Sekolah di Wilayah Perbatasan MBD Harus Mendapat Perhatian

BERITA MALUKU. Sejumlah sekolah yang berada di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) harus mendapat perhatian khusus, terutama menyangkut berbagai fasilitas sekolah.

“Sarana yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kendaraan dinas roda dua untuk tiap-tiap sekolah, sebab kendaraan ini sangat kami butuhkan untuk kebutuhan pengurusan ke kantor kecamatan atau urusan kepentingan sekolah lainnya,” ujar Kepala SMP Negeri 3 Mdona Kecamatan Hyera MBD, Ny. Batseba Johansz kepada Berita Maluku Online, Jumat (22/4/2016).

Perempuan ini mengatakan, selama ini pihaknya cukup kesulitan untuk pengurusan-pengurusan sekolah mengingat tak ada kendaraan operasional sekolah, apalagi di wilayah tersebut tak ada kendaraan umum yang beroperasi sehingga ikut memperhambat urusan – urusan lembaga pendidikan tersebut.

“Untuk itu, kami mohon kepada pemerintah daerah menyikap hal ini dengan menyediakan fasilitas kendaraan operasional tersebut guna memperlancar urusan sekolah dan kegiatan tugas belajar – mengajar di sekolah,” ujar Johansz, dan berharap hal ini dapat disikapi sehingga pihaknya beserta tenaga pendidik lainnya dapat betah menjalankan tugas – tugasnya di lapangan.

Dia mengatakan, apa yang disampaikan ini merupakan harapan sebagian besar kepala sekolah yang ada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia, sebab selama ini perkembagan dunia pendidikan di wilayah pulau terluar ini sangat minim perhatian dari pemerintah daerah bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Read more

Kecewa Dengan PT GBU, Masyarakat Romang Surati Presiden

51 Lempengan emas seberat 1.242 kg asal desa Hila Pulau Romang di atas Kapal KM. Sabuk Nusantara 49 tertangkap Mahasiswa Maluku Barat Daya di pelabuhan Tenau Kupang Nusa Tenggara Timur belum lama ini. (sumber foto: gagasannasional.com)

BERITA MALUKU. Masyarakat yang tergabung dalam Forum Adat Pulau Roma atau dikenal dengan sebutan Pulau Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya menyurati Presiden RI terkait keberadaan PT. Gemala Borneo Utama (GBU) yang melakukan eksplorasi tambang emas.

"Kami sampaikan kepada Presiden RI bahwa semua masalah yang terjadi di pulau itu sangat kompleks dan adanya pelanggaran hak azasi manusia akibat masuknya PT. GBU," kata Ketua Adat se-Pulau Roma, Wilhelmus Johansz di Ambon, Jumat (22/4/2016).

Dia juga mengaku terjadi penurunan norma-norma adat masyarakat setempat akibat terjadinya pro dan kontra dalam kehidupan warga, pelanggaran HAM, hingga aktivitas pengeboran yang dilakukan GBU.

Menurut Wilhelmus, ada sejumlah titik bor yang menghasilkan lumpur serta gas, dan sejauh ini GBU tidak pernah membeberkan analisa secara transparan tentang masalah dampak lingkungan (Amdal) dari aktivitas pengeboran di pulau kecil yang berdekatan dengan Timor Leste tersebut.

"Kami sangat takut dan khawatir akan terjadi hal buruk menimpa warga, sehingga berbagai persoalan ini telah dibahas dalam musyawarah adat," tandasnya.

Rapat itu, kata dia, memutuskan untuk meminta presiden menyikapi berbagai persoalan yang terjadi secara arif dan bijaksana.

Presiden juga diharapkan mengambil langkah persuasif guna keamanan dan kenyamanan warga pulau Romang, dengan menghormati norma dan tatanan adat serta budayanya.

"Rapat dewan adat se-Pulau Roma juga memberikan sanksi adat kepada Alparis Johansz dan Librek Johansz yang telah menjual pulau kepada GBU untuk masuk melakukan eksplorasi kandungan logam mulai," kata Wilhelmus.

Ia menyatakan wilayah Pulau Roma bagian barat hanya dimiliki oleh dua mata rumah di Desa Jerusu, yakni petuanan Romoda Orleta yang titiknya ada di Desa Hila dan Romoda Wyatu di Desa Oirleli.

Pertemuan adat yang dilakukan Yawan Talluta, Korneles Talluta, Simon Taluipun, dan Agus Mozes pada 1 dan 2 April 2016 di Desa Hila juga dianggap tidak sah, sebab mereka tidak diberikan hak oleh ketua dewan Adat, ketua mata rumah Romoda Wyatu serta masyarakat Pulau Roma.

"Mereka melakukan pertemuan adat ilegal dan memutuskan pembebasan lahan tanaman dan tumbuhan kepada PT. GBU sehingga tindakan mereka dianggap sebagai penipuan dan penyerobotan," katanya.

Read more

Warga Mdona Hyera Minta Pemda MBD Buka Jalan Lingkar Pulau Sermatang

BERITA MALUKU. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mdona Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) meminta Pemerintah Kabupaten MBD membuka akses jalan lingkar di wilayah tersebut. Persoalannya, keberadaan sarana jalan sangat diimpikan masyarakat setempat selama ini.

Alasan masyarakat Mdona Hyera meminta perhatian pemerintah daerah membuka akses jalan tersebut dinilai tak berlebihan, sebab sejak Indonesia merdeka, bahkan MBD dimekarkan menjadi kabupaten definitif terlepas dari kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Pulau Sermatang yang nota bene menjadi wilayah administratif Kecamatan Mdona Hyera kurang mendapat sentuhan pembangunan dari pemerintah, akibatnya wilayah ini tertinggal jauh dari wilayah-wilayah kecamatan lainnya.

