa seenak-enaknya. Ini yang bisa membuat ada tawar-menawar," kata Basuki.

Dia mencontohkan ketika kerabat istrinya datang ke rumah terkait normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. Dia langsung mengusir orang tersebut ketika tahu bahwa dia hendak meminta keringanan agar tanahnya yang seluas 2 hektar tidak digusur.

"Om istri saya juga, pengusaha, mau digusur, punya tanah 2 hektar. Datang hari Sabtu. Saya usir," kata dia.

Ahok mengaku sempat ditegur oleh istrinya karena tidak sopan mengusir anggota keluarganya. Menurut Ahok, om-nyalah yang tidak sopan.

"Saya bilang, karena ini tugas saya. Saya enggak bisa mengelak. Waduk Pluit harus dibersihkan. Kalian yang mengaku keluarga harusnya membantu saya, bukan menyulitkan saya," ujar dia.

"Stadium juga kalau diurut-urut ada hubungan saudara dengan istri saya. Datang ke rumah, saya bilang enggak bisa. Tetap harus tutup. Lo mau ngoceh apa pun, saya firm. Tutup. Jangan bikin sulit saya," katanya lagi.

"Kayak kemarin, saya sudah perintah bongkar itu punya Agung Sedayu di Kemayoran, masih tanya saya. Ngapain udah SP 1, 2, 3 masih tanya saya. SP 3 ya harus bongkar, dong." 

"Makanya mereka bilang, urusan ama Ahok mah payah, ah. Sepupu istri saya bilang, enggak ada guna dia jadi pejabat, kami lebih repot. Aku udah sering digituin orang," ujar Ahok.

Src/Kompas

Read more

Kebodohan Anti-Ahok Terungkap, Menyedihkan dan Memalukan! Begini Ceritanya...

Jakarta, Lensaberita.Net - Gubernur DKI Jakarta Ahok akan maju kembali di Pilkada DKI 2017. Namun, dua kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pembelian lahan RS Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta selalu dikaitkan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu, khususnya bagi kelompok yang anti-Ahok.

Ilustrasi Penantang Petahana

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) Djayadi Hanan mengatakan, ada kelemahan dari mereka yang anti-Ahok.

"Masih ada kelemahan bagi anti-Ahok. Mereka belum punya pemimpin yang jelas. Lawan Ahok belum jelas, maju dari partai belum ada. Dari independen belum ada selain Ahok, karena memang tak mudah maju di jalur independen," ujar Djayadi di kantornya, Jakarta, Minggu (17/4/16).

Menurut dia, untuk kasus RS Sumber Waras dan reklamasi tersebut bukan hanya menjadi isu hukum semata, tapi sudah menjadi isu politik.

"Bisa dilihat, Sumber Waras dan reklamasi bukan hanya hukum saja, tapi sudah jadi isu politik. Saya melihat dan menilai, sudah terjadi pembelahan yang tajam antara yang pro-Ahok dan anti-Ahok," ungkap Djayadi.

Karena itu, isu tersebut menjadi sangat penting untuk kedua kubu, terutama untuk kepentingan politik. Meski demikian, menurut dia satu kelompok lagi yaitu yang belum memihak, masih bimbang untuk masuk ke mana.

"Tetapi jangan lupa, ada kelompok pemilih yang masih cukup dingin dan belum memutuskan. Karena itu penting untuk mengelola isu ini, bagi anti-Ahok maupun pendukung Ahok," tandas Djayadi.

Src/liputan6

Read more

Ditampar Direktur LIMA, Ray Rangkuti : Kalau 'Tau Diri', Harry Azhar Harus Mundur!

Jakarta, Lensaberita.Net - Berbagai pihak mendesak Harry Azhar Aziz untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Desakan ini menggema setelah nama Harry muncul dalam dokumen Panama Papers.

“Kalau punya etik, moral dan kita duduk di satu posisi yang mengajarkan orang harus bersih dari kegiatan penggunaan uang yang harus transparan, ya lebih baik mengundurkan diri daripada polemik,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti usai acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4).

Pengunduran diri perlu untuk menghindari BPK dari olok-olok publik. Publik bisa jadi tidak percaya akan hasil audit BPK setelah tercantumnya nama Ketua BPK dalam Dokumen Panama Papera. Apalagi, isu yang berkembang berkaitan dengan pengelolaan uang.

“Diaudit, Anda percaya hasil auditnya?” tutur Ray mencontohkan omongan di publik.

SRC/BIJAKSNET

Read more

Kebohongan Terbesar Ketua BPK Terbongkar Habis, Fatal dan Memalukan! Pengakuan Ngaco!

Lensaberita.Net - Mau baca betapa mudahnya Pejabat berbohong nggak?

Menurut sang Ketua BPK dia diminta oleh anaknya usai pernikahannya dengan warga negara Chili untuk mendirikan perusahaan tersebut

Harry azhar aziz kedapatan berbohong bilang presiden jokowi cuek dirinya tersangkut kasus panama papers. Baca link ini http://goo.gl/72YlkY

Sebelumnya, Harry mengaku memiliki dan mendirikan Perusahaan di Panama usai menikahkan anaknya dengan warga Chili.

Namun sejak 2010, Harry tidak menjabat selaku direktur utama perusahaan, baca linknya disini http://goo.gl/wGNY77

Harry Azhar mendaftarkan perusahaan cangkang tersebut dengan bantuan Mossack Fonseca pada tahun 2010. Terus menjadi pemimpin perusahaan sampai tahun 2015.

