BeritaSeo: Ambon

Gubernur Lantik Penjabat Wali Kota Ambon

Gubernur Maluku Said Assagaff atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Frans Johanes Papilaya sebagai Penjabat Walikota Ambon, Kamis (4/8).
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku Said Assagaff atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Frans Johanes Papilaya sebagai Penjabat Walikota Ambon, Kamis (4/8).

Pelantikan Angky Papilaya berdasarkan SK Mendagri No.131.81-5877 Tahun 2016, tentang pengangkatan Penjabat Wali Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang bertugas paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Mendagri juga mengeluarkan SK NO.131.81-5875 serta SK NO.132.81-5876 Tahun 2106 untuk memberhentikan Richard Louhenapessy dan M.A.S Latuconsina sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ambon masa jabatan 2011-2016.

"Saya kira apa yang selama ini menjadi tanda tanya warga Kota Ambon terjawab sudah. Dalam beberapa waktu ke depan, kota ini akan dipimpin oleh saudara Frans Johanis Papilaya, selaku Penjabat Walikota," kata Gubernur Said.

Ia menegaskan, semua mekanisme peralihan kepemimpinan, khususnya bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk Kota Ambon telah diatur secara legal formal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kita telah menyaksikan banyak kemajuan dan perkembangan Kota Ambon selama masa kepemimpinan oleh Pak Richard Louhenapessy dan Pak Sam Latuconsina. Kerja keras mereka sungguh luar biasa,” katanya.

Prestasi terakhir yang diraih adalah Kota Ambon menerima penghargaan Adipura Buana Tahun 2016, yakni penghargaan sebagai Kota yang layak dihuni (livable city).

Gubernur Said menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada keduanya atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian mereka.

"Saya percaya semua itu adalah hasil kerja keras yang telah dilakukan bersama seluruh jajaran Pemkot Ambon, seluruh petugas kebersihan, serta seluruh warga Kota Ambon," katanya.

Ia mengatakan tantangan penataan dan pengembangan Kota Ambon ke depan semakin berat dan kompleks. Data jumlah penduduk Kota Ambon per semester II Tahun 2015 mencapai 372.902 jiwa dan akan terus bertambah, yang berakibat pada makin menurunnya daya dukung wilayah dari waktu ke waktu.

"Cakupan wilayah Kota Ambon yang tidak terlalu luas, dengan struktur geografis daerah pegunungan dan daerah pesisir, menyisakan problem pengaturan tata ruang harus dikerjakan secara akurat dengan perhitungan yang tepat pula," ujarnya.

Karena itu, pemerintah provinsi telah mendesain arah pengembangan wilayah ibu kota provinsi keluar dari pusat kota, yaitu di daerah Rumah Tiga, Passo, Suli, Waai dan lainnya.

"Di lokasi tersebut kita akan membangun Kantor Gubernur baru, Rumah Sakit Umum Pemerintah yang berbasis kemaritiman, Institut Teknologi Ambon, Terminal Peti Kemas dan sejumlah gedung perkantoran lainnya. Diharapkan pengalihan arah pembangunan ini memungkinkan daerah seputar Kota Ambon bertumbuh dan berkembang secara sinergis," katanya.

Gubernur Said juga mengarahkan Penjabat Walikota Ambon yang baru dilantik untuk melaksanakan dua tugas utama yakni melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon dan memfasilitasi suksesnya penyelenggaraan Pilkada.

"Saya berharap persiapan awal KPU dan Panwas terkait penyelenggaraan Pilkada Kota Ambon telah dituntaskan. Saudara Penjabat Walikota mesti mengecek ulang sampai dimana tingkat kesiapannya," pintanya.

"Saya tegaskan kepada saudara tidak melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Saya percaya saudara Penjabat Walikota punya kapasitas untuk tugas tersebut, dan kuncinya bagaimana mengefektifkan kepemimpinan yang terkoordinasi secara baik. Jalin terus hubungan kerja yang harmonis dengan jajaran DPRD sebagai mitra kerja. Relasi yang solid sangat diperlukan untuk semakin mengefektifkan program-program strategis daerah," kata Gubenur Said.

Rp 1 Miliar Pajak Temuan BPK di Kota Ambon Belum Dipungut

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Latuheru mengatakan, pajak temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tahun 2014 maupun 2015 sebesar Rp1 Miliar belum dipungut, sehingga diberikan waktu 60 hari untuk memprosesnya.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Latuheru mengatakan, pajak temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tahun 2014 maupun 2015 sebesar Rp1 Miliar belum dipungut, sehingga diberikan waktu 60 hari untuk memprosesnya.

"Kami belum memungut pajak dari pihak ketiga sehingga temuan BPK akan dtindaklanjuti dengan mengingatkan wajib pajak (WP) memenuhi kewajibannya," kata Sekkot, dikonfirmasi, Kamis (4/8).

BPK menemukan pajak pihak ketiga yang belum disetor Pemkot Ambon pada 2014 sebesar Rp250 juta, sedangkan pada 2015 Rp750 juta.

"Tidak masalah karena BPK masih memberikan tenggat waktu untuk WP melunasinya," ujarnya.

Sekkot menjamin bila WP telah melunasinya, maka pasti disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ambon.

"Jadi temuan itu masih diberikan kesempatan oleh BPK untuk memungutnya dari WP, selanajutnya disetor ke KPP Ambon," ujarnya.