Selama ini belum ada jalan aspal di Pulau Sermatang, Kecamatan Mdona Hyera untuk menghubungkan desa satu dengan desa lainnya, apalagi jalan yang menghubungkan desa-desa ke Romkisar yang merupakan pusat ibukota kecamatan Mdona Hyera, itu tidak ada.

“Sehingga kami mengharapkan Pemerintah Daerah bisa menyikapi keinginan masyarakat di kecamatan ini,” ujar Kepala Desa Elo, Emus Esau Saleky mewakili warga kecamatan tersebut kepada Berita Maluku Online, Kamis (21/4/2016).

Saleky mengatakan, kabupaten MBD sudah dimekarkan menjadi daerah definitif sekitar satu dekade tetapi pembangunan sarana dan prasana umum masih minim di wilayah ini, padahal Kabupaten MBD kaya akan hasil alam seperti minyak dan gas, peternakan, kelautan dan lain sebagainya.

Menurut dia, sangat ironi  melihat kecamatan Mdona Hyera dengan kecamatan-kecamatan lainnya, semestinya Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Bupati Barnabas Orno bisa memberikan perhatian yang cukup untuk pembangunan sarana umum di wilayah ini sehingga ke depan bisa memudahkan laju mobilisasi  pergerakan ekonomi kerakyatan serta memperlancar arus orang dan barang untuk masuk ke Romkisar, pusat ibukota Kecamatan Mdona Hyera. (GLe)

Read more

Perkara Wali Kota Tual Gugur Demi Hukum

BERITA MALUKU. Panitera Pengadilan Negeri Ambon menyurati Mahkamah Agung untuk meminta penetapan menggugurkan perkara kasasi Wali Kota Tual M.M Tamher karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Saat ini putusan kasasi dari majelis hakim MA terhadap Wali Kota Tual, M.M Tamher (Almarhum) belum turun, tetapi sesuai aturan undang-undang maka perkaranya gugur demi hukum," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) setempat, Heri Setyobudi di Ambon, Kamis (21/4/2016).

M.M Tamher yang menjabat Wali Kota Tual selama dua periode ini meninggal dunia di Jakarta pada Senin, (4/4) lalu, diduga akibat sakit.

Namun untuk menyatakan perkara kasasi tersebut gugur demi hukum, maka perlu diperkuat dengan penetapan resmi dari Mahkamah Agung lewat surat pemberitahuan resmi dari pengadilan negeri bahwa M.M Tamher telah meninggal dunia.

Menurut dia, sebelum adanya pemekaran wilayah Kota Tual dari Maluku Tenggara selaku kabupaten induk, Wali Kota Tual bersama Wawali Adam Rahajaan adalah mantan anggota DPRD setempat.

Mereka bersama sejumlah anggota legislatif lainnya terlibat kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Malra sehingga dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tual.

Namun dalam proses persidangan di pengadilan tipikor pada PN Ambon tahun 2015, mereka divonis bebas oleh majelis hakim karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan almarhum bahkan telah mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Tual yang sebelumnya menuntut terdakwa selama dua tahun penjara kemudian melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi sampai saat ini belum ada putusan MA yang turun dan M.M Tamher sudah meninggal dunia, maupun terhadap Wawali Adam Rahayaan dan sejumlah mantan anggota DPRD lainnya.

Read more

Pesawat Trigana Air Rute Tual dan Dobo Dinilai Tak Laik Terbang

BERITA MALUKU. Pesawat Trigana Air tujuan Kota Tual dan Dobo, Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru dinilai tak laik terbang untuk melayani penumpang tujuan dua kota di Provinsi Maluku tersebut. Pasalnya, pesawat ini kerap mengalami gangguan mesin sehingga berbuntut baling-baling pesawat tak bisa berputar ketika sedang mengudara.

“Saya menilai pesawat Trigana Air tak layak lagi untuk dioperasikan mengangkut penumpang tujuan Tual dan Dobo karena beberapa kali terjadi gangguan mesin,” lapor Gabriel Ell, salah satu penumpang kepada Berita Maluku Online melalui telepon selularnya, Rabu (20/4/2016).

Gabriel yang juga menjabat Kepala Badan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru ini mengakui, dirinya selalu menggunakan pesawat Trigana Air bila bepergian ke Kota Tual ataupun ke Kota Ambon, ibukota Provinsi Maluku sebab pesawat ini merupakan satu-satunya maskapai penerbangan swasta yang melayani masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.

Hanya saja, yang sering muncul di benaknya adalah perasaan ngeri dan takut ketika menaiki Trigana Air sebab sudah tiga kali dirinya mendapati  pesawat tersebut mengalami gangguan mesin ketika sedang mengudara.

“Pernah  ketika saya menaiki pesawat ini tiba-tiba salah satu mesinnya  tak berfungsi dan baling-baling tak berputar, tapi untungnya pesawat tak mengalami kecelakaan,” ungkapnya.

Dicontohkan, seperti kemarin, Selasa (19/4/2016) saat menggunakan pesawat ini, terjadi gangguan mesin di Tual, sehingga pesawat mesti tertahan sejam lebih di bandara menunggu proses perbaikan mesin untuk melanjutkan perjalanan ke Dobo.

“Memang ini membuat perasaan kita menjadi takut, karena hal ini bukan baru pertama kali terjadi,” ujarnya.

Dia meminta pihak Dirjen Perhubungan Udara ataupun Dinas Perhubungan Provinsi Maluku  menyikapi keberadaan pesawat yang satu ini, bila perlu mencabut izin penerbagan ataupun mengganti dengan maskapai penerbangan lain, sehingga tak  membuat penumpang atau calon penumpang lain cemas dan kuatir terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, pihak perusahaan maskapai Trigana Air belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan gangguan mesin pesawat tersebut. (IWe)

Read more

Inspektorat MTB Bakal Periksa Kepala SMPN 1 Nirunmas Soal Dana Bos

BERITA MALUKU. Pihak Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) bakal memeriksa Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Nirunmas, Jan Batlajery.

