Maluku Siap Selenggarakan Nusantara Ngaji "300.000 Khataman Al Quran" Mei 2016

BERITA MALUKU. Pengurus Wilayah Nusantara Mengaji Provinsi Maluku menyatakan kesiapan menyelenggarakan Nusantara Mengaji "300.000 Khataman Al Quran" yang pelaksanaannya serempak di Tanah Air pada 7 - 8 Mei 2016.

"Kesiapan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi pada 24 April 2016 dengan melibatkan seluruh DPC PKB maupun anggota DPRD, baik provinsi dan kabupaten/kota se- Maluku," kata Dewan Pembina Mengaji Wilayah setempat Basri Damis di Ambon, Minggu (24/4/2016).

Basri yang juga Ketua DPW PKB Maluku didampingi Korwil Nusantara Mengaji Wilayah Maluku, Malaka Yaluhun mengemukakan, rapat koordinasi yang diselenggarakan di kota Ambon merupakan yang terakhir dengan melibatkan juga pengurus maupun badan otonom NU se- Maluku.

"Saya dan Korwil Mengaji Wilayah Maluku sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan pemantapan di sembilan kabupaten/kota di provinsi ini yang dikoordinir masing - masing DPC PKB dengan melibatkan anggota DPRD beragama Islam," ujarnya.

Nusantara Mengaji yang digagas Muhaimin Iskandar merupakan gerakan nasional untuk menggemakan dan menyiarkan Al Quran dengan 300.000 khataman dengan tidak membawa bendera PKB, kendati menjadi Ketua DPP Parpol ini.

Kegiatannya didisain dalam bentuk doa untuk keselamatan negara dan bangsa.

"Jadi NKRI tidak akan berubah sampai kiamat dengan Nusantara Mengaji merupakan lafalan doa untuk keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan bangsa Indonesia," kata Basri.

Nusantara Mengaji merupakan gerakan yang diselenggarakan secara serentak dan terstruktur, dari bagian paling Timur sampai Barat Indonesia.

"Penggagas Muhaimin Iskandar menginginkan dengan doa diharapkan bangsa Indonesia dijauhkan dari bala dan bencana serta diberikan jalan keluar atas segala persoalan," tandas Basri.

Pastinya, lanjut dia, tujuannya agar pada waktu yang sama tidak ada bagian di Nusantara tidak mengaji, termasuk Maluku.

Begitu pun, mengingat sendi - sendi kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia saat ini mengalami berbagai ujian maupun cobaan yang tidaklah ringan, baik ancaman radikalisme, terorisme, kesenjangan ekonomi dan sosial.

Tidak kalah pentingnya adalah semakin memudarnya nilai - nilai keagamaan, menjamurnya pergaulan bebas, maraknya penggunaan narkoba serta perilaku menang sendiri semakin menambah berat perjuangan untuk mewujudkan negara baldatun thoibatun wa rabbul ghofur.

"Kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terus terjadi, maka marilah bersama - sama dengan segala upaya maupun doa menyelesaikan masalah tersebut," tegas Basri.

Sedangkan, Korwil Nusantara Mengaji Maluku, Malaka Yaluhun mengharapkan gerakan ini dapat meningkatkan minat generasi muda untuk menghafal Al Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari - hari.

"Saat ini lebih dari 6.000 umat Islam di Maluku telah mendaftar untuk mengikuti gerakan Nusantara Mengaji Khataman Al Quran," katanya.

Read more

BPK Audit Kerugian Negara Dugaan Kasus Korupsi K13 SBB

BERITA MALUKU. Kejati Maluku berkoordinasi dengan BPKP RI Perwakilan setempat melakukan audit investigasi guna menghitung nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan sosialisasi program kurikulum 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat.

"BPKP akan mempelajari berkas yang diberikan untuk melakukan audit investigasi terhadap anggaran proyek sosialisasi K13 senilai Rp6 miliar tersebut," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette di Ambon, Sabtu (23/4/2016).

Tahun 2013 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten SBB mendapat kucuran dana APBN senilai Rp6 miliar guna mendukung program dan kegiatan sosialisasi kurikulum 2013 kepada para guru di daerah itu.

Tetapi ada dugaan terjadi penyimpangan anggaran saat pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil penghitungan sementara pihak penyidik, tetapi Kejati Maluku telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit investigasi.

Menurut Sammy, tim penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Mereka yang sudah dimintai keterangan antara lain Sekda Kabupaten SBB Mansur Tuharea, mantan Kadis Pendidikan setempat Bonjamina Dorce Puttileihalat serta Plt Kadis Fransiyane Puttileihalat, tersangka Ledrik Sinanu selaku PPTK satu dan PPTK kedua, Abraham Tuanaya.

Jaksa juga telah meminta keterangan bendahara kegiatan proyek, Mery Manuputty dan satu pegawai Disdik SBB lainnya atas nama Gazpar Pesireron.

Dari tangan para saksi maupun satu tersangka yang sudah diperiksa, jaksa telah menyita anggaran sekitar Rp270 juta.

Misalnya dari tangan tersangka Ledrik, jaksa menyita dana sebesar Rp200 juta, sedangkan bendahara kegiatan Rp40 juta, dan Gazpar Pesireron Rp30 juta.

Read more

Pemprov Maluku Rapat Perdana Jelang Hut Pattimura

BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat perdana dalam rangka memperingati Hari Ulang tahun (HUT) pahlawan nasional, Pattimura ke-199, 15 Mei 2016 mendatang.

Rapat dipimpin Asisten I Setda Maluku, Angky Renjaan di ruang rapat lantai II kantor Gubernur Maluku, Jumat (22/04/2016), dihadiri Seketaris Daerah Kota Ambon, Anthonius A. G Latuheru, serta beberapa jajaran dari Polda Maluku, Kodam XVI Pattoimura, dan Lantamal. 