Karena itu, dia mengharapkan temuan BPK itu jangan dipolitisasi seiring berakhirnya maa jabatan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Ambon, Muhammad Armyn Syarif yang biasanya disapa Sam Latuconsina periode pertama pada 4 Agustus 2016.

"Jangan dipolitisasi karena Richard maupun Sam sedang berproses untuk mengikuti Pilkada Kota Ambon pada 15 Februari 2017, kendati tidak lagi berpasangan," tandas Sekkot.

Dia menjamin bila WP telah melunasi tunggakan mereka, maka pasti disetor ke KKP Ambon dengan arsipnya dilaporkan ke BPK.

"Makanya, tidak benar bila berkembang informasi bahwa Pemkot Ambon telah melunasi tunggakan pajak tersebut karena memang tidak ada pos anggaran untuk hal tersebut," tegas Sekkot.

Sebelumnya, Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, mengemukakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah menyetujui Frans Johanis Papilaya menjadi Penjabat Wali Kota Ambon.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku itu disetujui Mendagri dengan SK No. 131.81- 5877 tahun 2016.

Persetujuan Mendagri menindaklanjuti surat Gubernur Maluku No.131/25/R/2016 tertanggal 29 Juni 2016 perihal pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon serta pengangkatan Penjabat Wali Kota setempat.

Bobby mengemukakan, Mendagri juga menerbitkan SK No.131.81 - 5875 tertanggal 1 Agustus 2016 tentang pemberhentian Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

Sedangkan, SK Mendagri No. 132.81-5876 tertanggal 1 Agustus 2016 tentang pemberhentian Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latuconsina.

"Mendagri mengarahkan segera melaksanakan pelantikan Frans Papilaya sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan, mengingat masa jabatan periode pertama Richard dan Sam berakhir pada 4 Agustus 2016," kata Bobby.

Bapedalda Maluku Dukung Pemkot Ambon Bersih Teluk

(foto: Theo Pattinama)
Ambon, Tribun-Maluku.com : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Maluku mendukung pemerintah kota (Pemkot) Ambon membersihkan Teluk Dalam Ambon dari ancaman sampah maupun limbah lainnya.

"Kami telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang sampah maupun limbahnya dibuang ke sungai maupun laut pada 2 Agustus 2016," kata Kepala Bapedalda Maluku, Vera Tomasoa, di Ambon, Rabu (3/8).

Pertemuan para pelaku usaha yang menghadirkan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir itu juga melibatkan kepala desa Batumerah dan Galala sebagai percontohan penanganan sampah maupun limbah di sungai atau laut.

"Jadi para pelaku usaha diajak berperanserta menjaga kelestarian lingkungan, terutama Teluk Dalam Ambon dari ancaman sampah maupun limbah lainnya," ujarnya.

Vera yang didampingi Sekretaris Bapedalda Maluku, Junantan itu mengemukakan, pembersihan Teluk Dalam Ambon karena terdapat lebih dari 30 spot penyelaman.

"Kami menerima keluhan dari para penyelam yang kecewa dengan ancaman sampah di Teluk Dalam Ambon sebenarnya memiliki pesona bawah laut menarik sehingga perlu mendukung program Pemkot Ambon," katanya.

Dia mengemukakan, upaya itu juga bertujuan menyukseskan sejumlah event yang siap dilaksanakan di kota Ambon seperti HUT Proklamasi, HUT Provinsi Maluku, HUT Kota Ambon, HUT GPM dan pesta Teluk Ambon pada 8 - 10 September 2016.

"Kami dengan para pelaku usaha seperti PHRI, pengelola pabrik tahu dan lainnya juga menyepakati untuk menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) di kota Ambon pada 9 Februari 2017," tandas Vera.

Dia mengemukakan, Bapedalda Maluku juga bekerjsama dengan LPi Ambon menanam lamun seluas dua hektare dan terumbu karang satu hektare.

"Dua jenis tanaman tersebut diapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup yang memantau perkembangan pertumbuhannya karena kelestarian bawah laut Teluk Dalam Ambon semakin baik," ujar Vera Tomasoa.

Pemkot Ambon Data Kerusakan Bencana Alam

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan pendataan kerusakan permukiman dan infrastruktur umum setelah terjadi bencana alam banjir dan longsor pada Juli 2016.
Longsor badan jalan di kawasan Gunung Nona (foto ; Nendissa Dann)
Ambon, Tribun-Maluku.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan pendataan kerusakan permukiman dan infrastruktur umum setelah terjadi bencana alam banjir dan longsor pada Juli 2016.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Selasa (2/8), mengatakan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon setelah bencana alam terjadi pada 16-17 Juli dan 29 Juli-1 Agustus 2016, timbul kerusakan permukiman masyarakat, infrastruktur dan fasilitas umum di sejumlah titik di Kota Ambon.

Kerusakan permukiman masyarakat di Kota Ambon sebanyak 160 unit rumah terancam longsor, 35 rumah rusak berat, 40 rumah rusak sedang dan 34 rumah rusak ringan.

Selain itu terdapat 14 titik rawan banjir dan genangan seperti kawasan di bantaran sungai Wai Batu Gantong, Wai Batu Gajah, Wai Tomu, Batu Merah, dan beberapa lokasi di negeri Passo. Tawiri, Waiheru, Hative Besar, dan Laha.

"Bencana banjir yang terjadi juga mengakibatkan 279 unit rumah terendam dan 304 kepala keluarga mengungsi ke lokasi yang aman," katanya.