Rencana pemeriksaan Batlajery lterkait kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 di sekolah tersebut.

“Dalam waktu dekat yang bersangkutan akan dipanggil terkait kasus dugaan penyimpangan dana BOS tahun 2013 – 2016, karena sesuai laporan yang diterima dana bantuan pemerintah ini disinyalir terjadi penyimpangan,” kata Kepala Inspektorat kabupaten MTB, Pit Rangkoratat kepada Berita Maluku Online di ruang kerjanya, Rabu (20/4/2016).

Rangkoratat mengatakan, sesuai laporan dugaan penyimpangan dana BOS pada SMP Negeri 1 Nirunmas yang masuk ke pihaknya, itu langsung ditindaklanjuti, mengingat peruntukan dana tersebut terlihat kabur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pimpinan Inspektorat ini menegaskan, bila sesuai hasil pemeriksaan Batlajery nantinya yang bersangkutan tidak bisa mempertangungjawabkan dana yang diperuntukkan bagi pengembagan para siswa dan dunia pendidikan di sekolah tersebut maka Batlajery akan dikenai sanksi tegas dan diproses sesuai dengan aturan berlaku.

“Bila yang bersagkutan terbukti melakukan  penyimpangan maka akan diproses sesuai aturan, dan bila perlu yang bersangkutan akan dipecat dari jabatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Rangkoratat. (PRe)

Read more

Dua Persyaratan Hambat Pengangkatan Rahayaan Sebagai Wali Kota Tual

Angky Renjaan

BERITA MALUKU. Pangangkatan Wakil Walikota (Wawali) Tual, Adam Rahayaan menjadi Walikota defenitif menggantikan M. Tamher yang meninggal belum lama ini, mengalami hambatan. Pasalnya ada 14 persyaratan yang ditentukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan dua diantaranya belum dilengkapi oleh Rahayaan.

“Dari 14 persyaratan yang ditentukan, tinggal 2 persyaratan yang belum dilengkapi. Salah satunya soal pajak, sehingga membuat proses pengangkatan belum bias dilakukan,” kata Asisten I setda Maluku, Angky Renjaan, Rabu (20/4/2016).

Renjaan mengatakan, jika dalam minggu ini kedua persyaratan sudah dilengkapi maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur langsung menyampaikan ke Mendagri dalam rangka pengangkatan Wawali menjadi Wali kota defenitif.

“Pemerintah Provinsi Maluku siap untuk mempercepat proses ini, sepanjang persyaratan itu segera dipenuhi,” ucapnya.

Dijelaskan, sesuai mekanisme setelah Wali kota meninggal maka DPRD kota Tual wajib melaksanakan rapat paripurna untuk mengugumkan bahwa Walikota Tual meninggal dunia sekaligus mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Maluku untuk pengangkatan atau peningkatan status Wawali menjadi Wali kota.

Menurutnya, proses tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur Maluku, hanya usulan yang disampaikan Gubernur kepada Mendagri harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan, dan sampai saat ini persyaratan tersebut belum dilengkapi untuk disampaikan kepada Gubernur.

“Dalam pertemuan bersama DPRD Tual, kita sudah menjelaskan hal tersebut dan mereka berjanji akan kembali untuk membantu melengkapi kedua persyaratan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tual, Zainal Abidin Kabalmai mengatakan, sesuai mekanisme perundang-undangan, ketika Wali kota diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, secara otomatis Wakil Walikota menggantikan tugas Wali kota.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya sudah melaksanakan paripurna dalam rangka pengumuman pemberhentian Walikota Tual dan pengangkatan Wawali. Namun dari hasil koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wakil Wawali untuk diangkat sebagai Wli kota tual.

“Untuk itu, kita akan kembali untuk meminta Wawali untuk melengkapi persyaratan dimaksud, sehingga proses pengangkatan bisa dilakukan secepatnya,” tuturnya.

Read more

Polres Aru Gelar Operasi Bersinar 2016, Empat Orang Diamankan

Ilustrasi

BERITA MALUKU. Menindaklanjuti upaya pemerintah pusat membersihkan peredaran Narkotik dan Obat-Obat Terlarang (Narkoba) di tengah masyarakat, maka pihak Polres Kabupaten Kepulauan Aru saat ini rutin menggelar Operasi Besar-besaran Memberantas Sindikat Narkoba (Bersinar) untuk memutus mata rantai peredaran barang haram yang mematikan tersebut.

Pantauan Berita Maluku Online, Senin (18/4/2016) di Dobo, pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, pihak kepolisian terus menggelar operasi Bersinar 2016 ini. Operasi tersebut dilakukan di beberapa ruas jalan dan dikhususkan kepada pengendara roda dua dan empat, dengan melibatkan unsur TNI/Polri dan stakeholder lainnya.

Koordinator Operasi Bersinar Inspektur, Jhon Anakotta mengatakan, swiping di jalan raya bukan hanya dilakukan untuk mengecek kelengkapan administrasi kendaraan bermotor termasuk pengemudi namun pihaknya juga mengeledah benda-benda tajam dan sejata api yang dibawa pengendara termasuk narkotika.

"Siapapun bilamana ada indikasi terkait hal-hal dimaksud, maka akan ditindaklanjuti secara hukum," kata Anakotta.

Anakota yang juga perwira provost satuan lalu lintas Polres Aru ini mengatakan, operasi Bersinar 2016 merupakan program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti ke setiap daerah. Operasi ini salah satunya bertujuan memberantaskan peredaran sindikat narkoba.