Renjaan usai rapat kepada wartawan mengatakan, HUT Pattimura ke-199 akan berlangsung di Saparua, sebelumnya akan di survey serta disosialisasikan kepada masyarakat Saparua, sehingga pelaksanaannya tidak terjadi gejolak, bahkan merusak jalannya kegiatan.

“Seperti yang kita ketahui, pada peringatan tahun lalu ada terjadi gejolak ulah minuman keras (sopi). Untuk itu, tujuan dari sosialisasi dapat membuka pola pikir masyarakat Saparua agar tidak mengulang lagi kejadian tahun kemarin,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hut Pattimura dapat dijadikan sebagai ajang promosi budaya terutama di Maluku terkhsusnya di Saparua yang menjadi pusat titik pelaksanaan.

Dirinya harapkan dukungan dari seluruh masyarakat Saparua, sehingga peringatan Hut Pattimura nantinya dapat berjalan dengan baik.

Renjaan mengatakan, perwakilan Polda Maluku dan Kodam XVI Pattimura yang hadir dalam rapat siap mendukung seluruh kegiatan pemerintah provinsi Maluku, terutama Hut Pattimura dalam hal ini pengamanan.

“Saya minta menjelang hari Pattimura, saya ingin masyarakat Maluku terkhususnya Saparua dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Jika kedua hal ini dijaga dengan baik, maka Hut Pattimura dapat berjalan dengan baik pula dan akan membawa sejarah bagi bumi raja-raja ini,” tuturnya.

Read more

AJI Ambon Tolak Tuan Rumah HPN 2017

BERITA MALUKU. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon menolak kota ini dijadikan tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017 mendatang.

"Kami juga meminta Pemprov dan DPRD Maluku untuk mencabut kembali rekomendasi yang telah dikeluarkan guna mendukung pelaksanaan HPN di daerah ini," kata Ketua AJI setempat, Abu Angkotasan di Ambon, Jumat (22/4/2016).

AJI Ambon juga menyesalkan pernyataan Plt Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, Fredom Toumahuw ke sejumlah media massa yang mengklaim seluruh wartawan mendukung pelaksanaan HPN di Ambon tahun 2017.

Menurut dia, ada kekeliruan dari pernyataan tersebut karena AJI Ambon sebagai lembaga profesi yang juga beranggotakan para jurnalis atau wartawan dari berbagai media cetak, media eletronik tidak pernah bersepakat untuk mendukung gagasan pelaksanaan HPN tahun depan.

"Dasar apa mengkalaim seluruh wartawan mendukung HPN, kami AJI Ambon menolak dan tidak terlibat dalam HPN," tegas Abu.

HPN, kata Angkotasan hanya seremonial yang tidak menguntungkan insan pers di manapun terutama dalam kampanye kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Maluku.

Mestinya sebagai bagian dari pilar demokrasi, pers harus tetap menjadi anjing penjaga untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan.

"Pers harus menjaga independensinya, dan berkaca dari berbagai HPN di daerah lain juga tidak menguntungkan daerah dan masyarakat," ujar Abu.

Olehnya itu Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Maluku diminta untuk mencabut rekomendasi dukungan pelaksanaan HPN yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.

"Maluku masuk daerah termiskin dan APBD harusnya digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan fasilitas kesehatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, karena APBD bukan untuk pers," tandasnya.

Dia juga meminta Dewan Pers untuk menyurati seluruh instansi pemerintah di Maluku agar tidak mengalokasikan anggaran demi pelaksanaan HPN di daerah ini.

AJI Ambon juga mendesak Dewan Pers dan Presiden untuk meninjau ulang penetapan HPN sesuai sejarah pers Indonesia.

Sebagaimana diketahui, HPN ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 dan HPN dipilih 9 Februari berdasarkan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Menurut Angkotasan, ada organisasi wartawan pada masa kolonialisme jauh sebelum PWI lahir, seperti Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori Mas Marco Kartodikromo pada 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940), sementara PWI sendiri baru lahir pada 9 Februari 1946.

Kebangkitan pers nasional bahkan telah dipelopori sejak masa kolonialisme dengan terbitnya koran Bataviasche Nouvelles di Jakarta pada 1744-1746.

Kemudian pada 1900, Abdul Rivai menerbitkan koran berbahasa melayu, Pewarta Wolanda, dan kembali menerbitkan koran berbahasa Melayu, Bintang Hindia, pada 1902. Berikutnya, terbit Koran Medan Prijaji yang dipimpin Tirto Adhi Suryo pada 1 Januari 1907.

Gugat Keppres Sementara Plt Ketua PWI Maluku, Fredom Toumahuw menyarankan AJI sebaiknya mengajukan gugatan Keppres Nomor 5 Tahun 1985 yang menyatakan HPN dilaksanakan setiap tanggal 9 Februari.

"Pelaksanaan HPN setiap tahun di berbagai daerah selalu didasarkan Keppres dimaksud, dan AJI selalu menolak untuk terlibat dalam kegiatan itu," katanya.

Menyangkut pelaksanaan HPN 2017 di Kota Ambon sebagai tuan rumah penyelenggara, sejauh ini juga belum ada kpeutusan resmi dari PWI pusat.

PWI Maluku juga bukan sebagai pihak yang mengusulkan Kota Ambon jadi tuan rumah penyelenggara HPN 2017, tetapi yang mengajukannya adalah Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan wacana tersebut, PWI Maluku mulai bekerja dan mengajukan pemberitahuan ke Pemprov bersama DPRD Maluku sehingga didapatkan rekomendasi sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah.

