Tahun ini, Jalan Piru - Waisala Dikerjakan

M.Husni

BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus mengupayakan memperbaiki sejumlah akses jalan yang ada di daerah berjulukan Saka Mese Nusa ini.

Upaya perbaikan jalan dilakukan dengan peningkatan status jalan, mulai dari kabupaten ke provinsi maupun provinsi ke nasional.

Salah satu ruas jalan yang ditingkatkan menjadi jalan nasional adalah Piru – Waisala. Sebab itu, dalam tahun 2016 ini, jalan Piru – Waisala yang sudah rusak selama 10 tahun ini mulai dikerjakan.

“Tahun ini jalan Piru – Waisala sudah mulai dikerjakan, mengingat jalan ini sudah masuk jalan nasional,” kata Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB), M. Husni, ahkir pekan kemarin.

Menurutnya, jika jalan Piru - Waisala masih menjadi jalan Kabupaten/provinsi tentunya belum bisa diperbaiki karena APBD yang disediakan untuk pembangunan jalan sangat terbatas. Untuk itu pihaknya meningkatkan jalan tersebut menjadi jalan nasional.

Dikatakan, dari hasil tinjauan dan laporan pekerjaan jalan Piru – Waisala sementara ini lagi digusur, dan diupayakan dalam tahun ini juga jalan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Dirinya berharap, pembangunan jalan Piru - Waisala dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun, sehingga pekerjaan bisa tepat waktu dan bisa membantu masyarakat dalam akses transportasi jalan.

Read more

Jalan Lingkar Pulau Larat MTB Mulai Dikerjakan

Ilustrasi

BERITA MALUKU. Jalan lingkar Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang sejak dulu didambakan masyarakat setempat kini sudah mulai dikerjakan.

Pekerjaan jalan yang dibiayai APBN sebesar Rp.58,8 milyar ini direspon positif berbagai pihak, mengingat desa-desa yang berada di pesisir selama ini terisolasi menuju pusat ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten MTB di Saumlaki.

“Sebagai warga Kecamatan Tanimbar Utara, kita patut bersyukur dan bergembira karena jalan lingkar pulau Larat sudah dikerjakan. Nantinya bila jalan ini selesai, tentu masyarakat bisa dengan mudah menuju ke Larat, pusat ibukota Kecamatan Tanimbar Utara bahkan ke Saumlaki, ibukota kabupaten MTB,” kata Heri Tef, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Tanimbar Utara kepada Berita Maluku Online, Rabu  (7/4/2016).

Warga Tanut tersebut mengatakan, sebelumnya terdapat sejumlah ruas jalan lapen yang dibangun Pemerintah Daerah untuk menghubungkan beberapa desa di pulau ini, hanya saja kondisinya cukup memprihatinkan. Lagi pula, jalan tersebut tak terawat dengan baik selama beberapa dekade ini sehingga munculnya pembangunan jalan lingkar yang menggunakan aspal beton dan dihotmix.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat ini,” tandasnya.

Proyek bernilai miliaran rupiah ini mulai dikerjakan setelah pihak Muspika bersama tokoh adat, pemuka masyarakat bersama unsur masyarakat Tanut menggelar doa bersama serta ritual adat di Desa Ritabel tanggal 12 Maret 2016 lalu.

Sekretaris Camat (Sekcam) Tanut, Ronald Kuway pada kesempatan itu meminta PT. Iklas Bangun Sarana selaku kontraktor pelaksana proyek jalan lingkar Pulau Larat supaya bekerja dengan baik, sebab sarana umum yang dibangun dengan dana besar ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di segala aspek kehidupan masyarakat setempat. (HTe)

Read more

Hari Ini Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Merah Putih

BERITA MALUKU. Hari ini, Senin (4/4/2016), Presiden RI Joko Widodo meresmikan Jembatan Merah Putih (JMP), yang telah dikerjakan sejak tahun 2011 lalu. 

Kepastian peresmian JMP disampaikan Kepala Bagian (Kabag), Biro Umum Pemda Maluku, Boby Palapia, pada Minggu (3/4/2016).