“Ini kita lakukan satu kali dua puluh empat jam. Ini untuk membasmi para pengedar narkoba termasuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat Aru sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti kekacauan dan lainnya” ujar perwira tersebut.

Menurut Anakotta, selama operasi ini digelar, sudah ada empat tersangka pengedar benda haram itu yang diamankan di Mapolres Aru karena terbukti membawa sejumlah kantong shabu yang siap diedarkan kepada para konsumen. (IW-e)

Read more

Plt. Gubernur Sumut Berharap DPP Pemuda Merga Silima Jadi Pemersatu Masyarakat Karo

Medan, Lensaberita.Net -  Kehadiran Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Merga Silima diharapkan jadi perekat masyarakat Karo dari bermacam profesi, usia, dan marga, dimanapun dia berada. Harapan itu disampaikan  Plt. Ir. HT. Erry Nuradi, M.Si, saat malam pelantikan dan pengukuhan DPP PMS di Convention Hall Hotel Danau Toba Int, Sabtu malam, (16/4).

Pelantikan Pemuda Merga Silima

Ir. HT. Erry Nuradi berpesan, DPP PMS mendata potensi SDM dan SDA yang ada, dan dari sana segera dilaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan taraf hidup dan menaikkan kesejahteraan masyarakat etnik Karo yang tersebar di penjuru nusantara.

“Kawasan Danau Toba saat ini tengah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, karenanya DPP Pemuda Merga Silima harus ikut andil bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hingga cita-cita memajukan masyarakat terutama masyarakat Karo, dapat diwujudkan”, papar Ir HT. Erry Nuradi.  

Ketua Umum PB MABMI H. Syamsul Arifin, SE, gelar Datok Sri Hidayatullah Lelawangsa, dalam kesempatan tersebut memuji kemandirian dan ketekunan masyarakat Karo dalam bekerja. Bahkan diinformasian Datok Syamsul, dirinya dahulu pernah mengutus Prof. DR. Kelin Tarigan meninjau langsung  proses pembibitan Pohon Gaharu (Ulin) di NTT, untuk selanjutnya  dikembangkan di Langkat. 

“Kini setelah hampir 8 tahun sudah dapat dipanen, kemarin harganya mencapai Rp. 8 juta/Kgnya. Saya kira DPP Pemuda Merga Silima juga dapat megembangkan ulin tersebut. Apalagi tumbuh subur disepajang pegunungan bukit barisan”, ujar Datok Ir. H. Syamsul Arifin SE.

Ketua Umum DPP Pemuda Mega Silima Mbelin S Brahmana didampingi Ketua Harian Alek Perkasa Sitepu, SE, Sekretaris Umum Drs. Bengkel Ginting, M.Si dan Bendahara Umum Christian Perangin-angin, SH, mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah berperan serta mensukseskan malam pelantikan dan pengukuhan DPP Pemuda Merga Silima. 

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya mensuksekan acara pelantikan ini. Terutama kepada kepada Pangkostrad Letjen TNI. Edy Rahmayadi, yang malam ini walau berhalangan hadir. Namun mengutus Kolonel Halilintar Sembiring, untuk bergembira bersama masyarakat Karo yang ada. Juga abangda Letjen(Purn) TNI Amir Sembiring”, ujar 

Mbelin S Brahmana, yang malam itu tepat berusia 52 tahun.  Pelantikan DPP PMS seolah jadi reuni dan temu kangen tokoh-tokoh masyarakat Karo, terlihat  hadir Datok Hamparan Perak Datuk Adil Freddy Haberham,  DPD PMS Pulau Jawa, DPD PMS  Batam, Letjen(Purn) TNI. Amir Sembiring, Anggota DPR RI HN Serga Ginting, dari DPRDSU Ruben Tarigan, angngota DPRD DS Berngap S Brahmana, Ir. Budi Sinulingga, M. Si dari  KAMKA(Keluarga Muslim Karo), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Karo. Acara dibuka dengan  pagelan Surdam dan Gundala(tari topeng), dan diakhiri dengan menari bersama diantara  sesama undangan.

RED/SP

Read more

Tahun ini, Jalan Piru - Waisala Dikerjakan

M.Husni

BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus mengupayakan memperbaiki sejumlah akses jalan yang ada di daerah berjulukan Saka Mese Nusa ini.

Upaya perbaikan jalan dilakukan dengan peningkatan status jalan, mulai dari kabupaten ke provinsi maupun provinsi ke nasional.

Salah satu ruas jalan yang ditingkatkan menjadi jalan nasional adalah Piru – Waisala. Sebab itu, dalam tahun 2016 ini, jalan Piru – Waisala yang sudah rusak selama 10 tahun ini mulai dikerjakan.

“Tahun ini jalan Piru – Waisala sudah mulai dikerjakan, mengingat jalan ini sudah masuk jalan nasional,” kata Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB), M. Husni, ahkir pekan kemarin.

Menurutnya, jika jalan Piru - Waisala masih menjadi jalan Kabupaten/provinsi tentunya belum bisa diperbaiki karena APBD yang disediakan untuk pembangunan jalan sangat terbatas. Untuk itu pihaknya meningkatkan jalan tersebut menjadi jalan nasional.

Dikatakan, dari hasil tinjauan dan laporan pekerjaan jalan Piru – Waisala sementara ini lagi digusur, dan diupayakan dalam tahun ini juga jalan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Dirinya berharap, pembangunan jalan Piru - Waisala dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun, sehingga pekerjaan bisa tepat waktu dan bisa membantu masyarakat dalam akses transportasi jalan.

Read more

Pungutan Sekolah di Kecamatan Nirunmas MTB Harus Dikembalikan

BERITA MALUKU. Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Bina Pengelolaan Sekolah (UPTD BPS), Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Batilmurik meminta semua sekolah di wilayah kerjanya segera mengembalikan seluruh uang pungutan yang dimintakan dari orang tua murid dengan alasan untuk persiapan Ujian Nasional (UN).