"Rekomendasi gubernur dan legislatif itu menyatakan dukungan terhadap Maluku siap menjadi tuan rumah penyelenggara HPN 2017, dan rekomendasinya telah disampaikan pengiris PWI Maluku ke PWI pusat saat berlangsung kegiatan koordinasi kerja PWI se-Indonesia 7 Februari 2016 di Lombok (NTB)," ujar Fredom.

Read more

Bank Maluku-Malut Masih Pekerjakan 272 Tenaga Outsourcing

BERITA MALUKU. Walaupun Pemerintah Pusat (Pempus) telah dihapuskan, namun sampai saat ini Bank Maluku-Malut tetap menerima dan mempekerjakan tenaga outsourcing, dimana pekerja outsourcing yang ada di Bank milik daerah ini mencapai 272 orang dari jumlah pegawai yang ada di Maluku mencapai 972 orang.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Idrus Rolobessy, Kamis (21/4/2016) mengatakan, tenaga outsourcing yang ada merupakan pegawai lepas harian, yang terikat dalam sistim kontrak 1 tahun.

“Setelah masa kontrak selesai satu tahun maka yang bersangkutan bisa diperpanjang selama masih dibutuhkan,” katanya.

Menurutnya, jika dalam perjalannya tenaga outsourcing tidak lagi dibutuhkan, maka pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak.

“Kenapa kita harus perpanjang kontrak jika tenaga outsourcing tersebut tidak lagi dibutuhkan, lebih baik kita putuskan kontrak sesuai masa tugas yang ditentukan,” ucapnya.

Rolobessy mengatakan, dalam perekrutan tenaga outsourcing pihaknya benar-benar selektif, dan tentu tenaga outsourcing harus memiliki kemampuan sesuai kebutuhan yang ditentukan, sehingga dalam pelaksanaannya tenaga yang dipekerjakan dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Bukan direkrut lalu dibiarkan begitu saja, dan yang paling penting dapat bekerja dengan baik. Karena masih ada banyak tenaga di Maluku yang nganggur dan memiliki kemampuan yang sama,” tutunya.

Read more

Peringati Hari Kartini, 21 Perempuan Maluku Terima Tanda Kasih

BERITA MALUKU. Sebanyak 21 perempuan dengan berbagai latar belakang di Maluku menerima tanda kasih lembaga kemanusiaan Clerry Cleffy Institute (CCI), terkait peringatan Hari Kartini di Ambon, Kamis (21/4/2016).

"Yang kami hadirkan di sini adalah orang-orang yang punya pengalaman mengembangkan perubahan dalam masyarakat. Contohnya juru parkir, ia membantu masyarakat untuk mau tertib berlalu lintas dan tertib membayar," kata Pembina Clerry Cleffy Institute Buce Mailoa pada acara yang berlangsung di pelataran Gong Perdamaian, kawasan Pusat Kota.

Tanda kasih berupa penghormatan dengan cara penyematan pin dan penyerahan bunga warna putih itu diberikan kepada perwakilan perempuan Maluku yang berperan dalam mendukung perubahan sosial, di antaranya ibu rumah tangga, guru, PNS, Polwan, dokter, jurnalis, pedagang, tukang sapu jalan, hingga juru parkir.

Menurut Buce, tanda kasih diberikan kepada mereka yang juga memiliki komitmen menjaga perdamaian.

"Sebab perempuan juga ikut menggerakkan perubahan di Maluku yang pernah dilanda konflik sosial," katanya.

Salah seorang penerima tanda kasih bernama Helmi mengungkapkan rasa syukur karena ada pihak yang peduli pada kaum perempuan.

�Ini jadi motivasi bagi kami perempuan di Ambon dan Maluku agar jadi lebih kuat dan tidak mudah menyerah,� ujar juru parkir di kawasan Jalan Anthony Rebok, Kota Ambon tersebut.

Ia mengaku sudah satu tahun menekuni pekerjaannya itu meskipun sering menghadapi kendala, mulai dari pengendara yang tidak patuh, tidak sabar, bahkan tidak jarang yang melontarkan kata-kata kasar kepadanya.

"Tapi ini tantangan, yang penting pekerjaan saya halal," katanya.

Buce menyatakan Helmi dan 20 orang lain yang menerima tanda kasih pada peringatan Hari Kartini ini adalah gambaran perempuan yang tidak hanya berperan dalam rumah tangga, tetapi juga ikut menyokong perekonomian.

"Bermacam cara ditempuh untuk menghasilkan uang guna menghidupi keluarga. Lewat cara tersebut perempuan menghidupkan semangat Raden Ajeng Kartini untuk terus mengabdi kepada keluarga, masyarakat dan kepada ibu pertiwi," katanya.

Read more

Maluku Terbaik Kedua Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

BERITA MALUKU. Walaupun Maluku saat ini masih menduduki urutan keempat sebagai daerah termiskin di Indonesia, tidak membuat tekad dan semangat Pemerintah Provinsi Maluku luntur mengeluarkan daerahnya sebagai daerah termiskin.

Terbukti kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan Maluku dari kemiskinan, mendapat anjungi jempol dari Pemerintah Pusat (Pempus) dengan diberikannya penghargaan kepada Maluku sebagai provinsi terbaik ke-II pengentasan kemiskinan 2013-2015.

Penghargaan itu diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Sofyan A Djalil, dan diterima langsung Gubernur Maluku Said Assagaff.   

Menurut Kepala Bagian Humas, Biro Umum Maluku Bobby Palapia, Rabu (20/4/2016) penghargaan yang diterima Gubernur merupakan penghargaan Millenium Development Gold (MDG’s). 