Tau nggak anaknya ketua BPKHarry azhar aziz ini nikahnya kapan?

Akad nikah dengan saksi Guberrnur BI Agus Martowardoyo waktu itu tanggal 10 Agustus 2014. AKAD lho ini. AKAD. AKAD NIKAHnya tanggal 10 Agustus 2014. 

Kalo resepsi masih bisa lah berkelit 4 tahun karena si Mina ini ga bisa pulang. 


Supaya data ini tidak dianggap abal abal silahkan langsung saja ke Sumbernya blogspot harry azhar aziz sendiri ini linknya http://goo.gl/56aNkg

Wow, perusahaan berdiri tahun 2010 usai anaknya menikah dengan orang Chili di tahun 2014. Ini inception banget yak. mungkin saja ketua BPK RI kita ini memiliki kemampuan mengubah waktu

Tambahan : Denger langsung pernyataan si Harry disini https://soundcloud.com/audiokbr/panama-papers-ini-alasan-ketua-bpk-dirikan-perusahaan-cangkang

Tambahan lagi :

Mina Azhar anak Harry Azis ini kelahiran tahun 1988. Pada tahun 2010 dia ambil S1 di 

한국과학기술원(KAIST) / Korea Advanced Institute of Science and Technology
Bachelor of Science (B.Sc.), Industrial Engineering
2008 – 2011
Activities and Societies: KISA, KAIST INA

sumber : https://www.linkedin.com/in/mina-azhar-900a8459

Pada saat itu sang anak kuliah di Korea. Universitasnya di 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea. 

Jad menurut Harryi sang anak yang masi 22 tahun, lagi ambil S1 ngomong ke bapaknya 'Pa, kita bikin shell company yuk di Panama dengan bantuan Mossack Fonseca'

Haah? 

Nambah lagi, kalo lu google dikit bisa nemu juga informasi mengenai suaminya. Pada tahun 2010 dia juga lagi di Korea. 

Dan setelah baca2 info suami istri ini berdua kayaknya mereka ini melakukan banyak Penelitian Ilmiah untuk Universitas mereka (Izin, biaya, dan paten sudah diurus oleh Universitas kalo di luar negeri), bukan pengusaha. 

Buat apa mereka minta Harry untuk membentuk Shell Company? Gw sejujurnya merasa Harry ini udah nyeret2 Anaknya buat nyelamatin diri dia sendiri.

sumber: Dikutip dari ulasan kaskuser bernama  xamido / ISLAMNKRI

Read more

Era Jokowi Pemerintah Perhatikan Atlet, Hasilnya : Singapura & Malaysia Open Indonesia Juara...

Malaysia, Lensaberita.Net - Pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir berhasil menaklukan pasangan ganda campuran Malaysia Peng Soon Chan/Liu Ying Goh di Malawati Stadium dengan skor 23-21,13-21,21-16. Pertandingan final ganda campuran Malaysia Open Super Series Premier (SSP) 2016 ini digelar pada Ahad (10/4).

Pada  awal gim pertama pasangan yang akrab disapa Owi/Butet ini lebih dulu unggul atas Chan/Goh hingga menyentuh skor 11-4. Namun setelah turun minum, Chan/Goh berubah menjadi lebih agresif melancarkan serangan untuk mengejar ketinggalan. 

Pada gim kedua, Owi/Butet berusaha untuk mengejar ketinggalan poin. Sebab Chan/Goh lebih unggul atas pasangan Indonesia tersebut.

Mereka sempat mengimbangi kedudukan Chan/Goh beberapa kali. Persaingan semakin ketat dan sayangnya Owi/Butet harus tertinggal tiga poin menjadi 8-11 pada saat turun minum.

Jarak poin yang cukup jauh membuat Owi/Butet berupaya untuk mengejar ketinggalan. Mereka bermain reli dengan Chan/Goh namun Owi/Butet gagal mengembalikan bola panjang lawan dan skor menjadi 12-18. Akhir gim kedua, Owi/Butet tertinggal 13-21 atas Chan/Goh.

Di pertengahan gim ketiga, Owi/Butet bekerja keras mempertahankan diri agar tetap unggul dari Chan/Goh.  Smash Owi membuat Indonesia keluar sebagai pemenang atas Chan/Goh dengan skor 21-16.

Indonesia Juarai Singapura Open

 Wakil Indonesia, Sony Dwi Kuncoro memastikan diri sebagai juara pada turnamen Singapore Open 2016. Ia mengalahkan wakil Korea Selatan Son Wan-ho dengan 21-16, 13-21 dan 14-21.

Bermain lepas, Sony berhasil mengambil alih set pertama. Ia menekan dengan permainan bola pendek, hingga Son Wan kerap membuat kesalahan. Sony berhasil menuntaskan set pertama dalam waktu 20 menit.

Memasuki game kedua, Son Wan-ho mencoba bangkit dengan menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya, pada interval kedua, poin 11-7 untuk keunggulan Son Wan. Wakil Korea Selatan tersebut akhirnya sukses mengunci set kedua dengan 21-13 dan memaksa Sony menggelar rubber game.