“Kami minta supaya pungutan – pungutan itu segera dikembalikan kepada orang tua murid,” tegas Batilmurik Kepada Berita Maluku Online, Juma (15/4/2016).

Batilmurik tidak mentoleransi pihak sekolah yang sudah mengambil pungutan itu.

Kata dia, apapun alasanya itu tidak dibenarkan sebab pemerintah sudah menyiapkan seluruhnya untuk mempersiapkan UN tersebut.

“Jadi sekali lagi kita mintakan uang pungutan yang didapat dari orang tua murid itu dikembalikan,” kata lelaki tersebut, sembari mengatakan hal ini dikarenakan ada beberapa sekolah terjadi pungutan serupa dengan alasan untuk mempersiapkan kegitan pelaksanaan UN.

Dia mencontohkan, SMP Negeri 1 Nirumas yang berada di desa Tutukembong yang memungut dari 26 orang tua murid sebanyak Rp400 ribu per orang tua murid, sehingga sudah ditegaskannya untuk segera mengembalikan  uang tersebut.
Namun ada sejumlah orang tua mengaku telah ikhlas memberikan sejumlah uang tersebut.

“Kita ikhlas uang tagihan itu diberikan kepada pihak guru-guru, jadi bangi kami itu hanya sumbangan karena mereka juga telah mendidik anak-anak kami,” ujar Ny. Welimina mewakili orang tua murid. (PSe)

Read more

Ruas Jalan ke Kantor Camat Lolong Guba Buru Memprihatinkan

BERITA MALUKU. Ruas jalan menuju Kantor Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru cukup memprihatinkan. Padahal masyarakat yang tinggal di wilayah ini setiap hari berurusan di kantor pemerintah tersebut.

Pemandangan ini cukup ironis, mengingat Pemda Buru selalu gembar-gembor melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang terutama menyangkut pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah mobilisasi masyarakat di kabupaten julukan Bupolo tersebut.

“Entah mengapa ruas jalan menuju kantor kecamatan sudah sekian lama tidak dibangun pihak Pemerintah Daerah,” kata Besan, salah satu pemerhati masalah pembangun Kabupaten Buru kepada Berita Maluku Online, Jumat (15/4/2016).

Dia berharap Pemda Buru dibawah pimpinan Ramly Umasugi menyikapi hal ini mengingat masyarakat yang tinggal di desa-desa dalam wilayah administratif Kecamatan Lolong Guba setiap hari berurusan di kantor tersebut.

“Untuk itu, kita minta Pemda Buru melalui Dinas Pekerjaan Umum dapat membangun sarana jalan ini sehingga urusan masyarakat di kantor tersebut bisa lancar,” pintanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Persekutuan Hukum Adat Dataran Rendah Pulau Buru yang berdiam di Desa Kujalani, Kecamatan Lolong Guba, Mandailing Besan. Lelaki ini mengatakan selain ruas jalan menuju kantor Kecamatan tersebut yang tidak layak, jalan poros menuju desa yang ditinggalinya pun tidak ada perhatian serius.

Bahkan lelaki yang biasa disapa Me’nolong Badan ini menambahkan, sejak republik ini merdeka dari tangan penjajah, dan kabupaten Buru jadi kabupaten definitif sekitar dua dekade lalu, ruas jalan menuju ke desanya tidak ada perkembangan berarti, membuat kehidupan mereka jauh tertinggal dari pembangunan yang digencarkan Pemerintah RI selama ini.

Padahal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, Pudji Wahono yang dikonfirmasi soal keberadaan jalan menuju kantor Kecamatan Lolong Guba dan Desa Kujalani di Kantor DPRD Buru beberapa waktu lalu berjanji ruas jalan di wilayah tersebut dalam waktu dekat pasti dibangun, namun kenyataannya, janji yang disampaikan pejabat ini hanya isapan jembol belaka sebab hingga kini tak ada pembangunan jalan menuju wilayah tersebut.

“Sebagai masyarakat kecil, kami hanya bisa mengharap agar jalan ini bisa dibuat dengan baik supaya kami nyaman pulang – pergi ke desa kami untuk menjual hasil kebun, urusan sekolah anak-anak dan mengurusi keperluan administrasi di kantor kecamatan atau di Namlea – pusat ibukota kabupaten  Buru. Kami tidak butuh janji yang muluk-muluk,” ujar tokoh adat Pulau Buru tersebut. (ABe)

Read more

Wakil Bupati SBB Bantah Stakholder Rusaki Hutan

M. Husni

BERITA MALUKU. Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Muhammad Husni membantah tudingan Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Adzam Bandjar yang menyebutkan kerusakan hutan di kabupaten itu karena ada kepentingan dari stakeholder Pemerintah Kabupaten SBB.

“Yang merusak bukan kami, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang telah memberikan izin bagi perusahaan untuk  beroperasi,” kata Husni di kantor Gubernur Maluku, Jumat (15/4/2016).

Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten lah yang telah menggagalkan aksi dari perusahaan nakal dengan merusak lingkungan atau keluar dari izin yang telah diberikan.

“Kami menutup dan langsung memasangkan police line, karena telah melanggar aturan. Olehnya itu, saya perlu ditegaskan bahwa bukan kami yang merusak,” ucapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Adzam Bandjar menjelaskan bahwa salah satu faktor kerusakan hutan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), karena adanya kepentingan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Setiap tahun kita melakukan reboisasi, tetapi kemampuan kita untuk melestarikan kalah dengan kerusakan hutan, karena yang merusaknya adalah seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan ekonomi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Adzam Bandjar dalam penjelasannya dalam rapat bersama penanggulangan bencana di Kabupaten SBB, di lantai VI kantor Gubernur Maluku, Rabu kemarin (13/4/2016).

