BeritaSeo: Opini

Prospek Emas Biru Di Maluku

Provinsi Maluku kaya akan potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanannya. Perairan Maluku yang subur sangat kondusif untuk menjadi habitat ikan-ikan bernilai jual tinggi seperti berbagai jenis ikan kerapu, bubara, kakap, samandardan jenis ikan ekonomis lainnya.

Budidaya ikan laut sudah mulai dikembangkan oleh para pembudidaya di Ambon, Tual, Seram, Dobo, Banda dan beberapa daerah lainnya di Maluku. Para pembudidaya mengelola unit usaha Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai wadah produksi ikan-ikan bernilai jual tinggi tersebut.

Harga ikan kerapu tikus di pasar domestic bisa mencapai Rp. 250.000 hingga  Rp. 300.000 per kilogram. Budidaya ikan di keramba jaring apung merupakan usaha yang produktif dan menyerap banyak tenaga kerja.

Potensi areal budidaya laut Maluku mencapai 495.300 hektar, Lahan efektif terdiri dari Kerapu 135.000 hektar, Rumput Laut 206.000 hektar, Tiram Mutiara 73.400  hektar, Teripang 28.000 hektar, Lobster 23.000 hektar dan Kekerangan 29.000 hektar.

Dengan data tersebut terlihat jelas bahwa prospek sektor perikanan budidaya sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Maluku.

Provinsi Maluku diuntungkan dengan keberadaan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) di Desa Waiheru Kota Ambon sebagai sentra Pembenihan Ikan, kiranya dapat menunjang kegiatan Pengembangan Budidaya Laut di Maluku.

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan karena didukung dengan potensi yang cukup besar. Marikultur juga di nilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Maluku sebagai Kawasan Lumbung Ikan Nasional dan dapat mewujudkan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Laut harus menjadi sumber pangan dan ekonomi daerah dan bangsa di masa depan. Implementasi nyata yang telah dilakukan lewat Program Emas Biru (Budidaya Ikan) yang sementara digalakan di Provinsi Maluku dan Maluku utara.

Dibawah koordinasi Kodam XVI Pattimura bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) dan SUPM Waiheru Ambon, serta didukung Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia mulai mengintenskan kegiatan sosialisasi program emas biru yakni pengembangan usaha budidaya ikan bermitra dengan beberapa elemen stakholder perikanan dan juga perbankan, guna membantu masyarakat dalam aktifitas kegiatan budidaya berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan langsung sarana-prasarana budidaya bagi Nelayan.

Kegiatan ini sudah berjalan hampir setahun dan telah menunjukan perkembangan yang signifikan. Antusias Nelayan untuk melakukan kegiatan budidaya begitu besar, sehingga menumbuhkan minat dan semangat melakukan kegiatan budidaya ikan.(Oleh: Amrullah Usemahu, S.Pi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia dan Tim Emas Biru Pattimura)

Perikanan Budidaya Dan Budaya Bahari

Selama ini masyarakat lokal kita tertumpu pada sektor perikanan tangkap yang dianggap praktis dan langsung menghasilkan uang. Mereka berpikir dengan peralatan seadanya seperti Kail, Umpan, Jala dan Perahu, bisa langsung melakukan penangkapan ikan dan saat itu pula terlihat ada Pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkapan.

Budaya ini sudah berlangsung lama dan turun temurun. Laut dijadikan pusat mata pencaharian praktis ditengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Tanpa disadari karena adanya perubahan Lingkungan (Global Warming), kerusakan Lingkungan, Aksi Penangkapan Ikan secara Illegal secara tidak langsung berdampak pada terjadinya degradasi potensi sumberdaya ikan di Laut, musim yang berubah, kondisi alam yang kadang tidak bersahabat menyebabkan Nelayan Sulit Beraktifitas.

Potensi SDI (sumberdaya ikan) sulit diprediksi karena ikan selalu melakukan Ruaya/Migrasi dari suatu perairan ke perairan yang lain dan walaupun assesment stok kita lakukan, namun belum tentu data tersebut bisa dikatakan Riil dan terperinci berdasarkan Spesies.

Jumlah stok juga tidak berbanding lurus dengan jumlah produksi yang dilakukan. Ikan (dalam arti luas) perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dan berkelanjutan salah satunya, dengan memaksimalkan potensi Perikanan Budidaya (Emas Biru).

Selama ini sektor budidaya bagaikan The Sleeping Giant (Raksasa yang sedang tidur) yang apabila dikelola secara baik akan menjadi harapan baru dalam pengelolaan Sumberdaya Perikanan, serta lokomotif utama perekonomian daerah dan nasional kedepan.

Lembaga PBB untuk urusan Pangan dan Pertanian FAO (Food and Agriculture) melakukan pertemuan tanggal 11-15 Juli 2016 di Kota Roma Italy, yang diikuti 194 Negara anggota termasuk Indonesia dan sudah menetapkan serta meluncurkan "The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)", sebuah laporan dan dokumen terkait perikanan dan budidaya yang menjadi referensi para anggota FAO dalam memenuhi kebutuhan ikan di dunia.

SOFIA ditetapkan dalam sidang ke-32 Committe on Fisheries (COFI) yang digelar FAO di Plennary Hall, markas pusat FAO di Viale delle Terme di Caracalla, Roma.

Dari data di SOFIA, produksi ikan dunia pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 196 juta ton, yang terdiri dari 52 persen berasal dari perikanan budidaya dan 48 persen dari perikanan tangkap.

Proyeksi ini meningkat signifikan dari data produksi ikan tahun 2014 sebesar 167,2 juta ton, dengan rincian 44 persen perikanan budidaya dan 56 persen perikanan tangkap, dengan jumlah konsumsi ikan pada tahun 2014 per kapita mencapai 20 kg.

Dengan proyeksi kondisi Perikanan tersebut memperlihatkan harapan baru dimana sektor perikanan budidaya kedepan semakin mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu program Emas Biru yang sementara digalakan di Maluku yang diinisiasi oleh Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI. Doni Monardo, sangatlah tepat guna meningkatkan produksi perikanan dari sektor budidaya dan merupakan salah satu cara untuk merubah mindset berpikir, yang selama ini terfokus pada hasil produk perikanan tangkap.

Dengan trend perikanan dunia seperti diuraikan diatas maka kita harus dapat mengendalikan sektor perikanan tangkap dan meningkatkan sektor perikanan budidaya, karena produk dan hasil budidaya yang kita lakukan dapat terlihat jelas baik jumlah dan spesiesnya. Karena ini berkaitan dengan data produksi Real Perikanan Budidaya.

Perikanan Budidaya mungkin kurang diminati masyarakat karena berkaitan dengan sarana prasarana seperti Benih, Pakan, Pemasaran dan Waktu panen yang relatif membutuhkan kesabaran, Ketelitian, Keuletan serta Disiplin. Seharusnya dengan kondisi tersebut memotivasi kita menjadikan Budidaya sebagai Tabungan Perikanan secara baik dan jika dikelola secara profesional, terarah, terpadu dan berkelanjutan, akan menjadi modal dalam peningkatan pendapatan penghasilan masyarakat.

