BeritaSeo: Partai Politik

Adik Kandungnya Ditangkap KPK, Suara M. Taufik Hilang Kritik Ahok, Membisu...

Jakarta, Lensaberita.Net - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik bisa dibilang salah satu pimpinan Dewan yang vokal dan kerap melakukan kritik terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bukan hanya itu, Taufik pun kerap menunjukkan sikap sinisnya terhadap rencana Ahok maju lewat jaur independen.


Taufik pernah berpendapat bahwa Ahok belum tentu dapat maju, apalagi memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada dua hal yang disebut Taufik akan membuat Ahok jatuh dengan sendirinya.

Hal pertama, kata Taufik, adalah kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Taufik mengatakan, kasus itu bisa menjadi hal yang menjatuhkan Ahok.

Hal kedua adalah soal verifikasi formulir KTP. Politisi Partai Gerindra itu yakin Ahok akan kewalahan memenuhi syarat maju sebagai calon gubernur melalui jalur independen meski mendapat bantuan dari relawan pendukungnya.

“Ahok mah enggak usah dijatuhin, entar juga jatuh sendiri,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (14/3/16).

Bahkan, tidak jarang Taufik mendoakan Ahok menjadi tersangka dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Doa tersebut ia ucapkan berkali-kali sejak tahun lalu.

Namun, bukannya Ahok yang menjadi tersangka, justru adik kandung Taufik, Mohamad Sanusi, yang kini diduga menerima suap.

Sanusi dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan menerima suap dalam pembahasan raperda tentang reklamasi. Sejak saat itu, Taufik mulai bungkam.

Satu hari setelah Sanusi ditangkap KPK, Taufik sempat menggelar konferensi pers untuk menjawab segala pertanyaan wartawan.

Setelah hari itu, dia seolah hilang bagai ditelan bumi. Tidak ada satu pun nomor telepon yang bisa dihubungi.

Bolak-balik, Taufik dipanggil penyidik KPK untuk memberi keterangan dalam kasus dugaan suap raperda reklamasi itu. Posisinya sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang membahas segala raperda membuat KPK memerlukan keterangannya.

Saat keluar dari KPK, kakak dari tersangka kasus dugaan suap pembahasan raperda tentang reklamasi, M Sanusi, itu diam ketika ditanya mengenai adanya pertemuan di rumah bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Taufik hanya bergegas masuk ke dalam mobilnya. Sebuah situasi yang jauh berbeda ketika dia datang ke KPK untuk bertanya kepada penyidik tentang kelanjutan kasua Sumber Waras yang dia sebut melibatkan Ahok.

Pada saat itu, ketika keluar dari KPK, dengan lantang dia mengumumkan bahwa proses penyelidikan Sumber Waras ini masih berlangsung. Dia sempat menjadwalkan untuk sebulan sekali mendatangi KPK untuk memantau proses penyelidikannya.

Tak disangka, Taufik kini malah sering datang ke KPK terkait kasus yang menjerat adiknya.

Tak lagi pimpin rapat

Perubahan sikap Taufik juga terasa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dulu, Taufik dikenal sebagai pimpinan Dewan yang selalu datang ke kantornya setiap hari tepat pukul 09.00 WIB.

Ajudannya, Riki Sudani, selalu mengawal kegiatan Taufik di gedung itu seharian. Dalam satu hari, Taufik bisa memimpin berbagai macam rapat. Bergerilya dari satu rapat ke rapat lainnya. Dari menerima tamu, membahas raperda, hingga memimpin paripurna. Namun, itu dulu. Setelah Sanusi ditangkap, Taufik jarang sekali ke ruangannya di DPRD.

Dia juga jarang memimpin rapat apa pun. Ketika datang ke ruangannya, stafnya akan mengatakan bahwa Taufik tidak datang atau bahkan sudah pulang, meskipun hari masih siang. (jurnalpolitik)

Heboh! Ruhut Sitompul Ancam SBY Gara - Gara Fahri Hamzah...

Jakarta, Lensaberita.Net - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berencana akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keinginan tersebut muncul setelah dia dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.


Menanggapi hal itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menganggap sebagai sinyal Fahri akan bergabung dengan partainya. Jika hal tersebut terjadi, Ruhut berjanji akan keluar dari partai berlogo mercy tersebut.

 "Kalau dia bergabung ke partai kami, saya akan keluar dari Partai Demokrat. Karena saya yang pasang badan menghadapi dia, kalau yang lain safety player," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Namun anggota komisi III DPR ini tak masalah jika Fahri ingin berkomunikasi secara langsung dengan SBY. Dia bahkan memastikan SBY akan menerima kunjungan Fahri.

"Silakan saja. Kalau mau ketemu SBY. SBY negarawan akan nerima curhat siapapun. Tapi Fahri, saya yakin ada catatan di hati SBY paling dalam," tuturnya.

Meski begitu, Ruhut mengingatkan, di masa pemerintahan SBY, Fahri sangat keras mengritik eksekutif. Bahkan SBY sempat meminta agar Ruhut menahan emosi.