Memasuki set penentu, pemain kelahiran Surabaya tersebut mencoba kembali ke bentuk permaianannya. Hasilnya, ia membuat jarak lima poin dari Son Wan 11-6. Bahkan memasuki waktu krusial Sony bangkit dengan memberikan smash mematikan dengan  mengunci kemenangan dengan 21-14 dalam waktu satu jam tiga menit.

Atas kemenangan ini, Indonesia sukses meraih dua gelar juara pada turnamen Singapore Open 2016.

Rerpublika Online | Okezone.Com

Read more

Gerindra Ambisius Prabowo Presiden 2019, SMRC : Survei, Prabowo Hancur, Jokowi Naik Terus....

Jakarta, Lensaberita.Net -  Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moeklas Sidik menyatakan kini partainya tengah fokus "mencuri" hati rakyat melalui berbagai upaya nyata, termasuk optimalisasi organisasi sayap partai, dengan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden mendatang.

"Semua fokus untuk merebut hati rakyat menjadikan Prabowo jadi Presiden," ujarnya di Jayapura, Minggu (17/4/16).

Dijelaskannya, organisasi sayap yang dimiliki Gerindra seperti Perempuan Indonesia Raya (Pira) dan Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) yang memiliki peran penting untuk bisa merebut hati rakyat.

"Itu mewadahi aspirasi warga Gerindra yang ada di kelompok, yang sifatnya pemberdayaan organisasi yang disebut sayap, untuk meningkatkan kualitas dan ujungnya pemenangan," kata dia.

Survei SMRC Sebut Jokowi Masih Terkuat

Saiful Mujani Research and Conslting (SMRC) melakukan survey mengenai tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam memimpin pemerintahan, kewibawaan pemerintah Jokowi terus menguat.

Pada bulan Maret, hasil menunjukkan, 72% warga masyarakat yakin dengan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia.

Selain itu, dari hasil Survey menunjukkan bahwa antusias masyarakat lebih tinggi untuk memilih Jokowi daripada Prabowo Subianto sebagai Presiden apabila dilakukan Pemilu hari ini. 

Tingkat elektabilitas Jokowi adalah yang tertingi baik dalam pertanyaan top of mind yakni 31.1%, maupun semi terbuka yakni 40.5%. Angka ini jauh di atas saingan terdekat, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang secara top of mind memiliki 12.6% sedangkan 17.9% secara semi terbuka.

"saat ini belum ada alternatif terhadap kepemimpinan Jokowi. Selama setahun terakhir, elektabilitas Jokowi terus meningkat, sedangkan nama-nama lainnya cenderung stagnan atau menurun,"kata Direktur SMRC Djayadi Hanan, Jakarta, Minggu (17/4/16).

Sumber 1 | Sumber 2

Read more

Awas Jantungan! Mutlak Percaya Ke BPK, Artinya : Mutlak Tak Percaya KPK, BPN, Pajak, Bank DKI....

Jakarta, Lensaberita.Net - Kisruh permasalahan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada kasus Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras berbuntut panjang. 

Masyarakat Indonesia dan Jakarta pada khususnya dipertontonkan dengan tindakan - tindakan para eksekutif, legislatif, dan para orang - orang yang berniat ambil keuntungan dari kejadian ini.

Sontak saja, dalam akun media sosial Instagram, beredar meme yang menyatakan bahwa "JIKA PERCAYA KE BPK, BERARTI KITA ABAIKAN 3 LEMBAGA LAINNYA"

Hasil Audit Investigasi BPKI RI menyatakan bahwa ada Selisih Rp 191 Miliar lebih dari pembilan tanah tersebut yang total dibayar Rp 755 Miliar lebih.

Komentar Netizen

Berikut Pendapat BPK RI :

1. RS Sumber Waras Berada di Jalan Tomang, Sehingga NJOPnya harus sesuai dengan Jalan Tomang
2. BPK Mencurigai, Mengapa Dilakukan Transaksi di 31 Desember, Disaat semua Bank Keadaan Tutup dan Dilakukan secara Tunai
3. BPK Berpendapat Bahwa NJOP Tanah tersebut Tidak Rp 20 Jutaan, Tetapi Rp 7 Jutaan

Atas Hasil investigasi BPK RI terebut, mulailah bermunculan klarifikasi dari berbagai pihak yang terlibat :

1. KPK Tegaskan Jangan Didesak, Karena Jika tidak ada Korupsi RS Sumber Waras KPK Tidak Masuk

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan lembaganya berhati-hati dalam mengusut kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut dia, KPK berfokus pada ranah korupsi, bukan hal-hal di luar itu.

“Kalau nggak korupsi gimana kami mau masuk? Jadi kalau nggak ada korupsinya jangan didesak-desak,” ujar Saut di Jakarta, Kamis, 14 April 2016. 

Saut berujar KPK membutuhkan waktu untuk memahami seluruh proses itu dengan utuh. Juga, prosedur dan batasan wewenangnya. “Itu kan prosesnya jadi tanda tanya. Tapi proses pelelangan seperti apa, timnya seperti apa, kami kan nggak masuk di situ,” katanya lagi. 

Untuk mendalami kasus ini, pada Selasa kemarin KPK telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok menjalani pemeriksaan selama 12 jam, sejak pukul 09.10 WIB pagi dan baru keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.30 WIB.