Menurut Palapia, kedatangan Presiden beserta rombongan di Ambon disambut oleh Gubernur, beserta Muspida tingkat I dan II.

Kedatangan Presiden di daerah ini kata Palapia, langsung direspon secara cepat oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan mengadakan rapat yang dipimpin Gubernur, dihadiri Kapolda Maluku, Ilham Salahudin, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Monardo, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Anthon Hutabarat dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, berlangsung di lantai II kantor Gubernur Maluku.

“Rapat itu dilaksanakan untuk mempersiapkan hal-hal teknis dalam kedatangan orang nomor satu di Negara ini,” ucapnya.

Mengenai rencana Presiden untuk meresmikan pelabuhan Tutu Kembong, Desa Tutu Kembong, Kabupaten Maluku Tenggara (MTB), kata Palapia sesuai agenda Presiden tidak lagi menuju ke Saumlaki.

“Presiden tiba di Ambon untuk meresmikan JMP dan selanjutnya berangkat ke Papua,”ucapnya.

Untuk diketahui, jembatan terpanjang di Indonesia timur ini dikerjakan oleh tiga kontraktor, yaitu PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Tbk), dan PT Wijaya Karya (Tbk).

Penandatanganan kontrak untuk pembangunan jembatan ini dilaksanakan di Kementerian Pekerjaan Umum, pada 27 Juli 2012.

Proyek senilai Rp416,76 miliar direncanakan dibangun dalam waktu 870 hari, terhitung sejak pengerjaan pertama pada Agustus 2011. Namun, target penyelesaian ternyata molor hingga 2016.

Jembatan ini memiliki total panjang mencapai 1,06 kilometer dengan menghubungkan wilayah Desa Galala dan Poka.

Jembatan dibangun dengan tipe struktur cable stayed dengan panjang bentang tengah 300 meter, terdiri dari bentang utama 150 meter, dan dua bentang pendamping masing-masing 75 meter. Tinggi pilar beton 80 meter dan lebar jembatan 21,5 meter.

Read more

Pemprov Maluku Tempuh Jalur Hukum, Soal Underpass Sudirman

BERITA MALUKU. Tidak adanya titik terang antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan Ahli waris, Tutupoho dalam penyelesaian ganti rugi pemakaian lahan yang digunakan untuk pembangunan underpass sudirman, membuat Pemprov Maluku merencanakan melakukan pertemuan terakhir dengan ahli waris, sebelum melalui jalur hukum.  

“Jumat (hari ini-red) kita undang keluarga Tutupoho untuk melakukan rapat bersama, hadir maupun tidak hadir kita akan ajukan penyelesaian melalui pengadilan,” kesal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu, Kamis (3/3/2016).

Usemahu menjelaskan, nanti dalam rapat tersebut pihaknya sudah menyiapkan adminsitrasi pembayaran. Dan jika tidak disetujui oleh ahli waris, maka pihaknya akan melayangkan proses ke pengadilan.

“Hal ini dilakukan agar penyelesaian lahan bersama ahli waris bisa diselesaikan secepatnya dan setiap keputusan pengadilan baik Pemda maupun ahli waris harus tunduk,” ucapnya.

Lamanya proses ganti rugi ini kata Usemahu, akibat Pemprov mengiginkan ganti rugi lahan dibayar sesuai NCOP atau Rp200 ribu/meter dari 898 meter, sedangkan permintaan keluarga Tutupoho diatas NCOP atau Rp2,5 juta/meter.

“Hal ini yang menjadi pertimbangan kami, sehingga jika di dalam rapat nantinya tidak ada kejelasan atau ahli waris tidak hadir maka kami tetap akan memprosesnya melalui jalur hukum,” ujarnya.

Untuk itu, dengan jalur hukum ini siapapun baik itu Pemda maupun ahli waris, harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, mengingat pihaknya menargetkan proyek yang menggunakan APBN senilai Rp37 miliar itu bisa diselesaikan sebelum peresmian JMP, April mendatang.