"Bapak meminta saya, sudah Pak Ruhut sabar saja. Kita bekerja saja supaya kita jadi pemenang dan kita menang 2009 dan dia masih terus mengganggu," pungkasnya. (merdeka)

Dasar Koplak! Gerindra : Ahok 'Jahat' Seperti Soeharto! Alamak...Mertua Bos Besar Tuh! Mati Kita...

Jakarta, Lensaberita.Net - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fery J Juliantono berpendapat, hampir tidak ada beda antara kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan era Orde Baru disaat Presiden Soeharto berkuasa. Keduanya, kata dia, mempimpin rakyat dengan cara-cara otoriter.


Fery mencontohkan, beberapa kegiatan penggusuran warga miskin di Pasar Ikan, Luar Batang dan Akuarium yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak manusiawi.‬

‪"Buktinya sampai saat ini masih banyak yang tinggal di perahu. Mereka mau tinggal di rusun tapi karena jaraknya jauh dari tempat bekerja mereka akhirnya tidak jadi," kata Ferry, Selasa (19/4/16).‬

Menurutnya, di era Soeharto kekuatan militer sangat kental sebagai kepanjangan tangan dijalankannya suatu kebijakan. Hal tersebut pun bisa dilihat saat ini ketika Pemprov DKI dibawaj kepemimpinan Ahok mengeksekusi warga alih-alih sebagai penertiban.

‪"Secara teori, hikmahnya bahwa di zaman Soeharto kekuatan otoriter berbasis militer dan bersekutu dengan birokrat secara teori. Intinya orde baru persekongkolan militer dan birokrat," ujar petinggi partai besutan Prabowo Subianto itu.

Di zaman Ahok, kata Fery, TNI dan Polisi dijadikan garda terdepan untuk melawan rakyat saat ada kegiatan penggusuran.‬

‪"Sekarang yang terjadi, militer tidak berperan dominan tapi kartel. Kartel ini yang bersekongkol dengan birokrat. Implikasi dari terlalu dominannya birokrasi dan koorporasi akibatnya aturan banyak ditabrak. Contohnya reklamasi pembangunan sudah dominan," tandasnya. (rimanews)

Tapi, Sadarkah Dia Soeharto itu Mertua Dari Prabowo Subianto?

Fadli Zon Setuju Pansus Sumber Waras! OMG... Inilah Besarnya Uang Tunjangan Yang Jadi Pansus DPR

Jakarta, Lensaberita.Net - Kisruh pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta semakin memanas dan menjadi sorotan masyarakat luas. Terkait hal itu, wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR kemungkinan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sumber Waras untuk mengetahui permasalahan secara jelas.


"Kalau ada anggota DPR dan lebih 25 orang menginginkan pansus saya kira bisa saja," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/4/16).

Dia mengatakan, tidak ada masalah apakah Pansus dibentuk oleh DPR atau DPRD. Sebab, kata dia, kasus Sumber Waras sudah melibatkan lembaga BPK dan KPK.

"walau ada DPRD DKI, dan DPRD DKI juga membuat pansusnya juga, itu kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK," tandasnya.

Komisi III DPR RI sebelumnya telah mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggelar rapat konsultasi membahas hasil pemeriksaan BPK terhadap pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras. 

Berapa Besaran Biaya dan Tunjangan Anggota DPR dalam Pansus?

Menurut Situs www.dpr.go.id Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.  DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon  pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat panitia khusus. Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu  yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.  Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

liputan6

Berapa Besaran Tunjangan Anggota DPR Plus Pansus?

Menurut Berita di www.liputan6.com, 

Berikut fasilitas, yang diterima Anggota DPR-RI, periode 2004-2009:

Gaji pokok dan tunjangan
1. Rp 4.200.000 per bulan
2. Tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000 per bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000 per bulan
c. Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan
d. Keluarga: suami/istri sebanyak 10% x Gaji Pokok Rp 420.000 per bulan. Anak sebanyak 25 x Gaji Pokok Rp 84.000 per jiwa per bulan
e. Khusus PPH, Pasal 21 Rp 2.699.813

Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan Rp3.720.000 per bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000 per bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000 per undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000 per bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000 per orang per periode

Biaya perjalanan
1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000 per hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000 per hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(Keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari per sepekan untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi per gabungan komisi)

Tunjangan Tersebut Belum Termasuk Tunjangan Rumah, Uang Rumah Sakit, dan Biaya Pensiun...

Bagaimana Menurut Anda?

Sumber : Situs DPR RI | Liputan6.com | rimanews.com

Fakta Terbaru : Ahok dan BPK Sama - Sama Benar, Artinya Tak Ada Niat Jahat...

Yogyakarta, Lensaberita.Net - Perdebatan antara BPK dan dan Gubernur DKI Ahok soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, tidak akan sampai pada titik temu, sebab materi yang disajikan berbeda.


Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar membenarkan, tidak seratus persen Ahok salah, begitu juga BPK bisa jadi betul. Namun, jika melihat lokasi rumah sakit, Zainal justru mempertanyakan statement BPK yang menyatakan, seharusnya rumah sakit Sumber Waras masuk ke Tomang Utara, bukan Kiai Tapa.