Kondisi laut yang kadang kurang bersahabat dan waktu penangkapan ikan yang kadang tak menentu, dikarenakan musim dan kendala umpan hidup bagi Nelayan Pole and Line seharusnya dapat menjadi catatan serius bagi para nelayan kita untuk bisa mencoba mengembangkan Sektor usaha perikanan Budidaya tanpa harus meninggalkan profesi Nelayan tangkap yang selama ini digeluti.

Kedepan kiranya ada hubungan kerjasama baik antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang harus ditingkatkan untuk bisa mengembangkan sektor perikanan budidaya dari hulu sampai ke hilir. Karena Pemerintah sebagai pengambil kebijakan lewat regulasi, Swasta melakukan investasi dan Masyarakat sebagai pelaku kegiatan budidaya harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Jika ketiga elemen ini bisa bekerja bersinergi dan terintegrasi secara terkoordinasi, maka harapan untuk menjadikan Budidaya sebagai penopang lokomotif pembangunan ekonomi nasional akan terwujud.(Oleh: AMRULLAH USEMAHU, S.Pi; Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia & Tim Emas Biru )

Ketika Karny Ilyas Menghentikan Acara Indonesia Lawyer Club (ILC)...

Lensaberita.Net - Sebenarnya tulisan ini terkait posisi media, ketika menghadapi ajang pemilihan, baik tingkat daerah maupun pusat.  Seperti ketika Nasdem mendukung Ahok, apakah otomatis, misalnya acara Mata Najwa juga kehilangan kenetralannya? Bagaimana jika produser suatu acara memiliki pilihan politik yang berbeda dengan pemilik perusahaan media tersebut? Apalagi media TV memiliki jangkauan yang lebih luas daripada media sosial. Karena budaya visual rakyat Indonesia masih jauh lebih tinggi daripada budaya membaca.


Bahkan ketika media sosial menyeruak sebagai alternatif kampanye murah meriah, tetap tidak akan mampu menjangkau kalangan tertentu yang emang males membaca, apalagi emang gak bisa, gak mampu ataupun gak sempet terkonek internet. Tetapi kampanye di media televisi juga belum tentu mampu mendonkrak elektabilitas seseorang. Seperti Harry Tanoe, yang gencar banget kampanye di TV miliknya sendiri; Global, MNC, Inews; tetep aja kali rakyat gak ngeh sama die. 

Begitu juga misalnya, ARB ketika dulu gencar kampanye di TV One, Anteve, dan seterusnya, tetap menurut saya gak mampu meningkatkan elektabilitas seorang ARB. Karena rakyat bukan segerombolan massa yang begitu bodoh sehingga gampang digiring untuk memilih tanpa alasan yang jelas. Justru bukan kampanye sengaja yang berpengaruh ke rakyat, saya yakin. Tetapi berita-berita gimana seorang pemimpin mengatasi masalah tertentu, atau bersikap tertentu yang sangat menarik bagi rakyat.  

Seperti Ahok, yang sikapnya sering menjadi berita di TV yang berskala nasional, membuat masyarakat banyak yang ngeh sama dia, jauh lebih ngeh dibandingkan Harry Tanoe ataupun ARB, walaupun dalam perspektif pro dan kontra. Selain berita, saya yakin, acara seperti Mata Najwa ataupun ILC (Indonesia Lawyers Club) yang dipandu oleh Karni Ilyas juga memberikan pengaruh tertentu kepada masyarakat yang menontonnya. Kedua acara ini cukup tinggi rating-nya, sehingga menjadi tontonan yang ditunggu juga oleh masyarakat, dibahas dan sedikit banyak memberikan informasi ataupun perspektif baru terkait suatu isu. Yang menarik mengenai ILC, Ketika ajang pemilihan Presiden, Karni Ilyas menghentikan acara ini. 

Mengapa? Ternyata karena pilihan politik Karni Ilyas emang berbeda dengan bos pemilik TV-nya. Ketika itu KI emang mendukung Jokowi, bukan Prabowo. Sehingga secara nurani,  dia gak bisa donk bikin acara yang 'di-setting' menguntungkan Prabowo, hehe. Kali ya. Gimana dengan Pilgub DKI? Sebenarnya bisa dikatakan kampanye Pilgub DKI belum dimulai. Jadi bakal calon gubernur mau jungkir-balik bikin berita, wara-wiri di media atau blusukan ke masyarakat, pada dasarnya cagub DKI itu belum ada. 

Kalaupun Teman Ahok sudah menyerahkan ke KPUD KTP dukungan, tetap akan ada verifikasi dari KPUD, yang rencananya akan dilakukan sekitar Agustus 2016. Apalagi bakal calon gubernur lainnya yang malah belum ada satu pun yang jelas, partai mana yang mau mendukung. Setahu saya, jadwal tercepat pengumuman Cagub resmi mungkin baru September 2016.  

Gak tahu ya, kalau jadwal resminya dikoreksi, misalnya jadi dipercepat. Tetapi itu pun, karena Yusri katanya mau maju (padahal belum ada partai yang mendukung), Karni Ilyas sebagai produser acara Catatan Yusril langsung menghentikan acara ini. Karena bisa bias, acaranya jadi panggung kampanye seorang Yusril. 

Makanya lebih baik dihentikan. Saya mendengar sendiri di acara terakhir Catatan Yusril itu, Yusril menyebut dihentikan karena terkait posisinya yang hendak maju di Pilgub DKI. Sedangkan sekarang, kalau Karni Ilyas membahas masalah hukum terkait kasus tertentu ya karena kasus itu sedang menarik perhatian masyarakat. 

Salah satu alasan KI mengangkat tema di ILC adalah karena magnitude isunya besar sekali. Walaupun bisa jadi, karena tidak semua ahli hukum yang datang, kasus-kasus tertentu jadi penggiringan opini. Seperti kasus Jessica, dominannya ayah Mirna berbicara menurut saya sangat menggiring opini publik (karena bahkan Kompas pun banyak mengutip dari acara ini). 

Padahal yang terpenting adalah data dan fakta terkait kopinya yang beracun tersebut. Fakta bahwa barang bukti misalnya tidak diamankan polisi, tetapi diamankan pemilik cafe adalah hal yang aneh menurut saya. Seharusnya data, fakta, dan posisi terkait hukumlah yang menjadi fokus acara ini. 

Sehingga semuanya bisa didudukkan dengan terang-benderang. Semoga nurani seorang jurnalis senior dalam membedah masalah hukum tetap menjadi ciri khas seorang KI. Bukan karena kepentingan tertentu, tetapi semata demi kebaikan negeri ini. Untuk Jakarta yang lebih baik dan Indonesia yang lebih beradab secara hukum. Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!

Penulis : Ilyani Sudardjat

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ilyani/ketika-karni-ilyas-menghentikan-acara-ilc_571c504b8023bdff045e2238

SADAR! Bukan Salah Ahok, Sampai Kiamat DKI Jakarta Akan Selalu Banjir...


2 hari lalu sebagian besar daerah di Jakarta tergenang banjir, termasuk jalan utama Gatot Subroto, Sudirman dan Thamrin, padahal Gubernur Ahok dan jajaran dibawahnya sudah mati-matian membuat berbagai macam dan proyek agar supaya Jakarta bebas banjir. (Mati-matian = sudah sampai mau mati, bukan pura-pura mati, red).