Dikatakan, pengetasan kemiskinan termasuk dalam delapan tujuan MDG’s diantaranya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menurunkan angka kematian anak. Meningkatkan kesehatan ibu. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

Menurutn Palapia, diterimanya penghargaan pengentasan kemiskinan membuktikan upaya dan kerja keras pemerintah provinsi Maluku dalam penanggulangan kemiskinan di pulau raja-raja ini.

“Melalui penghargaan ini akan memacu kinerja Pemprov Maluku dalam menanggulangi kemiskinan,” ucapnya.

Read more

KNPI Dituntut Jadi Motor Penggerak Bangsa

BERITA MALUKU. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, potensi pemuda harus diberdayakan, dikelola, dan dikembangkan sesuai arah dan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian pemuda diharapkan berperan sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan menjadi agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dalam era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya membawa implikasi positif dan negatif, yang perlu dicermati dengan baik oleh kita bersama," kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur, Lutfi Rumbia pada Rapimda KNPI yang berlangsung di hotel Tirta Kecana, Rabu (20/4/2016).

Menurutnya, globalisasi memang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari kemajuan, karena itu globalisasi hendaknya dijadikan sebagai bagian dari peluang pengembangan diri, dengan memanfaatkan nilai-nilai positif. Oleh karena itu, globalisasi harus disikapi dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak melunturkan semangat kebangsaan.

Mencermati hal tersebut, KNPI dituntut menjadi motor penggerak bangsa, yang mampu menghadapi tantangan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

“Ini tentunya bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, mengingat problematika dan permasalahan yang melilit generasi muda masa kini sangatlah kompleks, mulai dari permasalahan pengangguran, krisis eksistensi, krisis mental hingga masalah penurunan karakter sebagai anak bangsa, serta berbagai permasalahan lainnya yang terjadi, yang dikhawatirkan mengganggu eksistensi pemuda saat ini.”

Menurutnya, organisasi KNPI juga harus peka dan berjuang untuk mendukung perwujudan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, melalui sumbangan pemikiran yang produktif dan konstruktif, termasuk peluang pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di Maluku.

Kata Assagaff, terkait pengoperasian Kilang Gas Alam Abadi Blok Masela, yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo telah menetapkan pengelolaannya di darat atau “On Shore”.

“Ini tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, oleh kita dalam memberdayakan generasi muda Maluku, agar dapat terlibat secara langsung dalam mega proyek tersebut. Dalam kaitan itu, generasi muda Maluku, termasuk KNPI harus berperan aktif untuk mewujudkan keterlibatan pemuda Maluku, melalui penyiapan tenaga-tenaga terampil, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Read more

Pemprov Maluku Upayakan Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

BERITA MALUKU. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah mengalami peningkatakan 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia.

Meningkatknya gas-gas rumah kaca juga dirasakan di Indonesia, sehingga dalam tahun 2020 ini Pemerintah Pusat (Pempus) untuk menekan emisi rumah kaca menjadi 26 persen.

Sejalan dengan target Pempus, Provinsi Maluku juga terus mengupayakan menekan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

"Kami siap mendukung program pemerintah pusat, apalagi ini sudah tercantum di Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Nasional Gas Rumah Kaca," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Maluku, Fera Tomasoa.

Dikatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Nasional GRK, merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tercapainya target nasional menurunkan emisi GRK.

Menurutnya, secara nasional hingga level daerah, dituntut dan berupaya mendesain bagaimana mencapai target nasional dalam mengurangi emisi karbon. Dalam mencapai target itu, bisa dilakukan lewat berbagai program daerah.

Diejalaskan, untuk Maluku telah diupayakan sejak beberapa tahun silam yang dituang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Meskipun diakuinya, Maluku tidak termasuk dalam tujuh provinsi penyumbang emisi, namun sebagai bagian dari NKRI, Maluku harus terlibat dalam penurunan target tersebut.

Read more

Pemprov Maluku Rencana Gelar Tour Seram

Ilustrasi

BERITA MALUKU. Tahun 2017 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku merencanakan melaksanakan tour Seram untuk mengembangkan dan mengenalkan parawisata Maluku di mata dunia.

Kepala Bagian (Kabag) Humas, Biro Umum Provinsi Maluku, Bobby Palapia mengatakan, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam tour Seram, diantaranya lomba balap sepeda bertaraf international.

“Jadi tour Seram ini menjadi sarana strategis untuk mengangkat parawisata Maluku ke pentas dunia, Karena dengan tour Seram kita dapat mengekspos parawisata, budaya, kuliner yang ada di bumi raja-raja ini ke pentas dunia,” kata Palapia, Selasa (19/4/2016). 

Dijelaskan, etape balap sepeda dibagi menjadi beberapa rute, yakni dari kota Ambon – Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, melalui Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah.

Menurutnya, lomba balap sepeda tersebut tentu harus didukung dengan infrastruktur jalan yang bagus. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Jalan wilayah XI Maluku dan Maluku serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

“Kedepan kita akan koordinasikan hal ini untuk diperbaiki sesuai status jalan yang ditangani,” ucapnya.

Read more

Ambon dan Buru Masuk Program Reboisasi Dishut

BERITA MALUKU. Tahun 2016 ini, kota Ambon dan Buru masuk dalam program reboisasi, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

“Kabupaten Buru kita lakukan di Kawasan Hutan Produksi (KPH) sedangkan di kota Ambon kita laksanakan di kawasan Leitimur," kata Kepala Bidang perlindungan hutan dan konservasi, Dinas Kehutanan Maluku, Sandy Luhulima, Selasa (19/4/2016).

Reboisasi yang dilaksanakan Dishut untuk menanam kembali hutan yang telah ditebang dan tandus atau gundul.
Menurut Luhulima, reboisasi di kedua wilayah itu berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan cara menyerap polusi serta debu dari udara, kemudian membangun kembali habitat serta ekosistem alam, selain itu mencegah pemanasan global dengan cara menangkap karbon dioksida dari udara, serta dapat dimanfaatkan hasilnya terutama kayu.