Ia mengatakan, bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, berupa longsor yang menutupi badan dan bahu jalan di 10 titik.

"Talud sungai patah di 10 titik, talud permukiman patah di lima titik, dan kerusakan saluran drainase di beberapa titik. Bahkan juga terjadi longsor badan jalan yang menyebabkan ruas jalan yang hampir terputus di kawasan Gunung Nona kelurahan Benteng, dan desa Hunuth Durian Patah kecamatan Teluk Ambon Baguala," ujarnya.

Dijelaskannya, upaya penanggulangan dan meminimalkan kerusakan dilakukan melalui pemberian bantuan tanggap darurat berupa makanan siap saji, selimut dan tikar kepada warga korban bencana alam banjir dan tanah longsor.

Di samping itu, bantuan logistik dan peralatan pembersihan longsor berupa terpal, karung plastik, gerobak, sekop, mantel hujan, sepatu lars dan sarung tangan.

Menurut Richard, dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi pihaknya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana yang terjadi melalui pesan singkat (SMS) layanan publik.

Selain itu, informasi kondisi cuaca terkini bencana dan update peringatan dini cuaca melalui media sosial yakni Facebook Humas Kota Ambon serta website Pemkot Ambon.

"Posko tanggap darurat Pemkot Ambon juga dibuka selama 24 jam setiap hari untuk melayani laporan masyarakat, dan memberikan bantuan logistik serta melaksanakan kaji cepat di lokasi bencana guna penanggulangan bencana yang tepat," katanya.

242 Orang JCH Kota Ambon Ikuti Manasik

Sebanyak 242 orang jamaah calon haji (JCH) asal Kota Ambon mengikuti pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Ambon.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Sebanyak 242 orang jamaah calon haji (JCH) asal Kota Ambon mengikuti pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Ambon.

Bimbingan manasik haji yang berlangsung di gedung Azari Al Fata Ambon akan berlangsung selama dua hari yakni pada 2-3 Agustus 2016 yang di buka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Hanafi Kasim, Selasa (2/8).

Hanafi Kasim dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan manasik haji yang dilakukan saat ini sebagai bekal bagi para JCH yang akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji 1437 H tahun 2016.

"Ibadah haji yang dilaksanakan itu bagi mereka yang mampu baik secara material, fisik maupun mental. Syukurlah saudara-saudara semua yang tercatat sebanyak 242 orang ini masuk dalam kategori tersebut," ujarnya.

Secara spiritual, lanjutnya, sudah bisa untuk dapat melaksanakan ibadah haji karena sudah merindukan untuk melaksanakannya di Tanah Suci Mekah.

Menurutnya, para JCH asal Kota Ambon ini juga telah belajar manasik haji secara formal yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilakukan sendiri-sendiri di rumah maupun melalui guru mengaji masing-masing.

"Ilmu manasik tentang haji yang ibu dan bapak JCH haji miliki nanti diharapkan dapat dicerna dengan baik dilakukan dengan baik sesuai ketentuan," katanya.

Dia mengatakan, manasik haji juga harus diikuti dengan baik karena ilmu pengetahuan tentang manasik haji itu adalah modal yang dapat mengantarkan para jamaah saat melaksanakan dengan benar ibadah haji di Tanah Suci Mekah.

Pemkot Ambon Salurkan Dana Kader Posyandu II

Sebanyak 1.450 kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) Kota Ambon, Maluku menerima dana operasional tahap II tahun 2016.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Sebanyak 1.450 kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) Kota Ambon, Maluku menerima dana operasional tahap II tahun 2016.

Penyaluran dana operasional dilakukan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy kepada perwakilan kader Posyandu dan BKB di lima kecamatan di kota Ambon, Senin (1/8).

Wali Kota Richard mengatakan, bantuan operasional diberikan kepada 1.306 kader posyandu serta 144 tenaga BKB, atau promotor kesehatan yang merupakan tenaga sukarela dan dipilih dari masyarakat .

"Selama ini mereka melakukan tugas kemanusiaan yakni bekerja dengan sukarela melayani bayi dan balita , masalah kesehatan tanpa ada persungutan, karena itu tahun ini kami memberikan perhatian kepada para kader posyandu dan BKB," katanya.

Menurut dia, dana operasional yang diberikan belum memadai dibandingkan tugas yang dilakukan selama ini dengan sukarela demi masa depan generasi bangsa.

Tugas yang dilakukan selama ini tidak mendapat imbalan atau bantuan dari pemerintah. Tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran dana operasional kader sebesar Rp100 ribu per bulan.

Kebijakan tersebut ditempuh katanya setelah melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban selama ini harus mendapat perhatian berupa dana operasional yang diberikan setiap bulan.

"Apa yang kami berikan saat ini memang tidak sebanding dengan tugas yang dilakukan selama ini, karena para kader melakukan dengan hati sehingga tidak ada persungutan. Kami berharap bantuan ini dapat memotivasi para kader untuk melakukan tugas kedepan," ujarnya.

Dijelaskannya, usia tumbuh kembang anak yakni usia 0-3 tahun merupakan usia ideal bagi orang tua dalam mengasuh, karena dibutuhkan perhatian bukan hanya orang tua tetapi juga kader posyandu dan BKB.

Bina keluarga balita lanjutnya merupakan kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW.

Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita. Untuk memberdayakan keluarga Batita (Bawah UsiaTigaTahun) dan keluarga Balita (Bawah Usia Lima Tahun), serta seluruh jajaran pembangunan, termasuk kekuatan keluarga yang tergabung dalam POSDAYA,.

"BKB sebagai gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kesehatan, hantaran tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain," kata Richard Louhenapessy.

Gubernur Tunggu SK Penjabat Wali Kota Ambon

Gubernur Maluku Said Assagaff masih menunggu surat keputusan (SK) Mendagri Tjahjo Kumolo tentang Penjabat Wali Kota Ambon.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku Said Assagaff masih menunggu surat keputusan (SK) Mendagri Tjahjo Kumolo tentang Penjabat Wali Kota Ambon.

"Saya masih menunggu SK Mendagri. Kemungkinan besok Selasa karena Biro Pemerintahan Setda Maluku sedang mengurusnya di Kemendagri," kata Gubernur dikonfirmasi, Senin (1/8).

Hanya saja, dia optimistis SK Mendagri akan diterbitkan sebelum berakhirnya masa jabatan periode pertama Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota, M.A.S. Latuconsina.

"Saya menjamin tidak bakal terjadi kekosongan formasi tersebut karena sebelum 4 Agustus SK Mendagri sudah diterbitkan," ujar Gubernur.

Dia mengusulkan Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku, Frangky Papilaja serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Setda Maluku, Jusuf Puttirulan dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Lutfi Rumbia.

"Jadi pada 4 Agustus 2016 bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota setempat, M.A.S. Latuconsina, dipastikan Penjabat Wali Kota setempat dilantik," tandas Gubernur.

Bahkan, dia mengisyaratkan Frangky Papilaya memiliki peluang besar diputuskan Mendagri, menjadi Penjabat Wali Kota Ambon.

"Mendagri belum menerbitkan SK, tetapi saya menginginkan adanya perubahan paradigma pemerintahan yang dinamis dan berkapasitas sehingga Frangky pun bisa menjadi Penjabat Wali Kota Ambon," katanya.

Dia merujuk Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Maluku, Hendrik Morton Far - Far menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Timur(SBT) yang dilantiknya pada 17 Oktober 2015 berdasarkan SK Mendagri No. 131.81-4979 tertanggal 27 Agustus 2015.

Pemberhentian Hendrik seiring pelantikan Bupati - Wakil Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri pada 17 Febfruari 2016.

"Kami perlu ada nuansa baru yang tidak melanggar ketentuan Undang - Undang (UU) sehingga biasanya diusulkan adalah Asisten Tata Pemerintahan, Kepala Inspektorat dan Kesbangpol itu diubah karena terpenting pejabat eselon II dinilai berdedikasi untuk mengatur program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial," tegas Gubernur.

Dia juga siap mengusulkan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) sehubungan masa jabatan Bupati, Jakobus Puttileihat dan Wakil Bupati Muhammad Husni berakhir pada 13 September 2016.

"Saya usahakan pada awal Agustus 2016 telah mengusulkan kandidat Penjabat Bupati SBB ke Mendagri," kata Gubernur Said.

BPS: Ambon Inflasi 0,50 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat Kota Ambon pada Juli 2016 mengalami inflasi sebesar 0,50 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 123,54.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat Kota Ambon pada Juli 2016 mengalami inflasi sebesar 0,50 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 123,54.

"Inflasi Kota Ambon terjadi pada semua kelompok pengeluaran, dan yang tertinggi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,21 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Senin (1/8).

Sedangkan inflasi terendah terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yakni sebesar 0,07 persen.

Dumangar mengatakan, pada Juli 2016 dari 82 kota IHK di Indonesia tercatat 78 kota mengalami inflasi dan empat kota mengalami deflasi.

"Di Maluku ada dua kota yang mengalami inflasi yakni Kota Ambon 0,50 persen dengan IHK sebesar 123,54, dan Kota Tual yang mengalami inflasi sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 138,51," ujarnya.

Dia mengatakan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung pandan sebesar 2,34 persen dengan IHK 133,37, dan terendah terjadi di Kota Gorontalo sebesar 0,06 persen dengan IHK 121,72.

Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,10 persen dengan IHK 126,38 dan terendah terjadi di Kota Maumere sebesar 0,05 persen dan IHK sebesar 117,41.

Dumangar menjelaskan, dari 82 kota IHK di Indonesia pada bulan Juli Kota Ambon menduduki peringkat 53,dan inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat 56, sedangkan inflasi tahun kalender Kota Ambon menduduki peringkat 61, serta inflasi dari tahun ke tahun menduduki peringkat 82.

Sedangkan komoditas yang dominan menyumbang inflasi Kota Ambon adalah angkutan udara, ikan cakalang asap, daun singkong, dan daging ayam ras, dan kayu balokan.

Komoditas yang menyumbang deflasi yakni ikan layang, cabe merah, beras, tomat sayur.

Pemkot Ambon-Unpatti Jajaki Pembukaan Prodi Seni

Ambon, Tribun-Maluku.com : Pemerintah Kota Ambon dan Universitas Pattimura (Unpatti) menjajaki pembukaan Program Studi (Prodi) Seni dan Budaya untuk mendukung pencanangan ibu kota Maluku sebagai kota musik.

Pembukaan Prodi Seni dan Budaya dijajaki sebagai upaya mewujudkan Ambon sebagai kota musik di Indonesia bahkan dunia, kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Kamis (28/7).