Begitu Jakarta kena banjir, langsung tanpa dikomando barisan anti Ahok menyalah-nyalahkan Gubernur Ahok yang tak becus mengurus Jakarta. Pengamat perkotaan dan ahli tata kota juga ramai-ramai mengemukakan pendapatnya bahwa gubernur Ahok salah bikin program, yang benar adalah mesti bikin ini, harus bikin itu agar supaya Jakarta bebas banjir. 

Gubernur Ahok yang merasa sudah bekerja benar dan serius, tentu tidak mau disalah-salahkan apalagi dianggap gagal membuat Jakarta bebas banjir, sebab menurut kacamatanya yang terjadi di Jakarta kemarin bukanah BANJIR, tetapi GENANGAN. 

Ini harus dibedakan dan tak banyak orang mengerti tentang hal ini. Ahok memang pernah berjanji membuat Jakarta bebas banjir, tapi tidak pernah berjanji membuat Jakarta bebas genangan. 

Prinsip Ahok sudah jelas yaitu pemimpin tidak pernah salah, jika dipandang ada kesalahan pemimpin maka artinya anak buah tidak menjalankan tugas dengan baik, karena semua tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan dan penataan kota sudah dibagi habis sampai unit terkecil. Ahok sudah jelas dan tegas memerintahkan jajaran di bawahnya untuk bekerja keras menjadikan Jakarta lebih baik dan sejajar dengan kota-kota besar dunia. 

Saya sendiri berpendapat, siapapun gubernur Jakarta, mau Jokowi, mau Ahok, mau Yusril, mau Ahmad Dhani, apalagi Haji Lulung, Jakarta akan selalu banjir, akan selalu ada genangan, bahkan ekstrimnya Saya berani mengatakan sampai kiamat Jakarta akan tetap banjir/terkenang, sepanjang : 

  1. Debit hujan tinggi di daerah hulu (Bogor atau puncak) sana, apalagi bila hujan sampai berhari-hari, sehingga debit air yang memenuhi sungai terkirim ke Jakarta sebagai muaranya. Sehingga Jakarta tidak siap menampung melimpahnya kiriman air dari daerah hulu, sehingga banjir/genangan pun tak terelakan. 
  2. Adanya sabotase dari pemulung-pemulung sampah kabel bekas, yang hanya mengambil tembaganya saja dan membuang sampah bungkus kabel di gorong-gorong. Dasar pemulung pemalas, mau enaknya saja. 
  3. Adanya karung pasir atau ember berisi pasir yang terjatuh dari truk angkut ke gorong-gorong, ini sangat menghambat aliran air di gorong-gorong. Dasar kurang kerjaan itu truk angkut pasir, jatuhin pasir koq ke gorong-gorong, kenapa gak ke proyek perumahan yang saya dan teman-teman sedang garap.
  4. Adanya kano, mungkin suatu saat perahu yang terdampar, bahkan karam/tenggelam di gorong-gorong jalan utama Jakarta, sehingga menghalangi aliran air di gorong-gorong. 
  5. Adanya anak buah yang tak patuh perintah gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan program Jakarta bebas ba6njir, misal relokasi penduduk di kolong jembatan Ancol, malah membelot mendukung calon gubernur lain bakal lawan atasannya atau gubernur incumbent. 
  6. Gubernur DKI Jakarta tidak mengangkat saya sebagai staf khusus atau staf ahli atau penasihat atau tenaga magang atau penyambung lidah dengan legislatif dan pengusaha. Saya lah yang paling menggerti permasalahan Jakarta, bukan orang-orang seperti Sunny Tanoe yang mungkin main banjir-banjiran di Jakarta aja belum pernah, berenang di kali sunter, kali jodo atau kali gunung sahari aja belum pernah, naik angkot atau bis kota keliling Jakarta aja belum pernah dll. 


Ya sudah cukup 6 saja alasan aktual dan faktual kenapa Jakarta akan selalu tergenang, walaupun saya sebenarnya bisa membuat 10 alasan, bahkan 1001 alasan untuk pembenaran dan menolong Ahok dari tuduhan gagal menepati janji kampanyenya Jakarta bebas banjir. 

Sekian dan selamat tergenang, 
Salam sayang,

Ahok di Atas Angin, Polemik Reklamasi Selesai, Niat Jahat Sumber Waras Terbongkar


Polemik sengit reklamasi Teluk Jakarta akhirnya selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam pertemuan bersama Menko Kemaritiman, Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan dan Menteri KKP (diwakili), seperti dilansir Detik.com (Senin, 18/4/2016). 



Lalu apa esensi dari moratorium itu? 

Pertama, semua bentuk pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta jelas dihentikan sementara sampai semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi. Dengan demikian jika ada gugatan dari pengembang, maka gugatan itu tidak bisa  lagi dialamatkan kepada Ahok sebagai Gubernur DKI tetapi beralih kepada Menko Kemaritiman. 

Kedua, pasca moratorium tersebut, maka posisi Ahok di atas angin. Ahok akan bebas dari segala sasaran kontroversi reklamasi Teluk Jakarta. Selama ini, sudah tak terhitung serangan yang dialamatkan kepadanya. Hebatnya, Ahok tetap mampu bertahan dari serangan hingga puncaknya keluar moratorium dari Menko Kemaritiman dan Sumberdaya. 

Ketiga, pemerintah pusat yang berkepentingan dengan reklamasi Jakarta Utara sepakat menyatakan bahwa reklamasi bukanlah hal yang salah. Namun regulasi terkait reklamasi harus diakui masih tumpang-tindih. Karena itu segala bentuk regulasi yang telah dikeluarkan, akan ditinjau kembali dan dipastikan dasar hukumnya. Ahok sendiri mengatakan bahwa akan mengusulkan Raperda baru terkait reklamasi itu kepada DPRD. 

Keempat, bagian akhir dari polemik reklamasi itu adalah pengusutan sampai tuntas kasus suap yang melibatkan anggota DPRD dari Gerinda, Muhammad Sanusi dan Presdir Agung Podomoro, Ariesman Widjaja. KPK akan terus didorong untuk terus mengusut sejumlah anggota DPRD lain yang terlibat, termasuk anggota DPRD yang dibiayai pesiar ke Amerika dan dibeli mobil mewah Alphard. Pun staff khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja dan pemilik Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto, akan turut diusut. Jika lebih dicermati disposisi Ahok pada draft Raperda usulan DPRD dengan kalimat “Gila, kalau seperti ini, bisa pidanakorupsi”, maka indikasi Ahok terlibat suap menjadi terbantahkan. 

Lalu bagaimana perkembangan akhir soal pembelian Sumber Waras? 

Jika Fadli Zon menciptakan rumor bahwa Presiden Jokowi melindungi Ahok di kasus Sumber Waras, maka itu adalah fitnah belaka. Fitnah Fadli Zon itu telah dibantah mentah-mentah oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Jika diteliti lebih jauh rumor yang diciptakan oleh Fadli Zon itu, maka terlihat ada kepanikan besar para lawan Ahok. Sinyal bahwa Ahok keluar sebagai pemenang di akhir laga, semakin besar. 