2. Sesuai dengan Sertifikat Tanah RS Sumber Waras yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), RS Sumber Waras berada di Jl Kiai Topa sehingga NJOPnya mengacu pada Jl Kiai Topa

Jakarta, Detik.com - Dalam dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditunjukkan oleh Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara, disebutkan alamat lahan itu ada di Jalan Kiai Tapa. Hal ini berbeda dengan yang ada di audit BPK yakni berada di Jalan Tomang Utara.

Disebutkan juga dalam sertifikat itu, pemegang HGB itu adalah Yayasan Sumber Waras. Surat HGB itu berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 24 Februari 1998. 

Begitu juga dengan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan itu. Dokumen PBB menyebutkan lahan itu berada di Jl Kiai Tapa.

"Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kiai Tapa," kata Abraham di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kiai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

3. NJOP Tanah Menurut Dirjen Pajak Rp 20-Jutaan

Liputan6.com, Jakarta - DirekturRS Sumber Waras Abraham angkat bicara terkait tudingan penjualan rumah sakit tersebut ke Pemerintah Provinsi DKI menyebabkan kerugian negara. Dia menampik hal tersebut.

Dia mengatakan harga dijual sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2014. "Kalau dibilang merugikan negara apa yang kami rugikan," sebut Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

"Tanah itu dijual sesuai NJOP," tambah dia.

Dia mengatakan NJOP 2014 ketika itu Rp 20.755.000 per meter. Mereka pun menjual sesuai harga NJOP 2014. Tidak menaikkan atau menurunkan harganya.

Menurut dia, Pemprov DKI juga menawar terlebih dahulu. RS Sumber Waras pun sepakat hanya menjual tanah. "Bangunan kita minta Rp 25 M, ketika dinego kita hilangkan, semua ongkos balik nama juga kami bayar," tegas Abraham.

4. Bank DKI Sebut Kalau Transaksi Dilaksanakan Secara Transfer dan Bukti lengkap

TEMPO - Kepala Bidang Pembinaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lusiana Herawati mengatakan pembelian lahan tersebut bukan secara tunai seperti tuduhan Badan Pemeriksa Keuangan. “Cek, lalu transfer,” ujarnya kemarin. 

Dalam istilah perbankan, Lusi melanjutkan, proses tersebut dinamakan pemindahbukuan atau overbooking dari rekening Dinas Kesehatan ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras di Bank DKI sebesar Rp 755 miliar. “Jadi antar-Bank DKI,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah. 

Karena sesama rekening, ujar Zulfarshah, waktu transaksinya pun tak terikat waktu operasional bank. Jika antarbank, kata dia, baru tidak bisa ditransfer karena harus kliring lebih dulu pada jam operasional. Ia mengatakan pembayaran lahan yang akan dijadikan rumah sakit kanker dan jantung itu dilakukan pada 31 Desember 2014 pukul 19.00. 

Selain itu, Zulfarshah mengatakan, Yayasan Kesehatan Sumber Waras merupakan nasabah lama Bank DKI. Lembaga tersebut, kata dia, membuka rekening di bank milik pemerintah Jakarta ini sejak 2011. “Bukan karena Sumber Waras dijual lalu buka rekening,” tutur Zulfarshah. 

Menurut salinan dokumen yang diperoleh Tempo, pembayaran lahan RS Sumber Waras dilakukan menggunakan cek dan transfer antar-rekening di Bank DKI. Dana disetor Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui cek Nomor CK 493387 tertanggal 30 Desember 2014 ke rekening RS Sumber Waras di bank yang sama pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 717.905.072.500. Bersama itu pula, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mentransfer pembayaran pajak dengan cek Nomor CK 493388 sebesar Rp 37.784.477.500.

Ihwal pembayaran pada akhir tahun, Lusiana mengatakan, “Tahun anggaran berakhir pada 31 Desember pukul 23.59.”

DETIKCOM | TEMPO | LIPUTAN6 | 

Read more

Ketua PBNU Said Aqil : Lebih Baik Pemimpin Non Muslim Jujur, Daripada Muslim Korup...

Jakarta, Lensaberita.Net - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengimbau rakyat agar yakin untuk memilih calon kepala daerah yang jujur dan bersih di Pilkada serentak 2017. Menurutnya, tak masalah bila calon kepala daerah itu non-Muslim tapi jujur dan dipercaya rakyat.

 "Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non-Muslim tapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja," kata Said Aqil di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (16/4/16).

Dia mengatakan imbauan ini bukan bermaksud mendukung bakal calon di daerah tertentu yang maju di Pilkada 2017. Namun, diingatkan, pemimpin yang baik adalah bisa memikirkan kemashlatan rakyatnya. Ia pun menepis bila dianggap mendukung bakal cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kemudian, dia mencontohkan kejadian pemimpin Libya, Muammar Khadafi. Meski Muslim, tapi Khadafi tak memikirkan kemashlatasan rakyatnya. Ia tak ingin di Pilkada nanti, masyarakat salah memilih calon kepala daerah.

"Pemimpin yang zalim dan tak adil, masyarakat akan merasakan kezalimannya. Kayak Muammar Khadafi , dia Muslim itu. Tapi, apa? rakyatnya sengsara," ujarnya.

Tak ketinggalan, Said Aqil berpesan agar partai politik mulai memberanikan bisa mempraktikan tidak menggunakan politik uang. Bila tak bisa, maka sulit mengubah sistem ini. (detikcom)

Read more

Relawan Ahok Dituduh Menipu Rp 375 Juta, Noorman Siapkan Gugatan Atas Fitnah, Rasakan!