Menurut Bandjar, yang lebih parah lagi, pekerjaan jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten SBB, sudah masuk kawasan suaka alam dan hutan lindung tanpa memperdulikan lingkungan, kawasan hutan dan masyarakat yang berada di daerah sekitar.

“Cuma kadang-kadang ada kepentingan ekonomi yang lebih dominan sehingga hutan dirusak. Untuk itu, sekarang ini kita tangkap orang untuk menyelematkan lingkungan,” ucapnya.

Dijelaskan, untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan pihaknya sudah membuat rambu-rambu larangan di semua kawasan hutan yang dilestarikan, sehingga masyarakat dapat menyadari area-area hutan yang tidak boleh ditebang, karena akan berdampak buruk berupa banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran.

Ditambahkan, selama ini pembangunan yang terjadi di bumi saka mese nusa ini, tidak pernah mengacu pada tata ruang wilayah, hal tersebut disebabkan karena Kabupaten SBB tidak memiliki tata ruang, sehingga berdampak kerusakan hutan.

“Kalau lingkungan sudah rusak kita harus menghindar, jangan membangun pemukiman di daerah karena dampaknya akan megancam kerusakan lingkungan dan nyawa dari masyarakat,” pungkasnya.

Read more

Ini Penyebab Kerusakan Hutan di SBB

BERITA MALUKU. Salah satu faktor terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), karena adanya kepentingan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Setiap tahun kita melakukan reboisasi, tetapi kemampuan kita untuk melestarikan kalah dengan kerusakan hutan. Selama ini kita prihatin terhadap lingkungan, tetapi malah yang merusaknya adalah seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan ekonomi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Adzam Bandjar saat rapat bersama penanggulangan bencana di Kabupaten SBB, berlangsung di lantai VI kantor Gubernur Maluku, Rabu (13/4/2016).

Dijelaskan, pekerjaan jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten SBB malah memperparah kerusakan hutan, karena sudah masuk ke kawasan suaka alam dan hutan lindung tanpa memperdulikan lingkungan yang berada di daerah sekitar.

“Kadang-kadang ada kepentingan ekonomi yang lebih dominan sehingga hutan dirusak. Kita tangkap saja mereka agar bisa menyelematkan lingkungan,” ucapnya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sudah membuat rambu-rambu larangan di semua kawasan hutan yang dilestarikan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat menyadari  area-area hutan yang tidak boleh ditebang, karena akan berdampak buruk berupa banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran.

Ditambahkan, selama ini pembangunan yang terjadi di bumi "Saka Mese Nusa" ini tidak pernah mengacu pada tata ruang wilayah, hal tersebut disebabkan karena Kabupaten SBB tidak memiliki tata ruang, sehingga berdampak kerusakan hutan.

“Kalau lingkungan sudah rusak, kita harus menghindar, dan jangan membangun lagi pemukiman di daerah itu karena akan megancam nyawa masyarakat,” pungkasnya. 

Read more

Gunung Botak Jadi Rebutan, Gubernur Harus Pentingkan Masyarakat Buru

BERITA MALUKU. Keberadaan tambang emas Gunung Botak yang ada di Kabupaten Buru saat ini sudah menjadi tumpuan hidup masyarakat. Sayangnya keberadaan lokasi tambang milik masyarakat adat Pulau Buru itu, terus menjadi rebutan pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

Ini terlihat ketika tambang ini dieksploitasi dengan berbagai cara yang dinilai bertentangan dengan kehendak masyarakat setempat, seperti yang terjadi saat ini.

Terhadap persoalan itu, sejumlah masyarakat adat pemilik hak ulayat gunung Botak pun angkat bicara.

Mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku jeli menyikapi kondisi ini dengan melakukan berbagai upaya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Persoalannya, kehidupan sosial masyarakat Pulau Buru masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga keberadaan tambang emas gunung Botak diharapkan bisa menjadi solusi menuntaskan persoalan ekonomi masyarakat setempat yang  tergolong termarjinalkan itu – dengan membuka usaha pertambangan rakyat.

“Masih saja ada pihak-pihak yang mau ‘bermain’ di gunung botak untuk kepentingan memperkaya diri sendiri tanpa mau melihat keberadaan dan penderitaan masyarakat Pulau Buru. Untuk itu, kita minta Pak Said Assagaf selaku Gubernur Maluku menyikapi kondisi ini dengan bijak sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari keberadaan tambang emas gunung botak, salah satunya membuka usaha pertambangan rakyat,” kata Fungsionaris Ikatan Pemuda Pemerhati Hak-Hak Adat Buru (Ipehapu), Demianus Nurlatu kepada Berita Maluku Online, Rabu (13/4/2016).

Untuk itu, kata dia, Pemprov jangan terlalu mengikuti keinginan sepihak pemodal–pemodal besar yang belum jelas satusnya – yang terus getol mengekspolitasi gunung botak, namun seyogianya harus memperhatikan keinginan masyarakat Pulau Buru terlebih masyarakat adat pemilik hak ulayat gunung Botak terkait tambang tersebut, sehingga ke depannya bisa mensejahterakan masyarakat sekaligus memajukan pembangunan di bumi julukan bupolo tersebut.

“Karena itu merupakan keinginan kita sebagai masyarakat adat Pulau Buru, sehingga biarlah kami masyarakat adat Pulau Buru mendukung penuh PT. Anugerah Emas Bupolo untuk mengelola tambang emas gunung botak berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), karena itu tambang rakyat bisa menjawab kebutuhan pembangunan daerah maupun merubah pola hidup masyarakat yang selama ini masih tergolong miskin dan termarjinalkan terutama segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ujar pemuda adat tersebut. (ABe)

Read more

AMDAL Parawisata Banda Masuk APBD-P 2016

BERITA MALUKU. Salah satu indikator penunjang untuk menjadikan Banda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) parawisata adalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun proses AMDAL sedikit mengalami terhambat akibat kekurangan anggaran.