“Untuk itu saya berharap, reboisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan sumber daya alam yang ada di kedua kawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, reboisasi hutan dilakukan oleh Dishut di negeri lima, kecamatan Leihitu, kabupaten Maluku Tengah yang hancur akibat jebolnya dam Way Ela pada tahun 2011 silam.

“Jadi kita memberikan tanaman kepada masyarakat untuk menanam secara langsung, sedangkan kita hanya mengawasi hasil tanaman masyarakat, dan kalau ada tanaman yang rusak maka kita memberikan tanaman baru untuk kembali ditanam,” tuturnya.

Dirinya berharap, reboisasi yang dilakukan akan memulihkan hutan baik di Ambon maupun di Buru.

Read more

Rehabilitasi ODK, Dinsos Maluku Anggarkan Rp1 Miliar Lebih

BERITA MALUKU. Dinas Sosial (Dinsos) Maluku tahun 2016 ini menganggarkan sebesar Rp1.795.456.000 untuk kegiatan rehabilitasi sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK).

Kepala Dinas Sosial, Poly Kastanya, Senin (18/4/2016) mengatakan, Rp1 milyar lebih yang diperuntukan untuk rehabilitasi ODK diperuntukan untuk beberapa kegiatan, diantaranya unit pelayanan sosial keliling kepada 200 ODK yang didalamnya terdapat pelaksanaan UPSK dan pemantapan kader rehabilitasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Selain itu dilakukan seleksi dan assessment di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pelatihan kepada 15 orang penyandang disabilitas dalam loka bina karya, praktek belajar kerja, bantuan UEP di kota Ambon.

Kastanya mengatakan, ada pula rapat koordinasi petugas pelaksana, pendamping LKS program asistensi sosial ODK, yang didalamnya terdapat pemberdayaan penyandang disabilitas dan kedarutan penyandang disabilitas, kampanye sosial dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya kampanye sosial dan bhakti sosial.

Dan yang terakhir, ungkap orang nomor satu di Dinas Sosial ini yaitu melakukan penyaluran asistensi sosial melalui LKS dan laporan sistensi sosial orang dengan kecacatan berat, diantaranya adminisrasi kegiatan, pendampingan asistensi sosial orang dengan kecacatan dan rapat koordinasi pelaksanaan dan pendamping sistensi sosial ODBK.

Dirinya mengharapka, program yang direncanakan ini dapat menyentuh langsung kepada masyarakat terutama orang dikategorikan memiliki kecacatan berat.  

Read more

Wings Air Siapkan Rute Ambon-Dobo

BERITA MALUKU. Manajemen Wings Air siap membuka rute penerbangan Ambon - Bandara Rar Gwamar, Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku pada 27 April 2016.

Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Maluku, Jhon Rante, di Ambon, Senin (18/4/2016), mengatakan, setelah berkoordinasi dengan manajemen Wings Air diberitahu bahwa pengoperasian pesawat maspakai ini dari Bandara internasional Pattimura ke Bandara Rar Gwamar pada 27 April 2016.

"Rute penerbangannya Ambon - Dobo, selanjutnya ke Ambon dengan transit di Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara," ujarnya.

Pihak manajemen Wings Air saat ini telah melakukan promosi penjualan tiket.

"Ambang batas tiket terendah adalah Rp589.000 dan tertinggi Rp1,8 juta/penumpang," kata Jhon.

Dia mengemukakan, pengoperasian pesawat Wings Air setelah tim manajemen maspakai penerbangan ini melakukan tes pendaratan di Bandara Rar Gwamar pada 30 Maret 2016.

"Berdasarkan pengkajian tim manajemen Wings Air, maka diputuskan Bandara Rar Gwamar layak diterbangi komersial," tandas Jhon.

Tes pendaratan dipimpin Manager Operasi Wings Air, Capt. Reddy Irawan yang menjadi pilot pesawat mendarat di Bandara Rar Gwamar. berada di kawasan fasilitas penerbangan tersebut.

"Capt.Reddy menyampaikan tidak ada masalah lagi untuk pengoperasian pesawat Wings Air ke maupun dari Bandara Rar Gwamar setelah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Begitu pun, landasan pacu sepanjang 300 meter yang sempat mengalami keretakan telah diperbaiki dan pada akhir Desember 2015 telah dievaluasi tim teknis maupun keselamatan Kementerian Perhubungan.

"Jadi soal landasan pacu sepanjang 1.300 meter dan lebar 23 meter bukan menjadi masalah bagi manajemen Wings Air mengoperasikan pesawatnya, baik ke maupun dari Dobo," tegas Jhon.

Hal yang dibutuhkan saat ini adalah ketersediaan avtur oleh PT.Pertamina sehingga memungkinan penerbangan langsung Ambon - Dobo pergi pulang (PP).

Selama ini penerbangan Ambon - Dobo PP harus transit di Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Aru, Muin Solgarey menyatakan kepemimpinannya bersama Bupati, Johan Gonga memprioritaskan pengembangan bandara Rar Gwamar, agar terjamin kelancaran aktivitas penerbangan.

"Kami memang baru dilantik Gubernur Maluku, Said Assagaff pada 17 Februari 2016. Namun, pengembangan bandara Rar Gwamar yang dirintis Penjabat Bupati, Angelius Renjaan perlu dilanjutkan karena strategis bagi program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial di Kepulauan Aru," katanya..

"Kami menghadiri pelantikkan di Ambon memanfaatkan jasa penyeberangan feri Dobo - Tual, dengan kondisi laut tidak bersahabat, bahkan nyaris tenggelan saat itu. Dari Tual ke Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara., selanjutnya terbang ke Ambon,' ujar Muin.