Tulisan Mia Donna Donovan di FB, 13/04/2016, “Relawan ternyata adalah seorang penghutang yang masih di cari-cari karena memiliki hutang sebanyak Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh PuLuh Lima Juta Rupiah).Tetapi sampai saat ini keberadaan Norman Sopyan tidak di ketahui di mana keberadaannya. Nama aslinya Norman Sopyan orang Lampung.dan Hutang ke saya Tahun 2007 sebesar Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh PuLuh Lima Juta Rupiah). Ada yang tau alamatnya Noorman Hadinugroho alias Norman Sopyan yang jadi Relawan Ahok ini? Dulu ngakunya Sekjen Merah Putih?”

Mia Donna Donovan : 

“Terima kasih atas tanggapan dan info dari teman-teman menyangkut permasalahan Saudara Norman Sophan kepada saya. Dengan sangat sadar dan jelas info yang saya share tersebut adalah benar, karena yang bersangkutan telah lama menghilang dan baru saya ketahui keberadaannya di acara ILC.  Jadi tidak ada maksud apapun apalagi muatan politik serta fitnah. Dan selanjutnya persoalan ini akan ditindak lanjuti oleh kuasa hukum saya Bapak Afriady Putra S Piliang dan rekan-rekan. Sekali lagi terimakasih atas atensi teman-teman atas kasus saya ini.”

Dua posting di atas, menjadikan JC.NET berupaya untuk menghubungi Kanjeng Norman, dalam rangka melakukan klarifikasi darinya.

Berikut ini adalah bantahan dari Kanjeng Norman, yang disimpulkan oleh JC.NET.

Norman Sophan membatah semua tuduhan tuduhan Mia Donna yang disebarkan pada Medsos. Peristiwa ini terjadi bermula hadirnya Norman Sophan Hadinegoro sebagai Nara Sumber di ILC hari Selasa tanggal 12 April 2016.

Menurut Norman, dirinya difitnah oleh Mia Donna yang menuduh dirinya berhutang pada atau sejak Tahun 2007 sebesar Rp 375.000.000, peristiwa terjadi dilampung; kalau benar seharusnya yang bersangkutan dapat menemuinya atau langkah hukum ia lakukan.

Juga menurut Norman, ia tak mengenal nama Donna tak ia kenal; itu adalah “Akun Palsu;” dan mengapa tidak pada tahun 2007 perkara utang piutang tersebut diselesaikan; dan apa motivasinya sehingga memunculkan tuduhan setelah dirinya tampil di ILC TV One; dan disebarkan ke Medsos; jika bukan untuk fitnah, lalu apa!?

Jadi, Norman membantah dan klarifikasi tuduhan Mia Donna tidak berdasar dan benar hanya fitnah dan saya tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, Mia Donna harus membuktikan kebenaran tuduhanya termasuk menunjukkan kwitansi peminjaman. Apabila tidak dilakukan, pihak Norman akan melanjutkan ke kepolisian dengan ancaman pasal 45 UU ITE dan pasal 310 KUHP pencemaran nama baik.

Selain itu, kepada JC.NET, Martinus Hasibuan dari Law firm Martinus Hasibuan & Associates, menyatakan bahwa Norman juga telah mempersiapkan Tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses hukum selanjutnya.

Agaknya kasus Donna Vs Kanjeng Norman ini akan berlanjut; oleh sebab itu, JC.NET bersedia mendapat masukan dari semua pihak menyangkut hal tersebut.

JAKARTACENTER.NET

Read more

Ya Tuhan! Sejak Jadi Ketua BPK, Kekayaan Sendiri Tak Diaudit, Kesalahan Orang Diaudit, Tepok Jidat!

Jakarta, Lensaberita.Net - Berdasarkan lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, Harry tercatat baru dua kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu tahun 2003 dan 2010.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menuai sorotan tajam lantaran namanya masuk dalam  dokumen Panama Papers. Desakan mundur pun mengalir deras dari masyarakat, karena sebagai pejabat negara tidak melaporkan kepemilikan perusahaannya di negara suaka pajak (tax havens). Bahkan, sejak menjabat Ketua BPK tahun 2014, Harry belum pernah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, Harry tercatat baru dua kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada saat masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama, pada 2003, bekas anggota DPR dari Partai Golkar ini melaporkan total nilai kekayaannya mencapai Rp 1,095 miliar dan US$ 11.344. Kekayaannya itu terdiri atas kepemilikan delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur, Depok, Bogor, hingga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Harry juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 522,5 juta.

Kedua, pada 2010, Harry kembali menyerahkan LHKPN. Kali ini, hartanya telah membengkak menjadi Rp 9,93 miliar dan US$ 680. Tercatat ada penambahan jumlah tanah dan bangunan hingga mencapai 12 bidang tanah dan bangunan dengan total nominal Rp 2,4 miliar. Jumlah kendaraan yang dimilikinya pun bertambah dari dua unit menjadi enam unit senilai total Rp 755 juta.

Setelah itu, Harry tak pernah lagi melaporkan harta kekayaannya kepada KPK meski kemudian dia menjadi Ketua BPK tahun 2014. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, seorang pejabat wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat suatu posisi.