"BPK mengeluarkan pernyataan "seharusnya." Mengapa bisa muncul pernyataan itu," tanya Zainal, Minggu (17/4)

Menurutnya, dua lokasi yang berbeda, jelas akan memunculkan penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang juga berbeda. Temuan BPK, karena lokasinya di Tomang Utara maka NJOP – nya rendah, sehingga disimpulkan bahwa pembelian itu merugikan Rp 191 miliar.

Karena itu, menurut Zainal, perkara selisih paham itu harus diakhiri secara hukum.

"Sudah benar, perkara ini diambil alih KPK. Kuncinya ada pada bukti fisik, di mana lokasi sebenarnya tanah Sumber Waras tersebut. Angkanya jelas berbeda," ujar Zainal.

Jika menganut pada lokasi rumah sakit yang berada di Jalan Kiai Tapa, tidak salah jika NJOP Rp 20,7 juta per meter persegi. Dengan demikian data yang disodorkan Ahok, benar. Namun, jika benar berada di Tomang Utara maka NJOP Rp 14 juta per meter persegi juga benar.

“Kasus ini memang harus diselesaikan secara hukum, karena lantas muncul penafsiran yang sangat politis,” ujarnya.

Pada sisi lain, Zainal juga menyoroti bahwa perseteruan tersebut sarat dengan pesan politis. "BPK saat ini memang beraroma politis, karena itu, mau tidak mau harus dikembalikan pada Undang-undang BPK No 15/2006," ujarnya.

Unsur pejabat BPK, lanjut Zainal, harus terbebas dari politik, namun dalam praktiknya muncul perlakuan yang tidak seimbang antara pejabat birokrat dan anggota atau pemimpin BPK yang berasal dari partai politik.

"Jika menelaah bunyi undang-undangnya, pimpinan BPK paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Sementara yang dari partai politik tidak ada syarat. Begitu terpilih baru mengundurkan diri, sementara yang memilih juga DPR,' ujarnya.

Menurut aktivis antikorupsi ini, sudah lama pihaknya mendengungkan kritikan tersebut, namun tidak pernah mendapat tanggapan. "Jelas terjadi ketimpangan, sehingga jika pimpinan BPK akan mencalonkan kembali, harus menunggu hingga dua tahun dulu," ujarnya. (Suara Pembaharuan)

Gerindra Ambisius Prabowo Presiden 2019, SMRC : Survei, Prabowo Hancur, Jokowi Naik Terus....

Jakarta, Lensaberita.Net -  Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moeklas Sidik menyatakan kini partainya tengah fokus "mencuri" hati rakyat melalui berbagai upaya nyata, termasuk optimalisasi organisasi sayap partai, dengan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden mendatang.


"Semua fokus untuk merebut hati rakyat menjadikan Prabowo jadi Presiden," ujarnya di Jayapura, Minggu (17/4/16).

Dijelaskannya, organisasi sayap yang dimiliki Gerindra seperti Perempuan Indonesia Raya (Pira) dan Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) yang memiliki peran penting untuk bisa merebut hati rakyat.

"Itu mewadahi aspirasi warga Gerindra yang ada di kelompok, yang sifatnya pemberdayaan organisasi yang disebut sayap, untuk meningkatkan kualitas dan ujungnya pemenangan," kata dia.

Survei SMRC Sebut Jokowi Masih Terkuat

Saiful Mujani Research and Conslting (SMRC) melakukan survey mengenai tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam memimpin pemerintahan, kewibawaan pemerintah Jokowi terus menguat.

Pada bulan Maret, hasil menunjukkan, 72% warga masyarakat yakin dengan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia.

Selain itu, dari hasil Survey menunjukkan bahwa antusias masyarakat lebih tinggi untuk memilih Jokowi daripada Prabowo Subianto sebagai Presiden apabila dilakukan Pemilu hari ini. 

Tingkat elektabilitas Jokowi adalah yang tertingi baik dalam pertanyaan top of mind yakni 31.1%, maupun semi terbuka yakni 40.5%. Angka ini jauh di atas saingan terdekat, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang secara top of mind memiliki 12.6% sedangkan 17.9% secara semi terbuka.

"saat ini belum ada alternatif terhadap kepemimpinan Jokowi. Selama setahun terakhir, elektabilitas Jokowi terus meningkat, sedangkan nama-nama lainnya cenderung stagnan atau menurun,"kata Direktur SMRC Djayadi Hanan, Jakarta, Minggu (17/4/16).

Sumber 1 | Sumber 2

Nah, Loh? Dipecat Partainya, Haji Lulung Diam - Diam Ambil Formulir Cagub PDI-P Jakarta....

Jakarta, Lensaberita.Net - Penjaringan cagub DKI yang digelar PDIP semakin ramai. Ada dua nama baru yang ikut mendaftar yakni Sandiaga Uno dan Abraham Lunggana yang akrab disapa Lulung.


Keduanya merapat ke kantor DPD PDIP DKI Jakarta di Tebet untuk mendaftar sebagai cagub. "Lulung mencalonkan diri jadi cagub, Pak Sandiaga Uno jadi cagub dan wagub," ujar Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, di kantor DPD PDIP DKI, Jl Tebet Raya, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/16).