Fadli Zon pun panik, lalu menciptakan rumor. Dari fakta-fakta yang tersebar di media (tidak diulang-ulang di sini), maka semakin nampak kengacoan BPK dalam mengaudit Sumber Waras. Beberapa fakta pembelian itu terlihat jelas membantah temuan-temuan tendensius ala BPK. Apalagi Senin (18/4/2015), Fadli Zon sendiri telah terjun langsung ke Sumber Waras dan ia tidak bisa mengelak ketika fakta-fakta di lapangan disodorkan kepadanya. 

Publik sekarang semakin tidak percaya akan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Alasannya, Kepala BPK DKI, Efdinal, yang menjadi biang kerok polemik Sumber Waras itu telah ketahuan konflik kepentingannya. Ia terbukti beberapa kali menawarkan  lahan sengketa TPU di Jakarta Timur untuk dijual kepada Pemrov, namu ditolak oleh Ahok. Efdinal sendiri telah dipecat dari jabatannya sebagai Kepala BPK perwakilan Propinsi DKI Jakarta. 

Kepercayaan publik atas kredibilitas BPK semakin turun ketika Ketua BPK, Harry Azhar Aziz, terlihat terang-terangan membohongi publik. Harry Azhar  mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak memiliki perusahaan offshore di negara tax heaven. Faktanya, setelah ditunjukkan bukti-bukti, akhirnya Harry Azhar mengakui bahwa dia benar telah mendirikan perusahaan Sheng Yue International Limited itu, dan menjadi direkturnya sejak tahun 2010-2015. Publik semakin muak melihat tingkah ketua BPK itu ketika ia secara tergesa-gesa melaporkan kepada Jokowi soal kasus Sumber Waras itu. 

Setelah itu, secara kilat ia pergi menemui Dirjen Pajak untuk mengklarifikasi pajaknya. Hebatnya, secara sepihak Harry Azhar mengklaim dirinya sudah clear di Panama Papers itu. Luar biasa, dalam waktu singkat seorang ketua BPK, langsung clear dirinya di Panama Papers. Hancurnya harapan para penentang Ahok yang mengharapkan Ahok segera menjadi tersangka di Sumber Waras, terjadi ketika Ahok keluar dari pemeriksaan KPK tanpa memakai baju orange. KPK yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak menemukan indikasi korupsi sekaligus niat jahat di Sumber waras justru akhirnya menemukan adanya niat jahat BPK dan para lawan Ahok. 

Secara kasat mata, BPK ikut bermain politis bersama para penentang Ahok untuk menjegal Ahok kembali maju menjadi Cagub pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Itulah niat jahat sejati mereka yang telah ditemukan KPK di Sumber Waras. Niat jahat yang ditemukan KPK terkait Sumber Waras itu semakin jahat ketika Fadli Zon dan kawan-kawan menciptakan rumor bahwa Ahok dibela oleh Presiden Jokowi. 

Ini adalah niat jahat luar biasa yang dialamatkan kepada seorang Presiden. Publik pun paham bahwa jika Ahok benar di Sumber Waras, mengapa ia harus dibela? Dan jika Ahok salah, mengapa juga dia harus dibela? Fakta-fakta kebenaran yang selama ini disembunyikan BPK, kini semakin terkuak di hadapan publik. 

Fakta-fakta itu terlihat mengamini perkataan berani Ahok yang mengatakan bahwa jagoan akan menang di akhir laga. Arah kesimpulan KPK pun semakin jelas. KPK akan kembali menegaskan bahwa tidak ada indikasi korupsi di Sumber Waras dan niat jahat Ahok tidak ditemukan. Nah, jika demikian maka jelas Ahok di atas angin, polemik reklamasi pun selesai plus niat jahat beberapa pihak di Sumber Waras terbongkar. 

Salam Kompasiana, 
Asaaro Lahagu

Pengamat : Ahok Keras, Tapi Bermanfaat Buat Warga! Ada Yang Lembut, Tapi Koruptor...

Jakarta, Lensaberita.Net - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama dikenal keras dan tegas, dalam memimpin Ibu Kota‎. Kata-kata kasar pun kerap dikeluarkan Ahok, untuk mempertahankan kebenarannya.



Namun di balik karakter kerasnya itu, Ahok dinilai sudah memberikan banyak manfaat dan perubahan, selama memimpin dan membenahi Ibu Kota. ‎Seperti berkurangnya titik banjir karena sudah banyak sumur resapan, kemacetan dan transportasi mulai membaik, keterbukaan anggaran, serta tata kelola birokrasi yang semakin baik.

‎"Pemimpin itu harus melakukan perubahan atau terobosan. Jika pemimpin tidak melakukan terobosan, maka pemimpin itu bisa dikatakan melakukan penyimpangan,” kata pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia Fernando Emas di Jakarta, Senin (19/4/2016).

Fernando yang juga dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini mencontohkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengeluarkan Kartu Sehat dan Kartu Pintar, banyak yang menentang dan menimbulkan reaksi. Namun, kini banyak masyarakat merasakan manfaat program tersebut.

Begitu juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, juga menuai reaksi. Termasuk, Menko Bidang Maritim Rizal Ramli yang mengeluarkan jurus 'Rajawali Ngepret' dan dianggap membuat gaduh.

Menurut Fernando, saat ini banyak pihak yang menuding Ahok telah melanggar izin dan kewenangan reklamasi. Nyatanya, Ahok telah bekerja sesuai undang-undang. Dia menduga, ada kelompok yang sengaja mencari-cari kesalahan pemimpin yang melakukan terobosan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Setiap terobosan yang dilakukan Ahok, kami yakini akan bermanfaat untuk masyarakat. Presiden Jokowi juga sudah katakan jika negeri ini butuh pemimpin yang berani, tegas dan jujur. Kriteria itu ada di Ahok," Fernando menandaskan.

Src/liputan6

Joko Widodo, Presiden Paling Menakutkan, Buru Mafia Ke Ujung Dunia, RI Tatap Era Baru...

Jokowi, Presiden Paling Menakutkan, Memburu Mafia ke Ujung Dunia, Indonesia Menatap Era Baru


Fenomena Presiden Jokowi sungguh luar biasa, keberadaannya sebagai orang nomor satu di negri ini mampu memberangus puluhan Koruptor yang selama ini tidak pernah disentuh hukum, Semenjak jaman Orba, sudah banyak wacana memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme, Mungkin hanya Jokowi satu-satunya presiden yang bisa memecahkan semua problematika di negri ini. 


Jokowi tidak banyak cakap, kampungan, ndeso, lugu, sederhana, tidak banyak gaya, tidak banyak cingcong, tidak keren, cukup mengandalkan transparansi dan kerjanyata semua pejabat dibawahnya sedikit saja bermain kotor (tidak transparan) maka pihak intelijen langsung menggerebek tanpa ampun. Paling menghebohkan ketika Presiden Jokowi dengan berani membegal "penguasa abadi bisnis minyak" di Indonesia, Riza Chalid yang sangat licin karena kepintarannya dalam memenangkan tender-tender besar bisnis minyak. Jaringan mafia migas nya yang telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar, dibubarkan pada 13 Mei 2015. 