"Pencanangan Ambon sebagai kota musik telah dilakukan sejak tahun 2011, dan hari ini Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia akan mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia berdasarkan standar Unesco pada 28 Oktober 2016," katanya.

Menurut dia, prodi seni budaya khususunya musik telah dibuka di perguruan tinggi swasta di Ambon yakni Sekolah Tinggi Pendidikan Agama (Stakpen) Ambon dan telah melahirkan musisi yang andal.

Upaya ini akan ditindaklajuti dengan pembukaan prodi seni budaya di universitas negeri di Ambon, agar semakin banyak anak muda Ambon yang dapat menekuni bidang seni musik dengan baik dan terarah.

"Selama ini masyarakat Kota Ambon menganggap musik hanya sebatas hobi, padahal pada kenyataannya musik bisa memberikan kontribusi dan nilai ekonomis tersendiri jika dikelola secara maksmial dan didukung dengan manajemen yang baik," ujarnya.

Richard mengatakan, pihaknya bersama Rektor Unpatti dan Ketua DPRD Kota Ambo berencana untuk menemui Menristekdikti guna meminta dibukanya program studi seni budaya di Unpatti.

"Kedepan harus ada program studi yang menjadikan musik sebagai salah satu jurusan dan ini yang akan diperjuangkan," ujarnya.

Diakuinya, langkah awal mewujudkan Ambon sebagai kota musik mempertimbangkan pengenalan musik sejak dini kepada anak-anak lewat pendidikan formal.

"Sebagai langkah awal kita akan pertimbangkan untuk memperkenalkan musik sejak dini kepada anak-anak dalam pendidikan formal, dengan cara menerapkan musik sebagai kearifan lokal melalui mata pelajaran mulok," kata Richard.

Ditambahkannya, Pemkot Ambon juga berupaya mewujudkan infrastruktur penunjang kota musik yakni penyediaan gedung budaya, serta berbagai kegiatan penunjang kegiatan bermusik anak muda.

Di Ambon, Angka Kematian Bayi dalam Kandungan Cukup Tinggi

Ambon, Tribun-Maluku.com : Tingkat "Intra Uterin Fetal Death" (IUFD) atau bayi yang mati dalam kandungan ibu cukup tinggi di kota Ambon.

"Kematian tersebut terjadi saat usia kehamilan lebih dari 28 minggu dan penyebabnya sering tidak diketahui oleh ibu hamil, hal ini harus menjadi perhatian serius para ibu," kata Ketua IBI kota Ambon, Magdalena Pauno, Kamis (28/7).

Menurut dia, penyebab bayi meninggal di dalam kandungan yang harus diketahui kaum ibu yakni terkait masalah genetik janin, bentuk rahim tidak normal, hamil di usia tua dan obesitas.

Pendapat lain juga mengatakan kematian janin dalam kehamilan adalah kematian janin dalam kehamilan sebelum proses persalinan berlangsung pada usia kehamilan 28 minggu ke atas atau berat janin 1000 gram ke atas.

"Hal tersebut disebabkan fetal (penyebab 25-40%) anomali/malformasi kongenital mayor, kelainan jantung congenital, kelainan kromosom termasuk penyakit bawaan, dan plasenta," ujarnya.

Magdalena mengatakan, kasus kematian ibu dan bayi di lima puluh desa dan kelurahan di Ambon mengalami penurunan cukup signifikan, terutama kematian ibu sedangkan kematian bayi masih tinggi dan dibutuhkan peran serta masyarakat.

"Kami terus berupaya menekan angka kematian ibu, bayi dan anak dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum," katanya.

Ia menyatakan, walaupun mengalami penurunan angka kematian tersebut pihaknya berupaya melakukan program peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Peran serta masyarakat, untuk melakukan persalinan di rumah sakit atau klinik, merupakan salah satu penyebab angka kematian terhadap ibu hamil dan bayi mengalami penurunan.

"Hampir 90 persen masyarakat Ambon telah melakukan persalinan di rumah sakit atau klinik, ini merupakan bukti peran serta masyarakat untuk menurunkan angka kematian," ujarnya.

Magdalena mengakui, penurunan kasus kematian terhadap ibu hamil dan bayi juga karena peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan untuk bayi, balita dan ibu hamil.

Selain itu pengembangan pojok gizi dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta Posyandu, serta pengembangan keluarga sadar gizi serta berbagai penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi keluarga.

"Upaya tersebut telah dilakukan beberapa tahun terakhir agar angka kematian ibu melahirkan serta anak semakin menurun," katanya.

Sejumlah Kawasan di Kota Ambon Jadi Sarang Nyamuk DBD

Ambon, Tribun-Maluku.com : Sejumlah kawasan pemukiman di Kota Ambon terindikasi menjadi sarang nyamuk  penyebab demam berdarah dengue (DBD).

Menyikapi itu, Dinas Kesehatan Kota Ambon langsung melakukan tindakan pengasapan atau fogging.

Pengasapan dilakukan di dua kelurahan di Ambon yakni Urimessing dan Mangga Dua, Kecamatan
Nusaniwe, guna mengantisipasi penyebaran DBD karena di dua kelurahan ini tujuh warga terindikasi terserang DBD, kata petugas lapangan Dinkes Ambon Reizon Matitale di Ambon, Selasa (26/7).

"Pengasapan dilakukan guna memberantas serta memutuskan mata rantai penularan nyamuk Aides aigepty.
Diharapkan dengan penyemprotan dan pengasapan di kawasan yang terindikasi DBD, nyamuk yang mengandung virus DBD akan mati," katanya.