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Steven Setiabudi Musa menjelaskan bahwa Lulung dan Sandiaga Uno telah mengambil formulir pendaftaran. Keduanya akan mengembalikan formulir itu setelah mengambil beberapa syarat.

Keduanya masuk dalam daftar penjaringan partai yang masih akan digodok. Serta masih ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilewati.

"Mereka masih dalam tahap penjaringan dan masih ada beberapa tahapan. Iya harus ada tahapan fit and proper test, dan semuanya," kata Prasetio.

Nama-nama yang telah mendaftar belum tentu salah satunya akan diusung PDIP di gelaran Pilgub DKI 2017. Bahkan muncul isu santer PDIP akan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di last minutes. 

DETIKCOM

Bikin Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah, Demokrat Sepi Peminat, Tak Bertaji Lagi...

Cikarang, Lensaberita.Net - Partai Demokrat (PD) tampaknya sudah tidak punya taji lagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Buktinya, penjaringan bakal calon kepala daerah yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi sangat sepi peminat.


Hingga Senin (11/4), baru ada dua orang yang mengambil formulir dan belum mengembalikannya ke DPC. Padahal, penjaringan ini adalah pintu masuk untuk meraih tiket partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu di pilkada Kabupaten Bekasi mendatang.

Dua orang yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan yaitu Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli dan seseorang yang bernama Agus. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja justru belum mengambil formulir.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Mustakim, mengatakan ada kemungkinan kalau waktu penjaringan bakal diperpanjang. Karena hingga kemarin belum ada yang mendaftar secara resmi.

"Kalau nanti perlu diperpanjang ya diperpanjang (penjaringan), apa nanti mengembalikan formulir tanggal 20 April, ya lihat situasi saja. Karena kemarin kan bukanya juga terlambat," katanya, Selasa (12/4).

Kata Mustakim, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi membuka peluang untuk seluruh masyarakat. Karena penjaringan juga terbuka untuk tokoh masyarakat dari non partai. "Masyarakat Kabupaten Bekasi semua berpeluang menjadi pemimpin Kabupaten Bekasi, Partai Demokrat membuka penjaringan bupati dan wakil bupati," ujarnya.

JPNN

Ngakak! Kesalahan Ahok Tak Kunjung Nampak, Desmond Ketua DPP Gerindra Salahkan Nyamuk...

Jakarta, Lensaberita.Net - Gubernur DKI Jakarta Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras. Di KPK, Ahok menuding BPK yang salah dalam melakukan audit soal pembelian lahan Sumber Waras itu.



Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa merasa aneh dengan logika berpikir Ahok. Sebab Ahok selalu menganggap dirinya yang paling benar. Lantas Demond menyindir jika Ahok selalu benar. 


"Kalau sama Ahok siapa pun salah. Nyamuk pun disalahin dia. Ahok itu enggak perlu dilurusin. Dia benar terus. Ahok memang sudah ngerti semua," kata Desmond, Selasa (12/4). 

Menurut ketua DPP Gerindra ini, jika BPK tidak bisa dipercaya, mana lagi lembaga auditor negara yang bisa jadi rujukan. "Kalau Ahok siapa yang dia percaya, Tuhan saja belum tentu dia percaya. Agak susah," tuturnya.

Ditemui secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menjelaskan, lembaga BPK dengan gubernur itu bukan lembaga yang setara. Menurutnya, apapun hasil BPK, sebagai auditor negara harus dihormati. 


"Tidak selayaknya Ahok menyatakan BPK ngaco. Seorang gubernur ngomentari hasil temuan BPK, itu tidak tepat. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh merasa benar sendiri dan antikritik. Temuan BPK itu harus dihormati. Karena itu auditor negara," ujar Politikus PDIP tersebut.

Ditemui juga secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menganggap justru Ahok yang sedang ngaco. 


"Jangan-jangan yang ngaco Ahoknya. Ini adalah lembaga yang paling kita hormati dalam lembaga pemeriksaan keuangan di Republik ini. Ahok tidak menghargai," ungkap Politikus PKS tersebut.

Aboe Bakar beranggapan, jika Ahok logis maka tidak akan umbar komentar. Harusnya Ahok berani membuktikannya di pengadilan. 


"Cobalah sebagai panutan di DKI, berbahasalah yang baik. Kalau memang dia panik, manusiawi saja. Dia harus sadar, bisa saja BPK adalah kebenaran dan itu kan ahli keuangan di BPK," pungkasnya.

MERDEKA.COM

Gerindra Siapkan Jaket Oranye, Ahok Tak Jadi Tersangka! Habib Harus Terjun Dari Monas...

Jakarta, Lensaberita.Net - Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menampakkan kegirangan saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi pembelian lahan untuk rumah sakit Sumber Waras.


“Hadapi aja Hok, mau bagaimana lagi? Siapa berbuat harus tanggung jawab,” seru politikus yang berjanji bakal terjun dari Monas jika Teman Ahok mampu mengumpulkan KTP sebagai persyaratan calon independen, Selasa (12/4/16).