Yang juga menarik tentu ketika Presiden Jokowi dengan tegas membubarkan sarang jahanam mafia Sepakbola, tanpa pandang bulu PSSI dibekukan sampai-sampai FIFA menjatuhkan sanksi yang membuat liga Indonesia tidak bisa berjalan. Kehebatan Presiden Jokowi bahkan diakui oleh Mafia migas Riza Chalid yang mengatakan bahwa Jokowi itu “Koppig” keras kepala, tidak mudah dibujuk, dirayu, disogok, ditipu, bahkan Megawati sendiri bila menhadang kebijakannya akan dihadapinya tanpa takut, sikap-sikap itulah yang membuat para mafia dinegri ini menjadi kalang kabut. 

Terbaru ini, paling menghebohkan adalah tertangkapnya buronan kasus BLBI Samadikun Hartono (SH) yang diburu dari tahun 2003 karna telah menyalahgunakan dana talangan BLBI sebesar 2,5 triliun rupiah, SH kabur ke luar negri. Sejak saat itu aparat kepolisian dan intelejen dibantu Interpol melacak keberadaan SH di beberapa negara, termasuk Singapura, Australia dan ia berhasil ditangkap (15/4) saat hendak menonton balapan Formula One di Shanghai, China. Keberhasilan Presiden Jokowi menangkap buronan yang mabur keluar negri tentu menjadi sinyal menakutkan bagi para mafia. 

Diam-diam, Presiden Jokowi juga sedang melakukan pendekatan kepada negara-negara tetangga, bekerjasama dan meminta bantuan mereka agar menangkap para mafia Indonesia yang sedang bersembunyi. Beruntung beberapa negara mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menumpas para mafia dan memburu para koruptor yang bersembunyi di negara mereka. "Nantinya proses pemulangan Samadikun Hartono akan dilakukan berdasarkan mekanisme internasional yang disepakati dan hukum China. 

Tentu saja proses itu akan memerlukan waktu, tetapi dipastikan akan diurus sebaik2nya oleh kedua negara", (Sutiyoso, Kepala BIN) Walhasil, selama Jokowi Menjadi Presiden, sepertinya indonesia akan bersih dari sarang mafia, dan tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi, kemanapun para maling, penipu, mafia pajak, mafia berdasi, perampok pergi, mereka akan di buru oleh Presiden Jokowi sampau ke ujung dunia sekalipun. Saatnya Indonesia menatap Era Baru yang lebih baik.(*) 

Kebohongan Terbesar Ketua BPK Terbongkar Habis, Fatal dan Memalukan! Pengakuan Ngaco!

Lensaberita.Net - Mau baca betapa mudahnya Pejabat berbohong nggak?


Menurut sang Ketua BPK dia diminta oleh anaknya usai pernikahannya dengan warga negara Chili untuk mendirikan perusahaan tersebut

Harry azhar aziz kedapatan berbohong bilang presiden jokowi cuek dirinya tersangkut kasus panama papers. Baca link ini http://goo.gl/72YlkY




Sebelumnya, Harry mengaku memiliki dan mendirikan Perusahaan di Panama usai menikahkan anaknya dengan warga Chili.

Namun sejak 2010, Harry tidak menjabat selaku direktur utama perusahaan, baca linknya disini http://goo.gl/wGNY77

Harry Azhar mendaftarkan perusahaan cangkang tersebut dengan bantuan Mossack Fonseca pada tahun 2010. Terus menjadi pemimpin perusahaan sampai tahun 2015.


Tau nggak anaknya ketua BPKHarry azhar aziz ini nikahnya kapan?

Akad nikah dengan saksi Guberrnur BI Agus Martowardoyo waktu itu tanggal 10 Agustus 2014. AKAD lho ini. AKAD. AKAD NIKAHnya tanggal 10 Agustus 2014. 

Kalo resepsi masih bisa lah berkelit 4 tahun karena si Mina ini ga bisa pulang. 


Supaya data ini tidak dianggap abal abal silahkan langsung saja ke Sumbernya blogspot harry azhar aziz sendiri ini linknya http://goo.gl/56aNkg

Wow, perusahaan berdiri tahun 2010 usai anaknya menikah dengan orang Chili di tahun 2014. Ini inception banget yak. mungkin saja ketua BPK RI kita ini memiliki kemampuan mengubah waktu

Tambahan : Denger langsung pernyataan si Harry disini https://soundcloud.com/audiokbr/panama-papers-ini-alasan-ketua-bpk-dirikan-perusahaan-cangkang

Tambahan lagi :

Mina Azhar anak Harry Azis ini kelahiran tahun 1988. Pada tahun 2010 dia ambil S1 di 

한국과학기술원(KAIST) / Korea Advanced Institute of Science and Technology
Bachelor of Science (B.Sc.), Industrial Engineering
2008 – 2011
Activities and Societies: KISA, KAIST INA

sumber : https://www.linkedin.com/in/mina-azhar-900a8459

Pada saat itu sang anak kuliah di Korea. Universitasnya di 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea. 

Jad menurut Harryi sang anak yang masi 22 tahun, lagi ambil S1 ngomong ke bapaknya 'Pa, kita bikin shell company yuk di Panama dengan bantuan Mossack Fonseca'

Haah? 

Nambah lagi, kalo lu google dikit bisa nemu juga informasi mengenai suaminya. Pada tahun 2010 dia juga lagi di Korea. 

Dan setelah baca2 info suami istri ini berdua kayaknya mereka ini melakukan banyak Penelitian Ilmiah untuk Universitas mereka (Izin, biaya, dan paten sudah diurus oleh Universitas kalo di luar negeri), bukan pengusaha. 

Buat apa mereka minta Harry untuk membentuk Shell Company? Gw sejujurnya merasa Harry ini udah nyeret2 Anaknya buat nyelamatin diri dia sendiri.

sumber: Dikutip dari ulasan kaskuser bernama  xamido / ISLAMNKRI

Susi Salah Jalan, Pengembang Bisa Mengamuk, Ahok Bisa Kena Sasaran

Susi Salah Jalan, Pengembang Bisa Mengamuk, Ahok Bisa Kena Sasaran


Keputusan Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang telah sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah sesuatu keputusan yang bertentangan dengan dasar hukum yang memperbolehkan reklamasi Teluk Jakarta dilakukan. Penghentian izin reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terlebih lagi izin reklamasi Teluk Jakarta sudah diterbitkan oleh Ahok.


Seharusnya Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak gegabah mengambil sebuah kesepakatan karena sepanjang izin sudah diterbitkan dan sepanjang prosesnya tidak melanggar hukum, maka keputusan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Merujuk pada pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52/1995 , jelas ‘’ Wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura ada pada Gubernur Jakarta’’. 

Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap tidak taat hukum karena hingga saat ini dasar hukum untuk dilakukannya reklamasi Teluk Jakarta masih berlaku sepanjang belum ada pencabutan dari Presiden. Keputusan Presiden No 52/1995 tersebut masih berlaku hingga saat ini dan menjadi tidak berlaku lagi apabila sudah dilakukan pencabutan dengan cara melalui penerbitan Peraturan Presiden baru dengan bunyi: 

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No... Tahun... Keputusan Presiden No 52/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Itu artinya keputusan Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah tidak tepat dan harus dikaji ulang. 

Jika ada yang berpandangan bahwa Keputusan Presiden No 52/1995 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto saat itu adalah bertentangan dengan UU No 27/2007 maka harus dibatalkan reklamasi tersebut, menjadi alasan harus dibatalkan karena rekalamsi merusak lingkungan serta ekosistem laut. Maka jawabannya bukan begitu. 