Dirincikan Reizon, penyebaran penyakit DBD di Ambon tersebar di seluruh kecamatan. Beberapa kawasan diantanya merupakan endemis DBD yakni Kayu Putih, Passo, Hutumuri, Leahari dan Batu Merah.

Ia mengatakan, pengasapan intensif dilakukan karena kasus DBD di Ambon mengalami peningkatan menjadi 139 penderita hingga Juli 2016.

"Sampai dengan Juni 2016 tercatat 139 kasus DBD di Ambon dengan tujuh orang di antaranya meninggal dunia.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada 2015 sebanyak 25 kasus, sedangkan hingga Juli 2016 telah mencapai 139 kasus tujuh diantaranya meninggal dunia.

Reizon mengakui, penyebaran penyakit DBD di Ambon tersebar di seluruh kecamatan. Beberapa kawasan diantanya merupakan endemis DBD yakni Kayu Putih, Passo, Hutumuri, Leahari dan Batu Merah.

Mengantisipasi peningkatan kasus DBD, pihaknya melakukan pengasapan di kawasan yang merupakan endemis DBD yakni kelurahan Urimessing dan Mangga Dua dan dilanjutkan di sejumlah kawasan lain.

"Pengasapan dilakukan secara terpadu, sebagai upaya mengantisipasi penyebaran DBD di Ambon.
Pengasapan merupakan langkah terakhir pencegahan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan membersihkan lingkungan," katanya.

Menurut dia, pengasapan bukanlah solusi utama pencegahan DBD, tetapi yang terpenting adalah menjaga kebersihan lingkungan.

"Pengasapan bukan solusi pencegahan. Terpenting adalah menjaga kebersihan masing - masing tempat tinggal karena nyamuk demam berdarah senang hidup di genangan air bersih," tandasnya.

Ditambahkannya, interval waktu yang dibutuhkan untuk membunuh nyamuk beserta jentik adalah dua minggu. Pekan pertama dilakukan pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa dan minggu selanjutnya jentik nyamuk di sekitar lokasi.

Kewaspadaan warga dilakukan dengan gerakan Pemberantasan Sarang dan Jentik Nyamuk (PSJN), serta pelatihan kader Pantauan Jentik Berkala (PJB).

PSJN dan PJB tersebut dilakukan di tempat umum yakni lingkungan perumahan warga, sekolah dan lokasi kantor.

"Kami juga telah melatih kader PJB yang terdiri dari gerakan Pramuka, korps sukarela (KSR) di sekolah-sekolah, PKK dan karang taruna di setiap desa," ujarnya.

Pemkot Ambon Jadi Percontohan Penerapan Aplikasi "Lapor!"

Jakarta, Tribun-Maluku.com : Kota Ambon terpilih jadi percontohan penerapan Aplikasi “LAPOR!”.

"Pemkot Ambon dipilih sebagai percontohan atau pilot project implementasi LAPOR! di tingkat pemerintah daerah," kata Deputi I KSP Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/7).

Menindaklanjuti itu, Kantor Staf Kepresidenan dan Pemerintah Kota Ambon telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Bina Graha Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/7).

Dengan penandatanganan MoU itu, Pemkot Ambon menjadi pemerintah daerah pertama di Provinsi Maluku dan pertama di Indonesia bagian timur yang menerapkan LAPOR! dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Pemkot Ambon juga secara otomatis terhubung dengan sistem pengaduan nasional, sehubungan telah ditetapkannya LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Menurut Darmawan, penunjukan ini tidak lepas dari semangat dan komitmen Pemkot Ambon untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia mengharapkan dengan pilot project itu, pemda lain dapat mencontoh semangat dan komitmen Pemkot Ambon.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan kesiapannya sebagai percontohan.

“Dengan keterhubungan ini, Pemkot Ambon akan lebih banyak mendengarkan suara masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Ambon," ungkapnya.

Richard menambahkan kerja sama itu akan langsung ditindaklanjuti dengan penyiapan tim pengelola pengaduan yang andal dan responsif.

Untuk mendukung terobosan pelayanan publik di Kota Ambon melalui LAPOR! itu, KSP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman RI juga siap melakukan pembinaan.

Aplikasi LAPOR! telah terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, seluruh BUMN, dan perwakilan RI di luar negeri secara terpadu dengan konsep no wrong door policy.

Penguatan pengelolaan aspirasi dan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita, yaitu untuk melibatkan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini selaras pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

KSP dan Pemkot Ambon mengajak masyarakat Kota Ambon menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui situs www.lapor.go.id atau SMS ke nomor 1708 dengan format AMBON (spasi) aduan.

"Saya akan pantau dan awasi langsung tindak lanjutnya," kata Richard.

14 Anggota - Pembina PMI Kota Ambon Ikuti Jumbara 2016

Ambon, Tribun-Maluku.com : Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Ambon menyertakan sebanyak 14 anggota dan pembina mengikuti kegiatan Jumpa Palang Merah Remaja (Jumbara) tingkat nasional di Pakajene, Sulawesi Selatan pada 25-31 Juli 2016.

Kegiatan tersebut akan difokuskan untuk upaya pembangunan karakter remaja.