Read more

Ralahalu: JMP Karya Kebanggaan Masyarakat Maluku

BERITA MALUKU. Mantan Gubernur Maluku periode 2003-2008 dan 2008-2015, Karel Albert Ralahalu mengatakan bahwa Jembatan Merah Putih (JMP) merupakan salah satu karya anak bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Maluku.

Hal ini diungkapkan Ralahalu dalam kunjungannya disela-sela uji coba beban di JMP bersama Gubernur Maluku Said Assagaff, Kamis (3/3/2016).

Dikatakan, kerinduan masyarakat Maluku untuk melihat selesainya pekerjaan JMP sudah berada di depan mata, mengingat jembatan yang menghubungkan Desa Galala – Poka ini sudah tersambung dan sampai saat ini sudah masuk pada tahap uji coba beban.

Itu berarti dalam waktu dekat masyarakat Maluku sudah bisa menikmati jembatan yang dikerjakan sejak tahun tahun 2011.

Menurut Ralahalu, selesainya JMP bukan hasil buah tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Maluku, tetapi juga merupakan buah tangan dari seluruh masyarakat Maluku yang terus memberikan dukungan lewat doa, sehingga pekerjaan jembatan ini sudah hampir terselesaikan.

“JMP merupakan kebanggaan kita, kebanggaan anak bangsa yang mampu memberikan suatu karya yang luar biasa,” ucapnya.

JMP tentunya akan menjadi ikon dan kebanggaan bagi Maluku, menginggat JMP merupakan satu-satunya jembatan yang termegah dan terpanjang di wilayah Indonesia Timur.

Selain itu, kehadiran JMP sangat bermanfaat bagi masyarakat diantaranya mempercepat jarak dan mengurai kemacetan di Ambon dan meningkatkan ekonomi masyarakat Maluku.

Untuk itu, mantan Gubernur dua periode ini berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga dan memanfaatkan jembatan ini dengan sebaik mungkin, sehingga bisa tetap terjaga untuk diwariskan bagi anak cucu kita di waktu mendatang.

Read more

JMP Masuki Tahap Uji Coba Beban

BERITA MALUKU. Setelah tersambung, Jembatan Merah Putih (JMP) kali ini memasuki tahapan uji coba beban untuk mengetahui kekuatan dan daya tahan dari jembatan yang menghubungkan Desa Galala – Poka.

Uji coba JMP ini disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara, Arman Mustari, Komisi keselamatan jembatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho, Kepala Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Ismail Usemahu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Saleh Thio, dan mantan Gubernur Maluku, Karel Ralahalu, Kamis (3/3/2016).

Uji coba JMP melibatkan 44 truk yang berisi pasir pada masing-masing truk mencapai 8 ton.

Uji coba beban ini dimulai dengan dua truk yang diarahkan ke garis yang berada pada bentang tengah JMP. Dimana di garis tersebut terdapat kabel yang dihubungkan ke computer yang terprogram untuk mengetahui kekuatan JMP.

Disela-sela menyaksikan uji coba beban, Gubernur kepada wartawan mengatakan dalam kedatangan Menteri PUPR beberapa waktu lalu menargetkan JMP baru bisa diresmikan April mendatang.

Namun bisa saja dalam kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Ambon pada 16 Maret mendatang untuk memimpin rapat perikanan terbesar di Ambon, beliau juga akan meresmikan JMP, mengingat jadwal dari Presiden sangat padat.

“Untuk itu, dengan waktu yang tersisa14 hari ini untuk uji coba dan evaluasi, saya rasa sudah cukup. Sehingga bisa diresmikan oleh Wapres,” jelasnya.

Menurut Kepala Sub Bagian (Kasubid) jembatan khusus dan terowongan, Iwan Zakarsi, uji coba beban JMP akan berlangsung dari siang sampai malam, sehingga pihaknya bisa mengetahui gangguan apa yang terdapat dalam sturuktur jembatan, sehingga dioperasikan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu masyarakat yang merupakan penggunanya.

“Setelah uji coba ini kita akan langsung melakukan evaluasi, namun untuk jangka waktu evaluasi saya tidak bisa tentukan, karena harus diteliti secara baik,” ucapnya.