Dia juga meminta pendukung Basuki untuk  memberikan dukungan supaya mantan bupati Belitung Timur itu memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik KPK.

Kenyataan Berbalik Ahok Tidak Tersangka

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diperiksa selama 12 jam oleh penyidik KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. 


"Ngecek yang ulang-ulang pokoknya, semua ada pertanyaan total 50, macam-macam," kata Ahok di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/16).

Ahok yakinkan bahwa lahan yayasan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI bukanlah lahan sengketa. Soal besaran Nilai Jual Objek Pajak, Ahok mengaku ada tim teknik yang melakukan perhitungan.

Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, proses pembelian lahan RS Sumber Waras dilakukan dengan mekanisme yang benar dan transparan. Pembayaran pun dilakukan dengan mekanisme tunai.

Saat keluar usai diperiksa KPK, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok0 Tidak Mengenakan Rompi.

Habiburokhcman Janji Terjun Bebas Dari Monas



Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menjadi salah satu orang yang garang dan meragukan keberhasilan Ahok, mencalonkan diri sebagai guberbur melali jalur independen.  Selain mengatakan bahwa dukungan yang dikumpulkan oleh Teman Ahok hanya 'omong doang', bahkan Habiburokhman berani sesumbar akan terjun dari Monas jika memang KTP untuk Ahok memenuhi syarat maju independen. Janji itu ia sampaikan melalui akun twitternya @habiburokhman, beberapa waktu lalu.


"Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon #KTPdukungAhokcumaomdo???" tulis Habiburokhman. Saat dikonfirmasi ia pun mengaku memang ucapannya sendiri dan bisa dirinya siap mempertanggungjawabkannya.

Untuk diketahui, sebagai syarat bagi seorang calon maju independen di Pilgub DKI harus sudah mengantongi sekitar 525 ribu KTP. Adapun dalam situs web Teman Ahok, data KTP yang berhasil dikumpulkan sudah mencapai 519 ribu lebih. Salah satu penggagas Teman Ahok, Singgih Widyastomo menuturkan jika dihitung rata-rata pendataan per hari, besok mereka sudah akan melebihi batas yang disyaratkan. 

Bahkan saking sibuknya relawan Teman Ahok sampai tidak sadar bahwa jumlah KTP per-hari ini, Senin (11/4) telah mencukupi syarat minimum maju melalui jalur independen. Persis Hanya dalam waktu 1 bulan sejak pengumpulan ulang KTP Ahok-Heru.

Pengguna media sosial pun beramai-ramai tagih janji Habiburokhman untuk terjun bebas dari monas. Politisi gerindra itu bahkan sudah disiapkan pemprov DKI ambulan jika ingin memenuhi janjinya."Hari Ini Syarat Dukungan Data KTP untuk Ahok-Heru Terpenuhi, Jadi terjun bebas dari ujung monas bung?," apa HOAX doang? ujar akun @Salafu_din

RIMANEWS | BRILIO | LENSABERITANET

KTP Ahok-Heru Lebihi Kebutuhan KPU DKI, Terjun Bebasnya Habib Dari Monas Kita Nantikan...

Hari ini Senin (11/4/16), di laman temanahok.com tercatat pengumpulan fotocopy KTP untuk pencalonan Basuki Tjahaja Basuki dan Heru untuk menuju DKI 1 telah terkumpul sebanyak 533420 yang artinya telah tercapai batas minimum untuk pencalonan gubernur DKI Jakarta secara perorangan. Dan lebih hebatnya lagi, gerakan pengumpulan KTP tersebut hanya berjalan sebulan dari saat Ahok menggandeng Heru sebagai calon wakil gubernur. 


Ilustrasi Foto Sumber warta.co
Tentu pencapaian ini patut kita apresiasi, karena banyak kalangan yang meragukan bahwa Teman Ahok akan dapat mengumpulkan syarat minimum KTP pencalonan gubernur DKI Jakarta ini, apalagi dengan waktu yang begitu terbatas. Karena dengan formulir lama yang mana hanya tercantum nama Basuki Tjahaja Purnama, perlu beberapa bulan untuk mengumpulkan KTP sebanyak 784977 dukungan. Bahkan seorang politisi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa dirinya akan terjun dari Monas jika KTP yang mendukung Ahok untuk mencalonkan diri tercapai.




Dan hari ini dukungan KTP tersebut telah melewati angka 532.000, hal itu berarti Ahok bersama Heru sudah bisa maju mencalonkan diri secara perorangan pada pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang akan datang. Dan hari ini relawan-relawan Teman Ahok bersuka cita merayakan pencapaian ini di Markas Besar Teman Ahok di Graha Pejaten no.3 Jakarta Selatan.  



Pelajaran apa yang kita dapat dari pencapaian ini? Ini membuktikan bahwa warga Jakarta masih mengharapkan Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan kepimpinanannya di Jakarta ini. Dan juga kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang bekerja secara serius walau pun kelihatannya mereka masih muda dan belum berpengalaman. Tetapi jika niat dan kehendak dilakukan secara sungguh-sungguh maka akan didukung oleh siapa pun juga. Kepercayaan warga Jakarta kepada Ahok tentu sangat menggembirakan, karena hanya dalam waktu sebulan saja dukungan KTP warga DKI untuk Ahok sudah mencapai minimum syarat pengajuan calon gubernur secara perorangan. 