"Jumbara kali ini agak lain karena lebih difokuskan untuk membangun karakter dalam upaya mempersiapkan generasi remaja menjadi sumber daya manusia yang tangguh, bebas dari narkoba maupun seks bebas," kata
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI)Kota Ambon, Ny. Maria Hukom, di Ambon, Senin (25/7).

Sebelum diberangkatkan, kata Maria, pihaknya telah melakukan pembinaan serta menggembleng para peserta palang remaja asal SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Ambon selama dua bulan.

Diharapkan mereka juga akan menjadi pemuda-pemudi bangsa untuk masa depan Indonesia dan harus bisa menyebarluaskan ilmu serta pengalaman yang didapatkan ini kepada rekan-rekan sebayanya.

"Hari ini rombongan sudah tiba di Sulsel dan namanya tim PMI asal Kota Ambon mewakili Maluku sebab dari kabupaten lain belum disiapkan," ujarnya.

PMI selalu siap dan tenaga sukarelanya ada di berbagai instansi pemerintah yang sudah digembleng lebih awal untuk membantu masalah bencana alam dan sebagainya, tetapi untuk PMR ini mereka mulai dibina dari sekolah.

Jumbara 2016 di Pakajene bukan saja diikuti peserta dari seluruh Indonesia, namun ada juga yang berasal dari sejumlah negara ASEAN, Eropa seperti Swedia dan Belanda, Australia, serta Amerika Serikat.

Banyaknya peserta dari berbagai negara yang hadir karena palang merah merupakan sebuah organisasi kemanusiaan internasional dan dalam kegiatan ini, mereka harus tahu semuanya.

"Kalau selama ini program PMR fokus untuk masalah dapur umum, pertolongan pertama, atau perawatan keluarga, tetapi sekarang disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat seperti apa, itu yang harus diresponi," tegasnya.

Di Ambon, Harga Sayuran Melonjak

Ambon, Tribun-Maluku.com : Harga berbagai jenis sayuran, yang didatangkan dari Makassar, Surabaya dan Manado, yang ditawarkan para pedagang di pasar tradisional kota Ambon, Maluku memasuki minggu terkahir bulan Juli 2016 terus melonjak.

Hasil pantauan di pasar Mardika maupun Batu Merah, Minggu pagi (24/7), para pedagang menaikkan harga sayur terutama yang didatangkan dari luar daerah seperti wortel, yang biasanya dijual dengan harga Rp25.000 menjadi Rp40.000/kg.

Kentang yang biasanya Rp15.000 naik menjadi Rp25.000/kg, sayur kol naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000/kg, dan sayur buncis naik dari Rp22.000 menjadi Rp30.000/kg.

Pedagang sayur di pasar Batu Merah, Saiful mengatakan, sejak hari kemarin, Sabtu (23/7), sudah terjadi perubahan naik, hal ini disebabkan karena stok mulai berkurang terutama wortel dan kentang.

Sedangkan sayur lain seperti kacang panjang juga naik dan bervariasi yakni Rp10.000 dan Rp12.000/ikat, naik dari sebelumnya Rp8.000/ikat, ketimun masih bertahan Rp10.000/tumpuk (empat buah), pari Rp10.000/empat buah kecil, terong Rp5.000/ikat (lima buah). Sayur daun seperti bayam merah maupun putih, kangkung potong maupun kangkung cabut, daun melinjo, daun singkong dan sawi masing-masing Rp5.000/ikat, buah pepaya parut Rp2.000/tumpuk dan buah nangka Rp5.000/buah.

Untuk bumbu masak seperti jahe, kunyit, lengkuas dan cengkur masing-masing Rp5.000/ikat, daun gumangi, daun sup dan daun salam Rp2.000/ikat.

Bawang merah dijual dengan harga Rp46.000/kg, sedangkan yang sudah dicuci dan siap untuk dimasak Rp50.000/kg, eceran Rp5.000/tumpuk, bawang putih Rp40.000/kg, dan yang sudah dibersihkan Rp45.000/kg, eceran Rp5.000/tumpuk, cabe rawit biasa dijual dengan harga Rp25.000/Kg, eceran Rp5.000/cupa dan cabe rawit keriting Rp40.000/Kg.

Prof. John Piris Gelar Ramah Tamah Dengan Anggota Linmas

AMBON Tribun-Maluku.com-  Anggota DPD RI asal Maluku Prof. Dr. John Piris menggelar acara Ramah Tamah bersama anggota Linmas dari Negeri Batu Merah, Kelurahan Mangga Dua dan Kelurahan Kudamati Kota Ambon, bertempat di lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku, Kamis (21/7).

Assisten Pemerintahan Setda Maluku Drs. Angky Renyaan, M.Pd dalam arahannya mengatakan, Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas wilayah yang cukup besar, sehingga soal ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi sangat penting.

Bisa saja terjadi masuk keluar orang asing di Provinsi Maluku sulit terpantau, jika petugas Linmas di desa tidak berfungsi dengan baik padahal mereka sebagai garda terdepan.

Kepada wartawan Prof. John Piris katakan, Linmas dapat berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah menciptakan suasana kondusif di desa/kelurahan. Karena jumlah personil TNI dan Polri terbatas maka LINMAS sebagai garda terdepan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan masyarakat.

Ramah Tamah yang dilaksanakan hanya sebagai contoh dan akan ditindaklanjuti atau menjalar sampai ke daerah lain di Provinsi Maluku.

"Ini bukan karena kepentingan politik namun karena Llinmas sebgai garda terdepan untuk menciptakan toleransi sosial yang tinggi di masyarakat, maka Ramah Tamah ini perlu untuk dilaksanakan,"katanya.