Sementara itu ketua tim yang juga menjabat sebagai Kapuslitbang jalan dan jembatan, Harry Fasa, mengatakan uji coba ini merupakan salah satu rangkaian, dimana hal ini juga diatur dalam undang-undang yang menerangkan sebelum diopersionalkan maka ada uji fungsi lebih kepada aspek keselamatan.

“Rangkaian kegiatan ini untuk memastikan kekuatan jembatan ini apakah layak untuk difungsikan, karena infrastuktur ini akan digunakan oleh masyarakat,” tuturnya. 

Read more

Maret 2016, Spacecon Bangun The Victorian Park

BERITA MALUKU. Manajemen Space Concorcium (Spacecon) berjanji membangun hotel "The Victorian Park" di kawasan pantai Mardika, Kota Ambon, Maluku pada Maret 2016.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Maluku, Fauzan Chatib, di Ambon, Kamis (3/2/2016), mengatakan, manajemen Spacecon menjanjikannya saat bertemu dengan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua pada akhir 2015.

"Jadi masih ditunggu realisasinya, menyusul manajemen Spacecon sudah tiga kali ditegur karena belum melakukan pembangunan setelah peletakan batu pertama pada 27 Januari 2012," ujarnya.

Dia mengemukakan, pembangunan hotel tersebut berdasarkan koordinasi dengan Gubernur Said Assagaff dan dikonsultasikan dengan Wagub Zeth Sahuburua.

"Saya belum mengkoordinasikannya lagi dengan Wagub, tetapi mudah-mudahan manajemen Spacecon menepati janji untuk membangun hotel itu mulai bulan ini," kata Fauzan.

Penandatanganan kontrak antara Pemprov Maluku dan manajemen Spacecon International di Ambon pada 29 September 2010, sedangkan kesepakatan kontrak Bangun Serah Guna (Build Operated Transfer - BOT) ditandatangani pada 23 November 2010.

Sebelumnya, Presiden Direktur Spacecon, Rafael Chin, mengatakan, hotel yang akan dibangun di atas lahan seluas 20 hektare itu terdiri atas 40 lantai dengan kapasitas kamar 2.000 unit.

Hotel tersebut juga dilengkapi sarana perbelanjaan dan restauran, sehingga memanjakan masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung di kota Ambon.

Menurut Rafael, Spacecon juga menjajaki kerja sama dengan PT. Angkasa Pura untuk pengembangan penerbangan internasional dari Bandara Pattimura Ambon.

"Kerja sama dengan PT. Angkasa Pura sebagai pengelola bandara untuk peningkatan oprasional dan manajemen bertaraf internasional, termasuk perpanjangan landasan pacu (runway) sehingga dapat disinggahi pesawat berbadan lebar yang melayani penerbangan internasional ke kawasan ASEAN," ujarnya.

Ia menilai kedudukan Maluku secara geografis sangat strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste.

"Kami akan jadikan Maluku sebagai salah satu pintu masuk wisataan mancanegara karena letaknya sangat strategis, sehingga nantinya orang dari Jepang, Korea, China, Filipina dan sejumlah negara di Asia tidak perlu terbang langsung ke Jakarta tetapi cukup transit melalui Ambon," kata Rafael Chin.

Read more

Pekerjaan Belum Rampung, LIRA Laporkan Kepala BPJN Maluku-Malut ke Kejati

BERITA MALUKU. Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating melaporkan dua perusahaan yang menangani pekerjaan jalan tahun 2015, di Kabupaten Buru, yaitu PT. Putera Bungsu dan PT. Nursyam, dimana pekerjaan sampai saat ini belum rampung 100 persen.

Dalam laporan tersebut, Sariwating juga melaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustari, Adrian Laukon selaku Satker pada BPJN IX Maluku dan Maluku Utara yang juga merupakan panitia lelang pada BPJN Maluku, serta Rusli yang merupakan kontraktor yang bertanggungjawab atas pekerjaan proyek jalan dimaksud.