Ini perlu kita bawahi pencapaian tersebut hanya 1 bulan dari 5 bulan yang direncanakan yaitu dari Maret sampai Juli 2016 yang akan datang. Dan kita pun akan bertanya-tanya dengan sisa waktu 3,5 bulan berapa banyak KTP dukungan yang akan diperoleh oleh Ahok dan Heru? Sejuta? atau bahkan lebih? Yang saya khawatirkan apabila dukungan tersebut mencapai satu juta KTP, akan ada orang yang mati sia-sia terjun dari Monas. 

Tapi tidak tahu juga apakah pernyataannya tersebut hanya sekedar basa-basi atau sebuah nazar yang harus ditebus. Dan Teman Ahok patut juga berterima kasih kepada politisi dari Partai Gerindra tersebut, karena dengan pernyataannya tersebut mendorong warga DKI Jakarta ramai-ramai mengumpulkan KTP untuk Ahok, karena mereka ingin melihat ada yang terjun bebas dari Monumen Nasional. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Penulis : Daniel Setiawan / Kompasiana

Dasar Koplak! Roy Suryo Serang Ahok Karna Minum Bir, Eh...Kader Demokrat Peminum Juga, Kenak Deh!

Jakarta, Lensaberita.Net - Roy Suryo, mantan menteri yang sekaligus politisi Partai Demokrat baru-baru ini memposting sebuah foto yang menunjukan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sedang bertemu dengan para ‘seleb twit’, dimana dalam meja pertemuan terdapat kaleng bir.


“partai demokrat sdng menikmati bir, gimana @KRMTRoySuryo mau lapor @KPK_RI juga?😝😛 @hariadhi @hotradero @kangdede78” Tulis Icus Budi lewat akun @EachChoose.

Meskipun foto yang beredar biasa-biasa saja, Roy Suryo menilai foto tersebut sudah disetting untuk dirilis ke publik. Roy Suryo justru menemukan foto natural yang menunjukkan ada bir dalam makan malam tersebut.


“Tweeps, Ini wajah-wajah “Pegiat MedSos”, Silakan dicermati @KPK_RI Ada 2 foto, 1 di-setting, 1 candid. Bedanya?,” tulis Roy Suryo melalui akun @krmtroysuryo, Sabtu (9/4/2016).

Roy seperti ingin menunjukan bahwa dalam meja tersebut sebenarnya ada yang sebuah kaleng bir, namun ketika ada sesi foto yang dipakai untuk publikasi, kaleng bir tersebut sudah dihilangkan.

Menanggapi cuitan Roy tersebut, Poltak dalam akun twitternya @hotradero mengklarifikasi jika bir yang ada di meja itu adalah kaleng minumannya, sementara Ahok minum susu.


“Gue minum bir, sementara Ahok minum susu. Roy Suryo bilang kita mabuk-mabukan dan dia lapor ke KPK. Siapa coba yang ngaco?” kicau @hotradero, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.

Kicuan dari Roy ini kemudian membuat dirinya juga tidak luput dari serangan beberapa netizen. Salah satu netizen dengan akun @EachChoose kemudian mengunggah sebuah foto dimana terlihat beberapa orang menggunakan seragam Partai Demokrat dan didepan mereka terdapat beberapa botol bir.


“partai demokrat sdng menikmati bir, gimana @KRMTRoySuryo mau lapor @KPK_RI juga?😝😛 @hariadhi @hotradero @kangdede78” Tulis Icus Budi lewat akun @EachChoose.

Ahok dan isu bir pernah menghangat di tahun 2015 terkait saham Badan Usaha Milik Daerah di PT Delta Djakarta. Perusahaan ini punya hubungan dengan produksi minuman beralkohol. Menurut Ahok, tidak ada yang salah dari produksi dan penjualan bir serta minuman beralkohol. Selain itu, PT Delta Djakarta merupakan BUMD sehat yang memberi banyak pendapatan asli daerah (PAD) kepada DKI.


“Kami punya saham, lanjut saja. Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kan karena minum oplosan cap topi miring-lah, atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (6/4/16), dilansir dari kompas.com.

Kala itu, Ahok bereaksi atas larangan penjualan minuman beralkohol.


“Mau kembali ke zaman Al Capone? Dulu film Godfather, bir enggak boleh diperjualbelikan di Amerika, akhirnya di bagasi mobil Al Capone itu jualan bir semua. Banyak orang yang mati gara-gara g****n, pas dibuka (bagasinya) banyak yang mati. Jadi logikanya di mana, kamu melarang (peredaran bir) itu. Kalau enggak boleh jual alkohol, ya sudah, kalau begitu kamu enggak boleh minum obat batuk, kan alkohol juga itu,” katanya. (SK)

Koplak! Ahok : Seru Nih, Yusril Ga Punya Kursi Ngemis Ke PDIP, Sejarah, Catat Ya...