Karena itu, bisa membayangkan membutuhkan anggaran, waktu dan tenaga untuk ke Ambon maupun balik ke Dobo sehingga memandang perlu memprioritaskan pengembangan bandara Rar Gwamar.

"Jadi dana yang dialokasikan Penjabat Bupati Kepulauan Aru, Angelius Renjaan dengan persetujuan DPRD setempat melalui APBN 2016 senilai Rp20 miliar itu ditindaklanjuti agar aktivitas penerbangan bisa kembali normal," kata Muin.

Kabupaten Kepulauan Aru secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Australia.

Read more

Luhulima Akui Sudah Lakukan Reboisasi Hutan Negeri Lima

Ilustrasi

BERITA MALUKU. Kepala Bidang perlindungan hutan dan konservasi, Dinas Kehutanan Maluku, Sandy Luhulima mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan reboisasi hutan Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah yang rusak akibat bobolnya dam Way Ela 2011 silam.

“Kita sudah melakukan reboisasi sejak Desember 2015 lalu, dimana reboisasi tersebut dilakukan di wilayah longsor,” kata Luhulima saat dihibungi media ini via-telephone, Senin (18/4/2016). 

Dikatakan, untuk reboisasi pihaknya tidak melakukan secara langsung, namun pihaknya menyerahkan pohon kepada masyarakat untuk ditanam, dan kemudian diawasi oleh Dinas Kehutanan.

“Untuk jarak tanam secara keseluruhan mencapai 10 hektar,” ucapnya.

Menurutnya, walaupun reboisasi dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi pihaknya akan tetap mengawasi, untuk mengatisipasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Jika ada pohon yang mati maka langsung diganti dengan pohon lainnya, sehingga tidak menjadi kekosongan di lokasi yang ditanam,” tuturnya.

Dirinya berharap, reboisasi yang dilakukan akan memulihkan hutan negeri lima yang habis akibat jebolnya dam Way Ela.

Read more

Agama di Maluku Sumber Inspirasi Pembangunan Perdamaian

BERITA MALUKU. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk hidup dalam perbedaan terutama perbedaan pendapat yang ada di dalam masyarakat, karena setiap perbedaan dapat memicu timbulnya perselisihan.

Karena itu, keberadaan agama ditengah-tengah masyarakat sangatlah penting, karena agama dapat menjaga dan mengatur tentang bagaimana hidup saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, agama juga mampu menciptakan kerukunan dalam kultur masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, agama memiliki fungsi yang vital, yakni sebagai salah satu sumber hukum atau dijadikan sebagai norma.

Agama telah mengatur bagaimana gambaran kehidupan sosial yang ideal, yang sesuai dengan fitrah manusia.

Semua ajaran agama baik Islam, Kristen, Hindhu dan Budha mengatur bagaimana bersikap terhadap orang lain, mengajarkan untuk saling menghormati, saling menolong sesama, tidak membedakan satu dengan yang lain.

Agama juga telah memberikan contoh yang konkret mengenai kisah-kisah kehidupan sosio-kultural pada masa silam, yang dapat dijadikan contoh yang baik bagi kehidupan bermasyarakat kita.

Karena itu, Menurut Gubernur Maluku, Said Assagaff sejatinya agama-agama di Maluku merupakan peran penting sebagai sumber inspirasi pembangunan perdamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk sesama di daerah ini.

”Dalam rangka kita wujudkan pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan domokratis  dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan,” kata Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli, Frona Koedoeboen saat dialog kerukunan umat beragama, berlangsung di aula Universitas Pattimura (Unpatti), Senin (18/4/2016).

Dikatakan, begitu penting dan strategisnya kerukunan hidup umat beragama, maka selayaknya semua pihak dan seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah, TNI/Polri maupun masyarakat berperan secara pro-aktif dalam memberikan pemahaman tentang kedamaian, ketentraman dan keharmonisan.

”Oleh karena itu, saya mengajak kita seluruh umat beragama di Maluku untuk tampil di garda terdepan, kita bangun daerah ini menjadi laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia bahkan di dunia,” ucapnya. 

Lanjut Assagaff, salah wujud fisik dari hal tersebut telah dibangun kampung multi etnis dan multi relijius di desa Halong nanti, sebagai salah satu contoh tentang indahnya hidup bersama dalam multikulturalisme yang ada dengan tetap bersandar pada akar budaya Maluku yaitu semangat siwalima dan falsafah hidop orang basudara, sebagaimana tercermin dalam kecerdasan lokal atau kearifan lokal, seperti budaya pela, gandong, larvul Ngabal, ‘Aini ain, ikapela, dan sebagainya.

Read more

Persiapkan SDM, Gubernur Maluku Jajaki Universitas Ternama

BERITA MALUKU. Dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mumpuni, berkompetisi dimasa depan. Terutama di bidang-bidang pertambangan dan untuk menghasilkan sarjana-sarjana muda yang handal, Gubernur Maluku Said Assagaff, melakukan kunjungan kerja pada beberapa universitas ternama di Indonesia.

Dari keterangan Kepala Bagian Humas Pemprov Maluku, Boby Palapia, Senin (18/4/2016) menyebutkan, kalau roadshow orang nomor satu di Bumi Siwalima ini guna menjajaki kerjasama dengan pihak universitas agar bisa mengakomodir anak-anak Maluku untuk menuntut ilmu, khususnya pada jurusan pertambangan, perminyakan, geologi, perhubungan dan pariwisata.

"Kedepannya jurusan-jurusan itu akan menjadi primadona dalam penyerapan tenaga kerja di Maluku ketika pertambangan, perminyakan itu berproduksi," tandasnya.