Di sisi lain, dalam dua LHKPN tersebut, Harry tidak pernah mencantumkan kepemilikan perusahaan bernama Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island (BVI). Kepemilikan Harry atas perusahaan itu baru terungkap setelah organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen Panama Papers secara serentak di seluruh dunia pada Senin dua pekan lalu. Dokumen yang bersumber dari bocoran data firma hukum Mossack Fonseca di Panama ini berisi 11,5 juta dokumen daftar kliennya dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam daftar tersebut, Harry tercatat sebagai pemilik Sheng Yue. Awalnya, Harry membantah terkait perusahaan cangkang itu. Namun, Selasa lalu (12/4), dia membenarkan informasi dalam Panama Papers tersebut. Perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. “Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan.”

Harry menjabat direktur di Sheng Yue dari 2010 hingga Desember 2015. Sebagai pemegang saham, alamat yang dipakai Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Ruang 1219, Gedung Nusantara I. Ketika itu, secara bersamaan Harry memang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Dia baru melepas jabatan direktur setahun setelah menjabat Ketua BPK. Namun, Harry menegaskan sepanjang mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.

Kini, setelah heboh namanya masuk Panama Papers, Harry mengaku akan segera menyampaikan LHKPN. “Ya, saya akan lapor,” katanya kepada para wartawan, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4). Dalam pertemuan itu, Harry mengaku, dirinya menyatakan sudah melaporkan kepemilikan aset di negara suaka pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Presiden pun menanggapi penjelasan tersebut. “Kalau kata Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry,” ujar Harry menyitir pernyataan Jokowi.

Berbeda dari penjelasan Harry, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden hanya mendengarkan klarifikasi yang disampaikan Ketua BPK soal namanya dalam dokumen Panama Papers. Sebab, Presiden belum mengetahui kejadian sebenarnya. “Mengenai apa dan bagaimananya (aset perusahaan dalam Panama Papers) kan Ketua BPK yang tahu,” kata Pramono.

KATADATA

Read more

PPATK Bongkar Kelakuan Harry Azhar, LHKPN Tak Ditulis Perusahaan Offshore Mossac Fonseca

Jakarta, Lensaberita.Net - Dalam sekejap, Harry Azhar Azis menjadi perbincangan hangat di masyarakat, juga di jagat maya. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini terseret dokumen Panama Papers. Dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama, ini dia tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island.

Pada pekan lalu, Harry membantah terkait perusahaan cangkang itu. Namun, kemarin dia membenarkan salah satu isi Panama Papers tersebut. Harry menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. 

Sebagai pemegang saham, alamat yang dipakai Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Ruang 1219, Gedung Nusantara I. Ketika itu, secara bersamaan Harry memang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Namun, dia menegaskan sepanjang mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.

Sayangnya, sebagai pejabat negara, Harry tak melaporkan aset tersebut dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tindakan ini mendapat perhatian khusus Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Menurut dia, pejabat negara yang enggan melaporkan kepemilikan perusahaan offshore-nya dalam LHKPN, “Kami suruh mundur saja,” kata Agus dalam seminar “Bedah Kasus Aset Indonesia di Negara Suaka Pajak di Kedai Pos, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Menurut Agus, pejabat yang memiliki akun atau perusahaan cangkang biasanya untuk menerima komisi dari suplier di luar negeri. Misalnya, untuk menampung hasil penjualan minyak, gas, atau kontraktor. “Dugaannya itu ke sana,” ujar Agus.

Karena itu, instansinya akan mengkaji dokumen Panama Papers untuk melihat apakah nama-nama yang tercatat di sana, termasuk Harry, melakukan tindakan penghindaran pajak. PPATK memperkirakan butuh dua pekan untuk memverifikasi data tersebut.

Kepada Koran Tempo, Harry menyatakan begitu sibuk semenjak 2010 pindah ke Komisi Keuangan DPR. “Memang belum dilaporkan karena, terus terang, saya enggak kepikiran,” ujarnya. Namun, dia berjanji akan melaporkan kekayaannya yang berada di BVI tersebut. “Saya mau menunjukkan bahwa saya pernah memiliki perusahaan itu, tapi kini sudah tidak lagi.” 

Walau demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tetap mendorong Harry untuk melepas jabatannya karena menyalahi aturan, yakni tidak melaporkan aset berupa perusahaan dalam LHKPN. Namun dia pun menekankan penting dilakukan validasi dan verifikasi oleh PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak lalu membandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan LHKPN. “Jika kepemilikan itu belum dilaporkan, harus mundur,” kata Prastowo.

Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.

Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte. Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya.

Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Pajak telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” kata Bambang beberap hari lalu. 

Menurutnya, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut.

Koreksi: Judul awal artikel ini yaitu "Tak Laporkan Kekayaan, PPATK Desak Ketua BPK Mundur".  

Penulis : Muchamad Nafi | KATADATA

Read more

Kritik Pemerintah, Tak Suka Orang Arogan, Ternyata Prof. Romli Bekas Napi Koruptor Berjamaah...

Lensaberita.Net -  (Review Vivanews) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman terhadap Romli Atmasasmita selama satu tahun. Kini mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM itu hanya akan menjalani vonis selama satu tahun penjara.

hukumonline.com

PT DKI Jakarta dalam putusannya Nomor: 345/Pid/2009/PT. DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2010 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 701/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2009 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana dan penghapusan pidana denda.

"Dalam amarnya menyatakan Prof DR Romli Atmasasmita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama," demikian amar putusan yang dikutip dari laman Kejaksaan Agung, Selasa 16 Februari 2010.