“Olehnya itu, dalam tahun ini kita mengusulkan AMDAL masuk dalam APBD- Perubahan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Anthinius, Sihaloho, Selasa (12/4/2016). 

Selain terkendala AMDAL, kata Sihaloho pihaknya sementara ini menyusun master plan, kajian ekonomi, lahan serta rekomendasi dari Bupati dan Gubernur untuk disampaikan ke Menko Perekonomian.

"Master plan sendiri sudah selesai disusun. Penyusunan master plan kami libatkan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Dan ditargetkan dalam tahun 2016 ini, seluruh proses persyaratan sudah selesai dirampungkan," katanya.

Selain menjadikan Banda sebagai KEK Parawisata, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Bappeda Maluku, bekerjasama dengan Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan Banda sebagai salah satu destinasi kawasan parawisata nasional.

“Selama ini dari semua destinasi parawisata yang ada di Maluku, belum satupun masuk dalam destinasi parawisata nasional. Untuk itu, kita mengusulkan Banda tahun ini,” ucapnya.

Untuk prosesnya, Jelas Sihaloho sementara ini pihaknya sementara melakukan review dan profil parawisata Banda, sehingga harapan menjadikan Banda untuk masuk dalam salah satu destinasi parawisata nasional bisa terwujud. 

Read more

Polsek Tansel MTB Amankan Puluhan Kubik Kayu Jati Ilegal

Ilustrasi

BERITA MALUKU. Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dibawah pimpinan Kapolsek, Iptu Dang Jambormias kini sementara mengusut bisnis kayu jati illegal di wilayah tersebut.

Ini buntut dari ditemukannya puluhan kubik kayu jati illegal yang masih dalam bentuk gelondongan di lokasi pantai Ukurlaran, Desa Lauran, Kecamatan Tansel yang siap dikirim ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Kayu-kayu yang mau diangkut ini diketahui tidak mengantongi izin apapun dari pihak otoritas setempat sehingga polisi mengamankannya.

Pantauan Berita Maluku Online, Selasa (12/4/2016), pihak aparat penegak hukum telah mem-policeline kayu-kayu gelondongan yang sudah berada dalam tumpukan besar di wilayah tersebut untuk siap ditindaklanjuti secara hukum.

Sebagaimana diketahui, kasus kayu illegal ini tercium pihak kepolisian berawal ketika PT. Ayu, salah satu perusahaan mebel yang berkantor pusat di Pasuruan Jatim dilaporkan tidak membayar upah seorang pekerja (Jhon) yang nota bene merupakan salah satu ‘kaki tangan’ pihak perusahaan.

Jhon yang ditugaskan secara khusus untuk mengambil kayu–kayu berkelas dari hutan Yamdena MTB dan mengirimnya ke perusahaan tersebut, akhirnya melaporkan PT.Ayu ke pihak kepolisian lantaran perusahaan tak konsisten dengan sistim perjanjian kerjasama yang sudah dibangun kedua belah pihak selama ini untuk urusan bisnis kayu jati tersebut.

Jhon yang didampingi istrinya lalu mendatangi pihak Polsek Tansel untuk melaporkan perihal tersebut, namun pihak kepolisian tak begitu saja menerima laporan soal upah kerja yang tak terbayarkan, namun polisi terus mengembangkannya.

Dari pengakuan Jhon, akhirnya polisi mendatangi lokasi penampungan kayu jati illegal di Pantai Ukularan kemudian mengamankannya untuk proses hukum selanjutnya.

“Proses penebangan kayu–kayu itu diduga illegal, sehingga sementara kasus ini masih dalam proses pengembangan penyelidikan sehingga perlu ada kesabaran dari si pelapor,” ujar Jambormias. (SBe)

Read more

Geger! Ustadz Sekaligus Ketua PKS Digerebek Begituan Dengan Gadis Tak Dikenal Di WC...

Binjai, Lensaberita.Net - Mardiatoz Tanjung, seorang warga di Jalan Gatot Subroto, Simpang Pertanian, Bandar Senembah, Binjai Barat, Sumatera Utara yang selama ini dianggap sebagai ustaz digerebek warga saat bersama perempuan di kamar mandi, Senin (11/4/16) sore.

Polisi membawa perempuan yang digerebek bersama Mardiatoz Tanjung.

Informasi yang dikumpulkan Tribun-Medan.com di lapangan, warga menggerebek pasangan bukan suami-isteri ini dari dalam rumah miliknya yang dijadikan warung internet.

Saat digerebek warga, Mardiatoz yang merupakan Ketua Ranting Partai Keadian Sejahtera (PKS) sedang berduan dengan seorang perempuan muda di kamar mandi.  Ketika digerebek warga bersama lulusan Kairo itu, perempuan yang belum diketahui namanya tersebut dalam keadaan telanjang dada.

Mardiatoz sempat menolak ditarik keluar rumah dan mengarahkan pisau kepada warga. Warga pun langsung menelepon polisi dari Binjai Barat.  Menurut seorang warga, penggerebekan warga tersebut berawal atas laporan penjaga warnet.

Dia merupakan anak buah Mardiatoz, kemudian melaporkan informasi itu kepada istri Mardiatoz.  Menurutnya ada perempuan yang naik ke lantai dua rumahnya. Mendapat laporan tersebut, istrinya langsung melaporkannya kepada warga untuk melihat kebenaran tersebut.

"Penjaga warnetnya yang lapor sama istrinya, bahwasannya ada perempuan naik ke lantai dua. Makanya kami mengeceknya dan ternyata benar," ucap seorang perempuan yang merupakan tetangga.