Dimana ruas jalan yang ditangani oleh kedua perusahaan yang berasal dari Papua ini dikerjakan dalam tahun anggaran 2015, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), BPJN IX Maluku dan Maluku Utara mendapatkan alokasi dana sebesar Rp88 miliar terbagi untuk pekerjaan pembangunan dua ruas jalan di Kabupaten Buru.

Kedua ruas jalan dimaksud masing-masing ruas jalan Mako-Marloso denga alokasi dana mencapai Rp49 miliar, yang dikerjakan oleh PT. Putera Bungsu, sedangkan ruas jalan Namlea-Samalagi dengan alokasi dana sebesar Rp39 milyar dikerjakan oleh PT. Nursym. Dimana kedua perusahaan tersebut berasal dari Papua yang merupakan perusahaan pendatang yang baru perytama kali melakukan aktifiytas pekerjaan di Kabupaten Buru.

Sedangkan untuk kontrak kedua ruas jalan tersebut berakhir pada bulan Desember 2015 dan diberi waktu tambah 50 hari untuk pengawasan sesuai ketentuan.

Namun sampai saat ini pekerjaan tersebut belum juga rampung, atau terindikasi bahwa volume pekerjaan atas kedua rua jalan ini diduga baru 80 persen.

Melihat adanya kerugian Negara akibat dari belum diselesaikan pekerjaan ini, maka LIRA melaporkan hal ini ke Kejati untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum.

Read more

Kadis PU Maluku Desak Pemkab/Pemkot Segera Usulkan Pembangunan Rumah Swadaya

BERITA MALUKU. Dalam tahun ini, Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kuota bagi seluruh daerah di Indonesia untuk membangunan perumahan swadaya, dimana untuk Maluku mendapatkan kuoat 2.000 unit rumah.

Menindaklanjuti hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maluku, Ismail Usemahu mendesak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengusulkan dengan melampirkan data, guna mendapat bantuan ini.

“Tidak semerta-merta kita langsung menentukan daerah yang diberikan bantuan, tetapi bantuan tersebut harus berasal dari daera yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota, dan yang paling penting data tersebut harus sesuai dengan by name by addres,” ujar Usemahu, Rabu (24/2/2016). 

Menurutnya, data yang diberikan oleh Kabupaten/Kota sangat diperlukan, sehingga perumahan swadaya ini dibagikan sesuai kuota yang ditentukan.

“Kita tidak menentukan batas waktu untuk memasukan data, tetapi saya minta untuk segera dimasukan, secepatnya agar penetapan kuota bisa dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Jelasnya, ada dua kriteria yang ditentukan dalam bantuan perumahan swadaya, yaitu peningkatan kualitas dan pembangunan.

Dari kedua hal ini baru ditentukan besaran anggaran yang diberikan nantinya. Dimana setiap rumah akan mendapatkan bantuan Rp15 juta.

“Anggaran yang diberikan bisa lebih atau kurang sesuai kondisi di lapangan nantinya,” ucapnya.

Orang nomor satu di Dinas PUPR ini berharap agar Pemkab/Pemkot segera mengusulkan data, sehingga proses penyaluran dana pembangunan rumah swadaya ini dapat segera dilaksanakan tahun ini.

Read more

Juni 2016, Kementrian BUMN Ambil Alih Pekerjaan PLTU Waai

BERITA MALUKU. Juni 2016 mendatang, Pemerintah Pusat lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengambil alih pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang ditinggalkan oleh pengusaha sebelumnya.

Pengambil alih pekerjaan disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno kepada wartawan usai meresmikan kantor Permodalan Nasional Madani cabang Ambon, Selasa (23/2/2016) di Ambon.

Diakui Rini, selama ini memang ada persoalan-persoalan yang timbul saat pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Waai sehingga berimbas pada tidak berjalannya proyek tersebut.
Namun kini persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak Kejaksaan.

Dengan selesainya persoalan-persoalan yang menjadi kendala pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Waai ini, maka dipastikan proyek tersebut akan kembali dikerjakan, dan pengerjaannya akan dimulai pada bulan Juni 2016 ini.

Pengerjaan proyek tersebut ditargetkan selesai dalam kurung waktu satu tahun setengah.

Read more