Pada pengadilan tingkat pertama, Romli divonis dua tahun penjara. Selain hukuman penjara, Romli juga diharuskan membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Romli juga harus mengganti kerugian negara sebesar US$ 2000 dan Rp 5 juta.

Selain mengurangi hukuman terhadap Romli, PT DKI Jakarta juga mengurangi hukuman terhadap mantan Dirjen AHU Depkumham, Syamsudin Manan Sinaga. Majelis banding menghukum Syamsudin dengan satu tahun penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya memvonis Syamsudin selama satu tahun enam bulan penjara. Hakim juga menghukum Syamsudin untuk mengganti kerugian negara Rp 344 juta dan US$ 13 ribu. Selain itu, Syamsudin juga harus membayar denda Rp 100 juta subsider kurungan 2 bulan.

Dalam tingkat banding, Majelis Hakim juga menghukum dua terdakwa itu untuk membayar uang pengganti sebasar US$ 2 ribu dan Rp 5 juta jika paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak memepunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.

Artikel Vivanews : Hukuman Romli Atmasasmita Dikurangi 1 Tahun

Arry Anggadha, Fadila Fikriani Armadita, Eko Huda S

Selasa, 16 Februari 2010, 12:00 WIB

Padahal, Dalam ILC di TV One Edisi 12 April 2016, Profesor ini mengatakan ditidak mentoleransi segala bentuk arogansi dan kata - kata yang tidak bertata krama. Nyatanya dia pernah tersangdung Kasus Korupsi! Bagaimana Menurut Anda?

Read more

Presiden Jokowi Gagah Berani Berkunjung Ke Belanda, Dulu SBY Katanya Takut Kesana...

Jakarta, Lensaberita.Net - Memenuhi undangan pemimpin Negara-negara Eropa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda. Kunjungan akan dimulai Senin (18/4) hingga Jumat (22/4) depan. Selain kunjungan bilateral ke empat Negara Eropa. Presiden akan melakukan pertemuan secara penuh dengan Uni Eropa.

Presiden Jokowi Berkunjung Ke Negara UNI EROPA Termasuk Belanda

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi mengatakan, Indonesia merupakan Negara pertama yang memiliki perjanjian kerjasama komprehensif atau Comprehensive Partnership Agreement (PCA) dengan Uni Eropa. Karena itu, Menlu memandang sudah sewajarnya apabila pondasi kuat yang sudah dibangun tersebut, dapat diwujudkan di dalam kerja sama konkrit yang menguntungkan bagi rakyat kedua pihak.

“Kunjungan kali ini akan memperkuat kerja sama tradisional strategis yang dimiliki oleh Indonesia dengan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global baru,” kata Retno pada press Briefing kepada media massa nasional dan internasional di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (11/4) siang.

Menlu menyampaikan data yang menunjukkan cukup kuatnya hubungan RI–Uni Eropa. Ia menyebutkan, nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2015 mencapai angka 26,4 miliar dollar AS, sehingga menempatkan Uni Eropa sebagai mitra keempat terbesar Indonesia dalam perdagangan luar negeri.

Di bidang investasi, lanjut Menlu, Uni Eropa berada pada posisi ketiga terbesar, dengan mencapai nilai 2,26 miliar dollar AS. Sementara dari segi pariwisata, angka wisatawan dari Uni Eropa yang masuk ke Indonesia menunjukkan angka hampir satu juta orang.

Menurut Menlu, beberapa elemen yang akan diperkuat  dalam hubungan dengan negara-negara Eropa yang dikunjungi Presiden Jokowi kali ini  adalah kerja sama ekonomi, termasuk diantaranya terkait dengan isu perdagangan, investasi dan maritim.

Dari program yang telah disiapkan sampai sejauh ini, interaksi Presiden dengan kalangan bisnis akan banyak dilakukan. Delegasi swasta akan mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Eropa kali ini,” terang Retno.

Selain itu, dalam kunjungan kali ini, menurut Menlu, Presiden Jokowi juga akan membicarakan kerja sama dalam menanggulangi ekstremisme dan terorisme, serta pentingnya menjaga toleransi.

Menlu juga menyampaikan, dalam kunjungan itu, untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia akan melakukan pertemuan dengan  tiga Presiden Uni Eropa, yakni dengan  Presiden Dewan Uni Eropa, Presiden Parlemen Uni Eropa dan Presiden Komisi Uni Eropa. “Presiden Jokowi akan melakukan Pertemuan secara terpisah dengan Ketiga Presiden Uni Eropa tersebut,” ujarnya. (Dit. Infomed Kemlu/ES)

SBY Takut Kunjungi Belanda?

Meski Pengadilan Belanda menolak salah satu gugatan dari Organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) namun kubu SBY bergeming. Presiden belum menentukan waktu kapan akan berkunjung ke negeri Belanda setelah kegagalan kemarin.

"Memang salah satu dakwaan tentang imunitas ditolak Pengadilan Belanda, yang artinya tak bisa menangkap Presiden RI. Tapi itu baru satu dakwaan saja, sedangkan proses pengadilan masih berjalan, kami belum akan menjadwal lagi kunjungan ke Belanda," kata Juru Bicara Kepresidenan, Teuku Faizasyah yang dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/10/2010).