Jakarta, Lensaberita.Net - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjajaja Purnama menyindir Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang belakangan gencar mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon gubernur yang dilakukan partai lain.


"Ini pertama dalam sejarah ada ketua umum partai yang enggak dapat suara melamar ke partai lain. Seru juga," kata Ahok, sapaan Basuki, di Jakarta Convention Center, Jumat (8/4/16).

Tercatat sudah dua partai politik yang disambangi Yusril untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Keduanya adalah PDI Perjuangan dan Gerindra.

PBB yang dipimpin Yusril memang tidak memiliki kursi satupun di DPRD DKI. Untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI diperlukan kursi minimal 21.

Ahok menyatakan dirinya tidak akan menempuh cara yang sama, bahkan ke PDI Perjuangan sekalipun, yang memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI. (kompas)

Serangan Balik Soal Sunny, Ahok : Ajudanku Aja Bisa Ngadalin Saya, Apalagi Sunny, Paham!

Jakarta, Lensaberita.Net - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya buka-bukan soal sosok Sunny Tanuwidjaja, orang dekatnya yang belakangan jadi pembicaraan setelah dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap reklamasi.


"Tunggu saja KPK periksa. Bisa saja kan ajudan saya ngadalin (curangi) saya. setiap hari sama saya, saya enggak tau. Yang penting, bisa enggak dia memengaruhi kebijakan saya," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 6 April 2016.

Ahok mengatakan jika dia ada main dengan ajudannya dalam memberikan usulan dari pengembang lalu ia setujui tentu akan terlihat dalam setiap video yang diunggahnya dalam setiap mengambil kebijakan. Ahok bahkan meminta pihak mana pun untuk membuktikan kebijakan apa saja yang dianggap lebih menguntungkan pengembang. 

"Saya tanya, buktiin? Saya sudah dimusuhin banyak orang," kata Ahok.

Ahok mengakui beberapa hari ini Sunny sudah jarang singgah ke Balai Kota. Namun, Ahok menampik kabar yang menyebutkan Sunny sedang melarikan diri. Berdasarkan penuturan Ahok, selama ini Sunny bekerja pada salah satu konglomerat di Indonesia. 

Saat ini, Sunny disebut Ahok sedang menyelesaikan disertasinya untuk meraih gelar doktor dalam jenjang strata di salah satu universitas di Illinois, Amerika Serikat.

Sunny memang selama ini dikenal dekat dengan Ahok karena memang ia adalah staf ahlinya. Selama ini, kata Ahok, Sunny selalu menganggap jabatan gubernur yang disandang Ahok karena ada faktor hoki atau keberuntungan.

Ahok menuturkan tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada Sunny. Bahkan Ahok menyamakannya seperti anak magang. Ahok juga menampik bahwa Sunny adalah staf ahli yang ia gaji. 

"Dia kerja sama orang lain. Sambil mengerjakan disertasi, dia ikut saya. Bagaimana sepak terjang Ahok, orang yang enggak ada partai tapi berantem lawan semua (orang)," katanya.

Ahok mengaku bahwa topik disertasi yang diangkat Sunny cukup menarik. Terlebih Sunny ingin mengamati gaya kampanye Ahok nanti yang akan mencontek gaya Presiden Barack Obama. Sunny yang merupakan lulusan Amerika Serikat ingin membuktikan apakah Indonesia bisa menjalankan demokrasi yang usia kemerdekaannya masih di bawah seratus tahun.

Ahok mengaku telah memanggil Sunny dan meminta keterangannya. Setelah dimintai keterangan, Sunny mengaku pada Ahok bahwa ia tidak pernah melakukan hal apa pun yang melanggar hukum. Lalu, Sunny menyebutkan bukanlah hal yang mudah untuk mengatur Ahok.

"Siapa yang bisa mengatur saya coba? Saya enggak disenangi karena enggak bisa diatur," kata Ahok.

Ahok juga menyebutkan bahwa Sunny bukanlah komisaris di perusahaan mana pun. Bahkan Ahok tertawa mendengar kabar bahwa Sunny memiliki hubungan dengan istrinya, Veronica Tan. (tempo)

Mampus Kita! Era Jokowi....Terungkap Daftar Perusahaan Pengemplang Pajak Hingga Rp 500 Triliun...

Jakarta, Lensaberita.Net - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyebut ada sekitar 2.000 perusahaan berkategori Penanaman Modal Asing (PMA), yang tidak membayar pajak dalam 10 tahun terakhir. Perusahaan tersebut terbagi pada banyak sektor.


Direktorat Jenderal Jenderal Pajak (DJP) langsung bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan pada ribuan perusahaan asing. PT RMI jadi salah satu di antara perusahaan PMA pertama yang terendus mengemplang pajak.

"Kita di 2016 ini berulang-ulang kali ini tahun penegakan hukum pajak. Disebut PT RMI, mungkin pernah dengar diceritakan orang bahwa banyak sekali orang asing atau perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu," ujar Bambang saat konferensi pers (6/4/16).

"Jadi ingat nggak saya pernah cerita data 2.000 PMA yang 10 tahun nggak pernah bayar pajak dan potensi kehilangan Rp 500 triliun. RMI itu termasuk yang modelnya begitu," tambahnya.