Tetapi jawaban secara hukumnya adalah bahwa sampai saat ini hanya ada satu landasan hukum yang mengatur tentang reklamasi Teluk Jakarta dan masih berlaku sampai hari ini. Itu artinya dengan dalih apapun, menggunakan UU  maupun PERMEN-KP, Alasan tersebut tetap tidak bisa diterima secara hukum karena jika ingin membatalkan proyek reklamasi tidak bisa dilakukan melalui kesepakatan melainkan harus melalui langkah hukum yakni mencabut Keputusan Presiden No 52/1995. Termasuk pengentian pembahasan Reperda oleh DPRD DKI juga perlu dipertimbangkan lagi karena dampak hukumnya akan lebih besar lagi. 

Lalu kemudian Keputusan Presiden No 52/1998 tersebut dipermasalahkan lantaran sudah tidak lagi sesuai dengan hierarki perundang-undangan khususnya merujuk pada UU No 12/2011. Dimana didalam pasal 7 yang tercantum adalah Peraturan Presiden bukan Keputusan Presiden. Dan secara hukum peraturan dan keputusan adalah dua hal yang berbeda sehingga jangan ditarik kesana-kemari. Jika dikaitkan dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan adalah sesuatu yang sudah khusus yang sudah diputuskan oleh Presiden, Dalam hal ini Soeharto, bahwasannya reklamasi Teluk Jakarta adalah harus dilakukan dan dilakukannya reklamasi Teluk Jakarta sudah tertuang dalam Keputusan Presiden No 52/1995 dan itu bersifat khusus. 

Gugatan Ganti Kerugian 

Selain itu kesepakatan sepihak yang dibuat oleh Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah bersepakat menghentikan reklamasi juga akan berdampak terhadap kerugian yang akan ditanggung oleh Pemerintah/negara. Karena dengan kesepakatan tersebut para pengembang yang menguruk Teluk Jakarta akan memikul kerugian yang sangat besar dan ini secara hukum bisa berujung pada gugutan perdata, dalam hal ini gugatan ganti kerugian yang bisa dilayangkan oleh pihak pengembang kepada Pemerintah/negara . 

Gugatan tersebut dilayangkan karena dengan kesepakatan menghentikan reklamasi tersebut tidak beralasan secara hukum karena reklamasi masih bisa terus berjalan namun tidak boleh ada penjualan terhadap bangunan. Dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden Nomor 52/1995. Secara perdata, Apabila proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan maka akan menimbulkan dua kerugian bagi para pengembang, yakni kerugian materil dan imateril dan ini berbahaya bagi negara karena rawan gugatan dari pengembang yang tidak bisa melaksanakan izinnya. Karena gugatan gangti kerugian dalam jumlah besar bisa dilayangkan oleh para pengembang. 

Kerugian materil disini adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh para pengembang yang tidak bisa lagi menguruk Teluk Jakarta akibat munculnya kesepakatan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Kerugian imateril disini adalah bahwa para pengembang mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak bisa menerima keuntungan dari pengurukan Teluk Jakarta dikemudian hari setalah proses pengurukan selesai dilakukan. Salah satu kerugian dalam perdata dapat bersumber dari perbuatan melawan hukum yakni merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata. Bunyi pasal 1365 KUH Perdata: ‘’ Tiap perbuatan melanggara hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. 

Tentu perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pemerintah/negara) karena sepakat menghentikan reklamasi Teluk Jakarta tanpa memikirkan dampak besarnya terhadap negara yang akan dibebankan ganti rugi akibat para pengembang yang tidak bisa meneruskan lagi menguruk Teluk Jakarta. Dan secara perdata kerugian yang ditanggung/dipikul oleh para pengembang adalah kerugian tidak langsung karena sudah mendapat izin tetapi tidak bisa melakukan pengurukan akibat keputusan sepihak yang menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. 

Dan secara perdata pula, gugatan ganti kerugian dalam ini perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. 

Pertama. Perbuatan tersebut melawan hukum. Jelas kesepakatan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta oleh Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah perbuatan melawan hukum karena sampai hari ini dasar hukum yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta masih berlaku. 

Kedua. Harus ada kesalahan pada pelaku. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang terang-terangan yang dibuat Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Ketiga. Harus ada kerugian. Kerugian nyata-nyata akan ditanggung oleh para pengembang yang pengurukan Teluk Jakarta menjadi terhenti lantaran kesepakatan sepihak yang dibuat Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Keempat. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hubungannya sangat nampak dan bisa dirasakan oleh para pengembang karena pengembang sudah mendapatkan izin menguruk tetapi tidak bisa menguruk lantaran terhalang kesepakatan Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memutuskan menghentikan reklamasi untuk sementara waktu sampai terbentuknya UU baru dan akibat kesepakatan itu Ahok bisa karena sasaran karena dianggap menimbulkan kerugian yang besar bagi pengembang.

Tepok Jidat! Fenomena WTP Dari BPK RI, Pemerima Opini WTP Ditangguk KPK Karna Korupsi....

Jakarta, Lensaberita.Net - Fenomena BPK akhir - akhir ini ramai dibahas para netizen. Salah Satunya Arloren Antoni seorang netizen di akun pribadi facebooknya mengemukakan tentang kontroversial WTP (wajar tanpa pengecualian) yang menjadi opini yang diharapkan para pejabat.



Berikut Komentarnya :

Gue gagal paham dengan pertanyaan ini.....
1). BPK berikan opini WTP pada Sumut, tapi Gubernurnya Korup.
2). BPK berikan opini WTP pada Pemprov Riau, tapi Gubernurnya korup
3). BPK berikan opini WTP pada Pemkot Palembang, tapi Walkot-nya korup
4). BPK berikan opini WTP pada Pemkab Bangkalan, tapi Bupatinya korup
5). BPK berikan opini WTP pada Pemkot Tegal, tapi Walkot-nya korup
6). BPK berikan opini WTP pada Kementerian Agama, tapi Menterinya korup
7). BPK berikan opini WTP pada Kementerian Pemuda/Olahraga, tapi menteri korup
8). BPK berikan opini WTP pada Kementerian ESDM tapi menterinya korup
9). DKI gak dapet wetepe wetepean malah berhasil menggagalkan korupsi berjamaah senilai Rp 11 Trilyun yang mau dikunyah koruptor.


Lalu apa maksud “WAJAR” dalam opini pemeriksaan BPK…?? Apakah WTP bermakna Melakukan Korupsi dengan cara cara Wajar dan tidak terlihat korup dalam audit tsb…?? Lalu apa wajar jugakah memiliki perusahaan secara sembunyi sembunyi biar gak bayar pajak dengan nama Sheng Yue International Limited, di British Virgin Islands…??
‪#‎jedutin_pala_ke_tembok‬

Bagaimana Menurut Anda?

Pukulan Telak Seorang Jokowi Untuk Yusril Lewat PDI Perjuangan...

Lensaberita.Net - Sungguh manuver dan blunder kebablasan jika Mega benar-benar mendukung Yusril menjadi cagub di pilgub DKI 2017 nanti. Hal ini akan membuat kader potensial mengurut dada dan lesu darah karena ternyata Bu Mega lebih percaya orang luar ketimbang kadernya sendiri. Dan Bu Mega tidak akan berbuat sebodoh itu. 