Kubu Indonesia masih menunggu hasil putusan dari pengadilan Belanda itu. Tuntutan lain dari kubu  RMS yang masih akan disidangkan adalah tuntutan terkait kematian pemimpin RMS Dr Christian Robert Steven Soumokil di era Soeharto. RMS ingin mengetahui Soumokil ditembak dan dikubur di mana.

RMS juga menuntut agar Pemerintah Belanda mendesak Pemerintah Indonesia agar mau melakukan pertemuan dengan RMS.

"Nanti tunggu semua proses persidangan selesai, baru kita fikirkan untuk menjadwal ulang," kata teuku Faizasyah.

Sebelumnya SBY secara tiba-tiba membatalkan lawatan ke Negeri Belanda. SBY tak terima dengan digelarnya pengadilan yang mendakwa pemerintah Indonesia saat ia berkunjung disana. Apalagi tuntutannya menangkap SBY saat tiba di Belanda. Dilansir dari laman tribunnews.com edisi Rabu, 6 Oktober 2010 17:04 WIB

SETKAB |TRIBUNNEWS

Read more

Tonton Video ILC : Ruhut Sitompul Bungkam Para Haters, Fadli Zon Nyangkal, Ruhut Skak Mat!

Jakarta, Lensaberita.Net - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan orang yang patuh hukum.

Komentar tersebut merujuk pada langkah Ahok yang memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait RS Sumber Waras.

"Kita sebagai saksi mata, 200 juta lebih melihat Ahok keluar dari KPK. Itu membuktikan Ahok sangat hormati hukum," kata dia dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (12/4).

TONTON VIDEONYA DISINI :

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akhirnya meninggalkan gedung KPK usai diperiksa selama 12 jam. Gubernur yang akrab disapa Ahok hadir untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Ahok keluar dari Gedung KPK pukul 21.23 WIB. Setidaknya ada 50 pertanyaan yang diajukan kepada mantan bupati Belitung Timur tersebut. Ahok hadir di KPK untuk kali pertama dalam proses penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

RMOL

Read more

KTP Ahok-Heru Lebihi Kebutuhan KPU DKI, Terjun Bebasnya Habib Dari Monas Kita Nantikan...

Hari ini Senin (11/4/16), di laman temanahok.com tercatat pengumpulan fotocopy KTP untuk pencalonan Basuki Tjahaja Basuki dan Heru untuk menuju DKI 1 telah terkumpul sebanyak 533420 yang artinya telah tercapai batas minimum untuk pencalonan gubernur DKI Jakarta secara perorangan. Dan lebih hebatnya lagi, gerakan pengumpulan KTP tersebut hanya berjalan sebulan dari saat Ahok menggandeng Heru sebagai calon wakil gubernur. 

Ilustrasi Foto Sumber warta.co

Tentu pencapaian ini patut kita apresiasi, karena banyak kalangan yang meragukan bahwa Teman Ahok akan dapat mengumpulkan syarat minimum KTP pencalonan gubernur DKI Jakarta ini, apalagi dengan waktu yang begitu terbatas. Karena dengan formulir lama yang mana hanya tercantum nama Basuki Tjahaja Purnama, perlu beberapa bulan untuk mengumpulkan KTP sebanyak 784977 dukungan. Bahkan seorang politisi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa dirinya akan terjun dari Monas jika KTP yang mendukung Ahok untuk mencalonkan diri tercapai.

Dan hari ini dukungan KTP tersebut telah melewati angka 532.000, hal itu berarti Ahok bersama Heru sudah bisa maju mencalonkan diri secara perorangan pada pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang akan datang. Dan hari ini relawan-relawan Teman Ahok bersuka cita merayakan pencapaian ini di Markas Besar Teman Ahok di Graha Pejaten no.3 Jakarta Selatan.  

Pelajaran apa yang kita dapat dari pencapaian ini? Ini membuktikan bahwa warga Jakarta masih mengharapkan Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan kepimpinanannya di Jakarta ini. Dan juga kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang bekerja secara serius walau pun kelihatannya mereka masih muda dan belum berpengalaman. Tetapi jika niat dan kehendak dilakukan secara sungguh-sungguh maka akan didukung oleh siapa pun juga. Kepercayaan warga Jakarta kepada Ahok tentu sangat menggembirakan, karena hanya dalam waktu sebulan saja dukungan KTP warga DKI untuk Ahok sudah mencapai minimum syarat pengajuan calon gubernur secara perorangan. 

Ini perlu kita bawahi pencapaian tersebut hanya 1 bulan dari 5 bulan yang direncanakan yaitu dari Maret sampai Juli 2016 yang akan datang. Dan kita pun akan bertanya-tanya dengan sisa waktu 3,5 bulan berapa banyak KTP dukungan yang akan diperoleh oleh Ahok dan Heru? Sejuta? atau bahkan lebih? Yang saya khawatirkan apabila dukungan tersebut mencapai satu juta KTP, akan ada orang yang mati sia-sia terjun dari Monas. 

Tapi tidak tahu juga apakah pernyataannya tersebut hanya sekedar basa-basi atau sebuah nazar yang harus ditebus. Dan Teman Ahok patut juga berterima kasih kepada politisi dari Partai Gerindra tersebut, karena dengan pernyataannya tersebut mendorong warga DKI Jakarta ramai-ramai mengumpulkan KTP untuk Ahok, karena mereka ingin melihat ada yang terjun bebas dari Monumen Nasional. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Penulis : Daniel Setiawan / Kompasiana

Read more