Menurut dia, agenda lawatan kerja Gubernur Assagaff pada beberapa universitas diantaranya Institute Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Kata Palapia, jika kerjasama ini berjalan baik maka dipastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan membangun Mess Maluku di Kota Kembang, Bandung.

"Pembangunan mess ini bertujuan untuk menampung anak-anak Maluku yang menuntut ilmu pada program-program study yang telah ditentukan tersebut," terangnya.

Gubernur Assagaff, dijadwalkan Selasa 19 April 2016, akan bertemu dengan pihak Rektorat Unpad.

Dalam pertemuan yang teragendakan tersebut, akan membicarakan fokus pendidikan untuk jurusan perhubungan, pariwisata dan geologi. Sedangkan pemprov juga telah menjejaki kerja sama dengan ITB untuk jurusan pertambangan, perminyakan dan geologi.

Read more

Tim Kejati Geledah Bank Maluku-Malut, Bachmid: Terlalu Berlebihan

BERITA MALUKU. Proses penggeledahan sejumlah dokumen oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku di kantor pusat PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BM-Malut) disertai pengerahan aparat kepolisian bersenjata lengkap dinilai terlalu berlebihan.

"Penggeledahan yang dilakukan jaksa hari ini sekitar pukul 12.00 WIT tidak relevan dan terkesan ekspresif dalam menggunakan kekuasaan," kata penasihat hukum Dirut PT. BM-Malut, Fahri Bachmid di Ambon, Jumat (15/4/2016).

Tindakan seperti ini, katanya, juga merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan cenderung tidak rasional, apalagi menggunakan alat-alat kekuasaan yang berlebihan, membawa polisi dengan senjata lengkap.

Menurut Fahri, di kantor bank itu yang ada hanyalah para teler bersama pegawai dan tidak ada preman maupun penyimpanan senjata atau bahan peledak.

Sebenarnya yang melakukan penggeledahan cukup tiga orang saja sudah memadai, tetapi yang terjadi justru menimbulkan kesan ada sensasi berlebihan.

"Kami minta penyidik menggunakan kewenangan secara terukur dan proporsional sebab tindakan hari ini terlalu ekspresif. Sebenarnya apa yang ingin mereka cari, bukankah seluruh dokumen maupun uang kas bank yang tidak ada kaitan dengan perkara ini sudah mereka sita semuanya sejak jauh hari," ujarnya.

Bukankah setelah mereka menetapkan Dirut PT. BM-Malut, Idris Rolobessy sebagai tersangka kasus dugaan mark up dana pembelian kantor cabang di Surabaya, penyidik wajib mengantongi dua alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yuncto putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April tentang perluasan objek peradilan.

"Sehingga timbul pertanyaan hukumnya sejak kapan penyidik mengantongi dua alat bukti, kalau sudah ada lantas untuk apa penggeledahan dilakukan setelah menetapkan Idris Rolobessy sebagai tersangka, ataukah penyidik belum mengantongi dua alat bukti yang sah tetapi secara tidak cermat dan tergesa-gesa menetapkan seseorang sebagai tersangka?" katanya.

Dia mengaku ragu dengan kinerja penyidik yang seperti ini dan meminta mereka mencoba lebih profesional kalau bekerja.

Fahri juga mengingatkan penyidik Kejati Maluku dalam bekerja lebih profesional karena dalam menyidik suatu perkara itu harus mengedepankan standar dan nilai hak azasi manusia (HAM), jangan sampai merampas hak azasi warga negara.

"Kami berpandangan bahwa tindakan penggeledahan pada hari ini hanyalah sebuah pencitraan dan sensasi belaka serta tidak ada makna hukum apa-apa, apalagi secara teknis yuridis mestinya setelah ada tersangka maka semua yang berhubungan dengan alat bukti sudah meyakinkan," tandasnya.

Jangan tindakan penyidik seperti itu yang bertujuan mematikan lembaga-lembaga ekonomi seperti bank sebab ini adalah sentra ekonomi yang pengelolaannya sangat khusus, jangan penyiidik matikan dengan cara akrobat atas nama penegakan hukum seperti itu.

Sebab masih tersedia seribu cara untuk mendapatkan alat bukti, dan tidak harus dengan cara-cara yang berlebihan.

"Proses penggeledahannya berkesan terlalu pamer, dan langkah ini adalah model penegakan hukum dengan tingkat kegaduhan yang tinggi. Kajati kami minta jangan menangani perkara seperti ini, hanya menciptakan kegaduhan," jelas Fahri.

Read more

Sahuburua: Golkar Tentukan Calon Berdasarkan Hasil Survey

BERITA MALUKU. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2017 mendatang, partai Golkar menggunakan survey sebagai tolak ukur untuk menang dalam pesta lima tahunan tersebut.

“Hal tersebut merupakan standar utama yang menentukan segalanya,” kata Ketua DPD Golkar Maluku, Zeth Sahuburua, Jumat (15/4/2016). 

Menurutnya, semua kader Golkar maupun non kader di seluruh Maluku mempunyai kesempatan untuk maju, namun penetuan maju tersebut harus berdasarkan hasil survey. Sebab yang diinginkan partai adalah keberhasilan untuk menang.

“Dari pengalaman membuktikan, siapa yang mempunyai survey tinggi dia akan berhasil,” ucapnya.

Menurutnya, Golkar akan memberikan kepercayaan kepada seluruh kader, tetapi kader yang ditentukan maju harus yang terbaik sesuai hasil survey. Mengingat Golkar mengiginkan siapapun yang maju untuk menang bukan untuk kalah.