Ia mengatakan, saat Mardiatoz membawa perempuan diduga selingkuhan, istrinya tidak berada di rumah.  "Tadi malam ribut (bertengkar) orang ini. Istrinya pergi ke rumah orangtuanya," ucapnya. 

(ari/tribun-medan.com)

Read more

Menkominfo Era Jokowi Bikin Aplikasi Pintar Buat Petani, Era SBY Urusi 1 Juta Situs Porno...

Jakarta, Lensaberita.Net - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan lima aplikasi berbasis teknologi seluler untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

Lima aplikasi yang dihasilkan para startup (perintis teknologi) dalam negeri tersebut merupakan bagian dari Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Brebes, Senin, demikian dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lima aplikasi yang diperkenalkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tersebut adalah aplikasi Petani yang merupakan layanan informasi terkait solusi permasalahan pertanian, tempat penjualan alat-alat pertanian, informasi pelatihan pertanian, serta forum online dengan sesama petani di seluruh Indonesia.Lalu, aplikasi TaniHub berisikan layanan mengenai distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari daerah ke kota.

Aplikasi LimaKilo memungkinkan petani untuk langsung menjual hasil panennya ke konsumen dengan harga kompetitif.Aplikasi Pantau Harga merupakan tempat untuk tawar menawar, dan melakukan jual beli antara penyedia bahan baku dengan petani. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan interaksi dikarenakan ada basis data harga yang menjadi acuan.Aplikasi Nurbaya Initiatives yaitu layanan yang disediakan bagi pelaku ekonomi rakyat baik petani maupun UKM untuk dapat membuat platform penjualan hasil-hasilnya.

Menteri Rudiantara berharap kebeadaan aplikasi tersebut mampu membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani ke konsumen.

“Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, dan pemerintah juga mendorong UMKM Indonesia untuk Go Digital,” katanya. (warta)

Era SBY Mengkominfonya Blokir 1 Juta Situs Porno

Tifatul menyebutkan ada lima miliar situs porno di dunia, oleh karena itu para pengguna internet harus bijak memperhatikan mana laman yang bermanfaat, dan mana yang kurang bermanfaat dari ilmu dan teknologi itu. "Jangan sampai anak banga rusak akibat kebiasaan nonton situs-situs porno tersebut," kata Tifatul usai menyerahkan dua unit kendaraan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu, 11 Agustus 2012.

Pemerintah, kata Tifatul, telah menyerahkan 5.487 unit kendaraan Pelayanan Internet Kecamatan di seluruh Indonesia, sedangkan untuk Mobil Pelayanan Internet Kecamatan hingga tahun 2012 sebanyak 2.010 unit, yang telah didistribusikan sebanyak 1.800 unit. "Jadi bila ada acara, dan wartawan memerlukan internet untuk kirim laporan, bisa langsung dari lapangan," kata Tifatul.  Seperti Dilansir dari Situs Tempo.co pada SABTU, 11 AGUSTUS 2012 | 14:04 WIB.

Read more

Kantor PU SBB Digembok, Pegawai Tak Bisa Kerja, Ada Apa?

BERITA MALUKU. Sejak Sabtu (9/4/2016) hingga Senin (11/4/2018), aktivitas pegawai di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tak terlihat sama sekali lantaran pagar instansi pemerintah ini masih tergembok rantai besi, akibatnya seluruh pegawai tak bisa masuk menjalankan aktivitasnya, dan mereka hanya terlihat berkeliaran di depan kantor dinas tersebut.

Tak ada aktivitas kedinasan di dalam instansi milik pemerintah daerah ini memunculkan sejumlah pertanyaan dari pihak-pihak yang berurusan di instansi tersebut. Bahkan sejumlah pihak mengaku bingung lantaran pada hari Senin yang merupakan awal hari kerja, seluruh pelayanan publik di dinas ini lumpuh total.

“Kantor Dinas PU ini bisa dibuka kalau sudah ada perintah pak Bupati. Jadi kita tunggu saja pagar ini buka baru kita lakukan aktivitas,” kata salah satu pegawai yang enggan mempublikasikan namanya, Senin (11/4/2016).

Informasi yang diperoleh Berita Maluku Online menyebutkan, Bupati SBB, Jakobus F. Puttileihalat yang telah menginstruksikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten SBB, Donald de Fretes beserta anggotanya mengembok pintu pagar di Dinas PU SBB.

Ditutupnya kantor tersebut sebab Kepala Dinas PU SBB, Samuel Puttileihalat yang nota bene kakak kandung bupati diduga bersama sejumlah stafnya melakukan lelang sejumlah paket proyek pemerintah daerah tahun 2016 tanpa sepengetahuan orang nomor satu kabupaten julukan Saka Mese Nusa tersebut, sehingga memicu kemarahan bupati dan buntutnya pintu pagar dinas tersebut digembok.

Informasi yang masih simpang siur lantaran pihak Pemerintah Kabupaten SBB belum memberikan komentar resmi terkait alasan ditutupnya kantor intansi pemerintah daerah tersebut. Begitupun Kepala Sat Pol PP, Donald de Fretes dan Kepala Dinas PU SBB Samuel Puttileihalat juga belum berhasil dikonfirmasi karena berada di luar daerah.

Pantauan media ini, tak ada aktivitas kedinasan di kantor tersebut mengakibatkan seluruh pegawai Dinas PU SBB tumpah ruah di seputar bibir jalan pada dinas tersebut, bahkan ada sejumlah pegawai duduk-duduk di pangkalan ojek dan sejumlah bangunan di wilayah tersebut. Sementara di lain pihak, para pegawai lain di intansi berbeda terlihat sibuk dengan aktivitas perkantorannya untuk melayani publik. (OSe)

Read more