Modus PT RMI yang bergerak di bidang kosultasi kesehatan ini, kata Bambang, dilakukan dengan negatif equity atau menyuntik dengan utang dari perusahaan induknya di Singapura.

"Finansial mapping, perusahaan ini hidupnya dari utang afiliasi. Semacam stakeholder loan. Jadi utangnya dia dari pemilik, jadi bukan memberi modal tapi utang. Jadi untungnya buat bayar bunga utang, dividen dianggap sebagai pembayaran bunga," terang Bambang.

Dengan menyuntik modal perusahaannya di Indonesia sebagai utang, membuat laporan keuangan perusahaan terus membukukan rugi, karena beban bunga dan cicilan utang yang membengkak. (detikfinance)

Tepok Jidat! 2019 Masih Lama, Gerindra Tak Kapok Siapkan Prabowo Calon Presiden Lagi....

Denpasar, Lensaberita.Net - Partai Gerindra tetap optimistis untuk mengusung kembali Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres pada pilpres 2019 mendatang.



Hal itu ditegaskan Ketua Harian DPP Gerindra, Laksmana Madya (Purn) Moekhlas Sidik di Denpasar, Rabu (6/4), di sela-sela acara peresmian gedung kantor DPD Gerindra Provinsi Bali. Terkait dengan pencalonan kembali Prabowo, Moekhlas mengatakan bahwa itu dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik, lebih hebat, dan lebih sejahtera.


"Caranya ya Prabowo harus menjadi orang nomor satu di Indonesia," kata Moekhlas.

Moekhlas menambahkan, untuk bisa memenangkan Prabowo dalam Pilpres mendatang, Gerindra menargetkan memenangkan sejumlah pilkada yang akan dihelat pada Pemilu 2019. Di Bali, sebutnya, Gerindra akan berusaha memenangkan Pilkada di Buleleng. Saat ini, Gerindra memiliki satu kepala daerah di Bali, yakni di Kabupaten Klungkung.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Ida Bagus Putu Sukarta mengaku siap untuk memenangkan berbagai helatan pemilu. Dia juga menyatakan siap memenangkan Prabowo di Bali. (republikaonline)

Makin Seru!! Dipecat PKS, Fahri Hamzah Mulai Ungkit Kasus LHI dan Video Porno di Paripurna

Jakarta, Lensaberita.Net - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah geram dipecat dari seluruh jenjang PKS. Dia lantas mengungkit-ungkit masalah lama beberapa kader PKS yang pernah melakukan kesalahan besar namun tak dipecat. 


Fahri bahkan mengungkit mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang terjerembab kasus korupsi kuota impor daging sapi jelang Pemilu 2014. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab suara PKS di pemilu.

Kala itu, Fahri mengungkit ditunjuk sebagai juru bicara partai untuk membela mati-matian Luthfi dari kasus korupsi. Bahkan sampai-sampai harus terlibat perseteruan dengan KPK.

"Saya tahu di partai ini ada orang yang bikin kami susah setengah mati, kami jungkir balik mempertahankan supaya partai ini tetap ada. Kurang dari setahun tiba-tiba partai ini terkena musibah besar menjelang 2014. Saya menjadi juru bicara partai harus jungkir balik melawan logika publik yang ingin mencoba mengkriminalisasi partai kami," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). 

Namun, menurut Fahri, justru orang tersebut tidak dipecat. Padahal sudah mengakibatkan jumlah suara PKS menurun drastis sebelum Pemilu 2014.

"Saya menjadi orang yang pasang badan, padahal saya juga dizalimi waktu itu, dipindahkan dari komisi III (DPR) tanpa ada pembicaraan," tuturnya.

Beruntung, menurut Fahri, PKS kala itu bisa selamat. Dia tidak bisa membayangkan jika PKS kehilangan 90 kursi, maka nilainya akan minus.

Tidak hanya dalam kasus Luthfi, Fahri juga menyindir soal kader PKS Arifinto yang ketahuan nonton video porno dalam rapat paripurna. Menurut dia, orang itu tidak dipecat meski sudah melanggar asusila.

"Ada orang yang teman-teman tahu bikin ramai karena sampai hari ini diulang-ulang, karena kedapatan menyaksikan sesuatu di dalam rapat paripurna. Bahkan yang bersangkutan yang termasuk membuat peraturan belakang hari aturannya dibuat setelah kasus untuk menjebak dan mengkriminalisasi saya. Orang itu tidak dipecat," ujarnya.

Selain itu, Fahri juga menyindir ada kader PKS yang sudah dipenjara tapi tidak dipecat. Sindiran ini mengarah pada Gatot Pudjo Nugroho, Gubernur Sumut yang terbelit kasus bansos.

"Ada orang yang sekarang dibui, dari wilayah, juga tidak dipecat," imbuhnya. 

Maka dari itu, menurut Fahri, banyak konsituennya yang bingung apa kesalahan Fahri. Padahal menurutnya dia tidak bersalah dan kader PKS lainnya yang bersalah justru lolos dari pemecatan. (merdeka)