Ditanya tahapan seleksi, kata Sahuburua sampai saat ini masih dilakukan penjaringan oleh DPD II. Hasil penjaringan tersebut dibawah ke DPD I untuk dikaji kembali dan diteruskan ke DPP untuk diputuskan calon mana yang akan maju.

Selain itu, ditanya koalisi dengan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), menurutnya hal tersebut bisa terjadi namun kader PKS harus mempunyai survey yang tinggi.

Sahuburua menambahkan, dari empat kabupaten/kota yang ikut serta dalam pilkada serentak, hanya di Kabupaten Buru Golkar maju sendiri tanpa koalisi partai lain. Mengingat dari 25 kursi yang ada di DPRD, 10 kursi diantaranya dimiliki Golkar. Namun untuk Kabupaten/kota lainnya harus tetap berkoalisi.

“Untuk koalisi kami berikan kepercayaan kepada DPD II untuk menentukan berdasarkan hasil survey,” pungkasnya.

Read more

180 Mahasiswa UKIM Ikut Pembekalan KKN

BERITA MALUKU. 180 mahasiwa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politi (FISIP), Ekonomi, Teknik, Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN), berlangsung di aula UKIM, Jumat (15/4/2016).

Ke-180 mahasiwa UKIM akan mengikuti KKN di sejumlah desa dan kelurahan di dua daerah, yaitu pulau Ambon dan pulau Seram.

Rektor Unpatti, Dr. Cornelis Adolf Alyona. M. Th dalam sambutan mengatakan, KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib di universitas bukan fakultas.

Dijelaskan, KKN gelombang ke-40 ini bertemakan sebagai sarana partisipasi membantu pemerintah dalam peningkatkan masyarakat yang beradab di provinsi Maluku.

“Setiap mahasiwa yang mengikuti KKN harus menyerap persoalan yang ada di lapangan dan memiliki ide dalam memecahkan persoalan dengan program-program yang efektif sehingga dapat menjawab kebutuhan yang ada,” ucapnya.

Dirinya menganggap mahasiswa yang akan mengikuti KKN adalah duta-duta UKIM dalam mempromosikan dan memberdayakan diri, bahwa UKIM adalah universitas yang beradab dan memiliki dosen-dosen yang berkualitas

“Saya berharap, mahasiswa dapat membangun relasi dengan masyarakat, sehingga KKN bisa berjalan dengan baik. Dan yang lebih penting tetap menjaga kesehatan diri, sehingga dapat mengikuti KKN tanpa ada kendala apapun yang dihadapi.

Read more

10 Bandara di Maluku Jadi Prioritas Pembangunan

BERITA MALUKU. Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong percepatan, pengembangan dan perluasan transportasi di Maluku, terkhususnya pengembangan bandara. Dan dalam tahun ini, Dishub Maluku memprioritas 10 bandara yang tersebar di beberapa daerah.

Kepala Dishub Maluku, Beny Gaspersz, Kamis (14/4/2016) mengatakan, delapan bandara tersebut, yakni bandara Namniweo dengan eksisting runway 664x30 meter, pesawat maksimal rencana ATR 42. Dimana pekerjaan yang dilakukan, yaitu lanjutan pembuatan jalan lingkungan dan parkir, pekerjaan pagar pengaman bandara, land clearing area sisi darat dan pekerjaan galian obstacle bukit sisi udara guna pemenuhan standard.  

Bandara Namrole dengan eksisting runway 950x23 meter, pesawat maksimal ATR 42-200, yaitu perluasan apron 60m x 80m menjadi 110m x 80m dan pembangunan gedung PKP – PK dan parker.

Bandara Bandaneira dengan eksisting runway 900x30 meter, peswat maksimal cassa-212,DHC6, perluasan parker kendaraan.

Bandara Wahai dengan eksisting runway 750x23 meter, pesawat maksimal cassa-212, dengan penyusunan master pland.

Bandara Kufar dengan eksisting runway 900x23 meter, dalam hal ini peninjauan ulang rencana induk dan pembukaan pagar bandara SBT-kufar.

Bandara Amahai dengan eksisting runway 750 x 23 meter, pesawat maksimal cassa-212, yaitu pembuatan studi rencana induk.

Bandara Larat dengan eksisting runway 850x23 meter, peswat maksimal cassa-212, yaitu penyusunan RTT sisi udara dan penyusunan KKDP dan BKK.

Bandara Moa dengan eksisting runway 1.150 x23 meter pesawat maksimal rencana ATR 72, pembangunan pagar BRC.

Bandara Kisar dengan eksisting runway 950 x 23 meter, pesawat maksimal cassa-212, yaitu pekejraan pembuatan pagar BRX dan penyusunan RTT Bandar udara.

Bandara Dumatubun dengan eksisting 1.300 x 30 meter, pesawat maksimal ATR 72, dengan menggadakan angkutan perintis sebanyak 9 rute, ambon-namlea, ambon-wahai, ambon-banda, ambon-kufar, kisar-moa, ambon-kisar, kisar-saumlaki, saumlaki-larat dan langgur-larat. Lanjutan Pemotongan Tanah Batuan, pembuangan serta Urugan/Pemadatan Tanah dan pembuatan talud penahan timbunan di Shoulder.

Bandara Dobo dengan eksistin runway  1.300 x 23 m, pesawat maksimal ATR 42. Dilakukan pelebaran landas pacu dari 23 M menjadi 30 M, perpanjangan landas pacu (100m x 30m) sampai dengan Aspal Hotmix, pembuatan pagar pengamanan bandara dengan BRC, lanjutan pembuatan saluran terbuka type II dan pengadaan dan pemasangan energi terbarukan solar cell 10 KVA.

Dirinya berharap dengan pengembangan 10 bandara ini dapat meningkatkan akses transportasi terkhususnya udara di Maluku.

Read more