Kita tahu bahwa partai pemenang pemilu 2014 bisa tak punya kader potensial di DKI yang bisa maju untuk mengalahkan Ahok. Menurut saya percuma juga Yusril pun tak akan menang melawan Ahok. Yusril yang notabene ketum parpol yang menjadi bulan-bulanan karena tak punya kader yang duduk di anggota dewan karena sebagai partai gurem tentulah sadar tak bisa maju dari parpolnya sendiri. Ini sungguh kesempatan besar jika memang PDIP mengusungnya. 

Makanya bukan saja mendaftar di PDIP untuk nyagub ternyata Yusril juga mendatangi semua parpol.  Inilah yang menyebabkan profesor ahli tatanegara ini mendapat julukan "pengemis" dukungan atau "jongos" di parpol lain. Sungguh miris memang bahkan gara-gara Yusril terlalu ambisius sampai-sampai adiknya Yusron terancam 6 tahun penjara karena menyerang Ahok secara rasis melalui cuitannya di twitter. 

PDIP seharusnya menyadari bahwa ini adalah preseden buruk dari masa depan parpol yang sudah agak kalap ini. PDIP walau sebagai partai pendukung pemerintah kadang-kadang berprilaku sebagai oposan.  Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. 

Mungkin saja ini sebagai dagelan Politik dan pukulan telak dari Jokowi yang kemarin diejek Yusril. Inilah umpan keju bagi Yusril yang kemarin ngatain Jokowi sekelas walikota tak pantas Jadi Presiden dan akhirnya umpan ini dimakan sehingga Yusril sekelas ketum partai ternyata levelnya hanya sekedar "jongos" dan "pengemis". (KOMPASIANA/GUNAWAN)

Sial, Siap Foto Bareng Jonru, Sandia Uno Ikut Terlibat Kasus Panama Papers!


Sial, Habis Foto dengan Jonru Sandiaga Uno Ikut Terlibat Kasus Panama Papers


Dunia sedang dihebohkan dengan isu skandal Panama Papers yaitu bocornya ribuan data klien perusahaan investasi keuangan asal Panama Mossack Fonseca. Dimana mereka yang terlibat dalam kasus ini mereka menyembunyikan harta kekayaannya sehingga mereka bebas pajak atau tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan dinegaranya. Panama Papers menjadi sebuah tindakan modus kriminalitas dan perampokan kekayaan Negara dari pajak yang tidak dibayar. 

Dari data yang bocor tercatat  dokumen Panama Papers masuk dalam dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF 1,1 juta foto 320.000 dokumen teks dan 2.000an file lainnya. Ribuan nama-nama besar asal Indonesia muncul dalam data tersebut dari pengusaha sampai  politisi tercatat 2.961 nama individu maupun perusahaan yang terlibat kasus skandal Panama Papers.


Sandiaga Uno menjadi salah satu nama asal Indoneia yang muncul dalam kasus Panama Papers, Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha sukses asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya yang sekarang terjun didunia politik. Saat ini sandiaga Uno memang tengah fokus dalam karir politiknya karena tengah mempersiapkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Seperti diketahui kabar Sandiaga Uno yang akan dicalonkan untuk maju dalam pilgub DKI Jakarta 2017.

Terlibatnya kasus Panama Papers menjadi pukulan buat Sandiaga Uno karena ini bisa menurunkan citranya sebagai bakal calon Gubernur. Kasus ini bisa menghalangi pencalonan dirinya dipilgub nanti karena  bisa menjadi isu-isu yang berkembang yang bisa menjatuhkan dirinya. 

Sandiaga Uno sebelumnya berfoto dengan Jonru

Seperti yang telah ditulis di Fanpage Jonru pada tanggal 13 Maret lalu Jonru sempat bertemu dengan Sandiaga Uno untuk pertama kalinya dalam sebuah acara yang digagas oleh Rumpun Masyarakat Betawi (RMB), dan pada kesempatan itu Jonru tidak lupa mengabadikan foto bersama Sandiaga Uno dan menguploadnya di akun sosial media miliknya sambil menceritakan sosok Sandiaga Uno dan cerita pertemuannya dengan politisi Gerindra tersebut. 

Kasus Panama Papers yang melibatkan Sandiaga Uno dengan Fotonya bersama Jonru memang jauh bila dihubungkan tapi konon cerita yang banyak muncul di sosial media bahwa Jonru pembawa sial, siapa politisi yang foto bersama dia bisa jadi terkena sial pada karir politiknya. Tapi itu hanya konon katanya entah benar atau tidak biarlah waktu yang menjawab.

Ngeri Kali Tante! Panama Papers Heboh Mengejutkan, Jokowi Papers Datang Menakutkan!

Lensaberita.Net - Mari tertawa hahahaha. Jokowi ini visioner, seperti mampu melihat dengan jelas apa yang akan terjadi.


Tahun lalu pemerintah membekukan PSSI. Keputusan yang tak pernah berani dilakukan oleh seorang SBY yang memiliki basic militer. Keputusan Jokowi ini menjadi tak begitu bergolak secara politik karena beberapa hari setelahnya FIFA terjerat skandal korupsi. Suara publik pun otomatis melunak. Tidak ada yang bisa mengkondisikan agar terjadi demonstrasi besar-besaran. Semua klub yang semula garang dan kompak menolak campur tangan pemerintah, mungkin sekarang sudah tak tersisa. Berbagai kompetisi yang digulirkan oleh Pemerintah berjalan sesuai rencana.

Jika dulu masih banyak ruang untuk menyerang Jokowi soal sepak bola, sekarang mungkin sudah nol protes. Semua orang pendukung PSSI bungkam karena La Nyalla yang merupakan ketum PSSI dijadikan tersangka. La Nyalla kabur ke Malaysia lalu pindah ke Singapura dan sampai saat ini masih menjadi buron.

Bahwa kemudian Indonesia tak bisa berlaga di ajang internasional dan tidak memiliki liga memang sebuah kerugian. Namun dengan semua cerita ini menjadikan kita mengerti bahwa revolusi federasi sepak bola Indonesia adalah harga pas, tidak boleh dinego.

Lalu yang terbaru kini soal Panama Papers, data pengusaha yang menghindari pajak. Beberapa bulan sebelumnya pemeritah sudah mencanangkan tax amnesty. Beberapa minggu sebelum muncul Panama Papers, Menteri Keuangan sudah gembar-gembor bahwa ada dana 11.400 triliun milik WNI di luar negeri. Ada lebih dari 2.000 perusahaan tak bayar pajak selama 10 tahun terakhir.

Jika dulu DPR begitu kompak menolak tax amnesty, sekarang sudah tidak lagi. DPR tak bisa melawan arus dan tetap menentang, apalagi ini adalah tentang Panama Papers yang merupakan kasus global.

Menjadi menarik karena baik Menkeu ataupun Presiden sama-sama menampik bahwa data yang dimiliki pemerintah berbeda dan lebih lengkap dari Panama Papers.

“Data yang kami terima ini berbeda dari Panama Papers. Kami terima resmi dari otoritas negara lain. Nanti akan kami bandingkan dengan Panama Papers. Kalau konsisten berarti cocok, dan itu akan menambah potensi penggalian kita,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Sementara Presiden Jokowi lebih berani lagi memberi pernyataan.

“Kondisi keterbukaan yang kita tidak bisa tolak. Sebentar lagi ada keterbukaan di bidang perbankan internasional 2017 – 2018. Siapapun simpanan sudah dibuka total, meski keduluan oleh Panama Papers. Tapi sebelum Panama Papers-pun saya sudah punya satu bundle nama-nama,” ujar Jokowi.

“Bapak simpan di Swiss saya tahu, Bapak simpan di Singapura saya tahu, Bapak simpan di TPPI saya tahu. Begitu sangat terbukanya dunia ini. Tapi nanti 2017-2018 dibuka total. Inilah keterbukaan mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi,” imbuhnya.


"Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Sekarang kancing baju kita jatuh saja semua orang tahu," ujar Jokowi di dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.
"Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya," ujar Jokowi.


"Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu. Jadi Bapak ibu kalau ada simpanan uang di Swiss, Singapura, Hong Kong, nanti tidak bisa ditutupi lagi, jadi bagi yang simpanannya banyak, hati hati," lanjut Jokowi.

Pernyataan ini mungkin bagi kita yang tidak kaya dan namanya tidak muncul di Panama Papers akan terdengar biasa saja. Tapi bagi nama-nama yang sudah terjaring, ini jelas bernada ancaman dan perang terbuka. Xixixixi.

Sekarang begini, alasan DPR menolak RUU tax amnesty mayoritas mempertanyakan apakah efektif? Apakah bisa berjalan dan apakah ada yang mau membawa balik dananya dari luar negeri? Jujur saya juga meragukan tax amnesty mampu membawa pulang dana WNI di luar negeri.

Namun kalau mendengar pernyataan Jokowi, bukankah terdengar “kalo kamu ga mau saya ampuni 2016 ini gapapa, nanti kami ciduk dan publik akan menilai kamu sebagai penghianat.”

Munculnya Panama Papers menjadi penting karena sekarang publik sudah tau lebih dulu, juga membantu meyakinkan kita bahwa klaim Menkeu selama ini tentang pengemplang pajak adalah sangat serius.

Apakah DPR mau membahas tax amnesty? Apakah pengemplang pajak itu mau memanfaatkan pengampunan ini? Semuanya terserah mereka. Tapi kalau memang semua pihak sama-sama nakal, mungkin data yang dimiliki Menkeu dan Jokowi (katakanlah Jokowi Papers) bisa dibuka saja ke publik. 

Jika KPK tak bisa menangkap, minimal kalau kita bertemu mobil pengemplangnya bisa kita kempesin.

Bagaimanapun Jokowi Papers ini hanya istilah asal dari @Pakar_Mantan. Namun jika melihat begitu yakinnya Jokowi membekukan PSSI dan kini La Nyalla kenyataannya kabur ke Singapura, sepertinya Jokowi Papers memang ada untuk semua kasus yang di negara ini.(Editor: Lisa Kurniasih, Sumber: Pakar mantan,Seword.com)

Nangis Bacanya... Pengakuan Guru SMA Jokowi Tentang Sifat dan Perilakunya, Terharu!

Lensaberita.Net - Nilai rapor Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Solo, Jawa Tengah, termasuk bagus.


GURU JOKOWI - Satriani, guru Jokowi saat SMA di Rumah Satriani, Jl Kenanga 1 No 15, Palur, Jaten, Karanganyar, Jumat (1/4/2016)
Orang nomor wahid di Indonesia itu lulus dari SMAN 6 Solo sebagai siswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada 1980.

Begitulah hasil penelusuran TRIBUNSOLO.com dari beberapa sumber secara terpisah di Solo.

Sumber yang pernah melihat buku induk sekolah dan rapor Jokowi mengungkapkan, tidak ada nilai merah--angka lima ke bawah dalam rapor Jokowi di SMAN 6 Solo.

Jokowi, antara lain, mendapatkan nilai 90 untuk mata pelajaran Pendidikan Kesenian.

Jokowi yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, memperoleh nilai 90 untuk Kesenian tatkala semester IV atau saat duduk di kelas dua SMA.

Sumber lain mengungkapkan, Jokowi juga memperoleh nilai 9 untuk mata pelajaran Geografi, yaitu saat kelas satu (semester II).

Adapun saat lulus (semester enam atau kelas tiga), Jokowi mendapat nilai di atas rata-rata.

Jokowi mendapatkan nilai delapan, antara lain, untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Agung Wijayanto (45), Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Solo, ketika diwawancara TRIBUNSOLO.com tak bersedia menyebut nilai-nilai Jokowi selama bersekolah di SMAN 6 Solo.

Agung hanya mengatakan bahwa nilai rapor Jokowi bagus.

Dia mengaku bangga memiliki alumnus yang bernilai rapor bagus sekaligus menjadi Presiden RI.


"Nilainya (Jokowi) bagus, SMAN 6 Solo patut berbangga," kata Agung kepada TribunSolo.com, Senin (4/4/2016) siang.

Testimoni dari guru Jokowi

Satriani dan Daryatmo, guru SMA Presiden Jokowi, mengungkapkan testimoni tentang Jokowi semasa SMA.

Berikut ini adalah sifat-sifat dan penilaian kepada Presiden Jokowi berdasarkan testimoni Satriani dan Daryatmo:

1. Pendiam
2. Rendah hati
3. Tidak pernah bolos sekolah.
4. Tidak bandel, teman-temannya banyak yang bandel.
5. Sederhana
6. Menghormati guru.
7. Sopan.
8. Santai.

Selain testimoni di atas, Satriani menambahkan bahwa Jokowi mendapat nilai bagus pada pelajaran Kimia.

"Pak Jokowi adalah anak IPA dan nilai kimianya bagus," tambah Satriani kepada TribunSolo.com, Jumat (1/4/2016).

Di balik pertemuan Jokowi dan gurunya

Ada cerita unik di balik pertemuan Presiden Jokowi dengan guru SMA-nya, Satriani.

Jokowi bertemu dengan gurunya saat bersekolah di SMAN 6 Surakarta itu saat Jokowi mengundangnya di Jakarta.

Undangan Jokowi adalah dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional di Istora Senayan, Selasa (24/11/2015).

Cerita unik tersebut berasal dari celoteh lelucon Jokowi kepada Satriani.

Jokowi bercanda bahwa nilai kimianya dahulu saat SMA bagus.


"Pak Jokowi saat itu berkata dirinya merasa sungkan untuk mengatakan nilai kimianya bagus di depan umum," imbuh Satriani.

Cerita unik tersebut ada saat Jokowi mengundang sembilan gurunya di SMA N 6 Solo dan dua gurunya di SMP N 1 Solo ke Jakarta.

Satriani merasa terharu oleh rasa hormat yang masih dimiliki Jokowi.


"Kami (guru) merasa terharu saat Jokowi tetap hormat dengan membungkukkan pundak dan kepalanya saat bersalaman dengan guru-guru," jelasnya.

"Dia adalah orang besar (Presiden) namun tetap rendah hati kepada guru-gurunya," tambah Satriani.
(suaranetizen)