Senator asal Maluku itu berjanji akan memperjuangkan hak-hak (insentif) dari para LINMAS di Provinsi Maluku kepada Pemerintah Pusat.(TM02)

Gubernur : Janji PLN Operasikan Kapal Listrik Harus Dikawal

Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan dirinya "mengawal" janji PT.PLN (Persero) Maluku dan Maluku Utara mengoperasikan kapal pembangkit listrik, Marine Vessel Power Plant (MVPP) Aradeniz Powership Zeynep Sultan berkapasitas 60 MW pada Desember 2016.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan dirinya "mengawal" janji PT.PLN (Persero) Maluku dan Maluku Utara mengoperasikan kapal pembangkit listrik, Marine Vessel Power Plant (MVPP) Aradeniz Powership Zeynep Sultan berkapasitas 60 MW pada Desember 2016.

"Rencana awalnya Juni 2016, namun ditangguhkan karena PLN masih merampungkan sarana dan prasarana pendukungnya agar saat beroperasi pelayanan kepada pelanggan optimal," kata gubernur, dikonfirmasi, Kamis (21/7).

PT.PLN (Persero) menjadwalkan pada Mei 2016 kapalnya telah berlabuh di desa Waai, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk beroperasi pada Juni 2016.

"Saya sudah mengarahkan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir agar intensif memantau perkembangan pengembangan tenaga listrik tersebut guna menjamin kebutuhan masyarakat yang sering mengeluh terjadinya pemadaman dengan alasan mesin PLTA telah berusia tua maupun gangguan teknis lainnya," ujar gubernur.

Dia mengapresiasi pengoperasian kapal pembangkit listrik berkapasitas 60 Mega Watt (MW) tersebut yang berdasarkan penjelasan PT.PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara lebih besar dari beban puncak pemanfaatan energi listrik di pulau Ambon.

"Jadi ketersediaan energi listrik itu juga menjawab kebutuhan investor yang membutuhkan adanya jaminan listrik untuk menanamkan modalnya di pulau Ambon," kata Gubernur.

Karena itu, lanjutnya, PT.PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara hendaknya menetapi janji untuk mengoperasikan kapal pembangkit listrik tetap sesuai jadwal.

"Saya tetap mengikuti janji tersebut, makanya PT.PLN (Persero) Maluku dan Maluku Utara tidak menangguhkan pengoperasiannya lagi yang dijadwalkan Desember 2016," tandas Gubernur.

Sebelumnya, General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Indrandi Setiawan, mengatakan, Ambon terpilih sebagai salah satu dari lima wilayah di Indonesia yang akan ditempatkan kapal pembangkit listrik MVPP.

"Kapal pembangkit listrik dipastikan akan menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di pulau Ambon sehingga berupaya kapalnya segera dioperasikan, makanya untuk mengatasi pertumbuhan pelanggan, sehingga infrastruktur harus ditambah. Disisi pembangkit juga jaringan listriknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Sedangkan, General Manager PLN Unit Induk Proyek (UIP) Pembangkit Jaringan Maluku Wilayah XIV, Henrison menjelaskan, saat ini seluruh kesiapan jaringan telah siap dan ketika dilakukan pemasangan langsung masuk ke masing-masing gardu.

Kapal pembangkit yang akan beroperasi di Waai dengan kapasitas 60 MW, daya listrik ini akan disalurkan melalui transmisi 70kV di Waai, Passo hingga Sirimau.

"Nantinya melalui gardu yang ada di kawasan Passo juga di kecamatan Sirimau akan disalurkan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia mengakui, kapal ini sebagai solusi jangka pendek terhadap persoalan krisis listrik di berbagai daerah. Pengoperasian kapal genset ini sebagai "jembatan" sebelum tuntasnya proyek listrik 35.000 MW.

"Kapal-kapal 'genset raksasa' ini disewa oleh PLN untuk lima tahun ke depan dari perusahaan di Turki. Kita berharap masalah kelistrikan di Maluku dapat ditangani dengan kehadiran kapal pembangkit tersebut," tegas Henrison.

Transaksi Emas Di Ambon Sepi

Transaksi emas oleh para pedagang pinggiran jalan di kota Ambon, Maluku, terlihat relatif sepi.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Transaksi emas oleh para pedagang pinggiran jalan di kota Ambon, Maluku, terlihat relatif sepi.

"Biasa bang, setelah perayaan hari raya lebaran situasi kembali seperti hari-hari biasa. Pokoknya transaksi sepi," kata pedagang emas pinggiran yang menempati emperan toko di kawasan pertokoan jalan Latuharihari, Dullah,Rabu (20/7).

Dia mengatakan, biasanya kalau menjelang lebaran atau paling tidak 10 hari menjelang perayaan hari besar keagamaan, masyarakat yang menjual atau membeli perhiasan emas, namun setelah perayaan kembali sepi.

"Kita sudah terbiasa dengan situasi ini karena berlangsung dari tahun ke tahun. Warga yang menjual emas guna mendapatkan uang tunai menjelang perayaan Idul Fitri maupun keperluan anak-anak menjelang memasuki tahun ajaran baru," ujar Dullah.

Sedangkan, pedagang sekaligus tukang solder emas yang rusak, Natsir mengakui situasi transaksi saat ini kembali sepi.

"Syukurlah sejak pagi hari sudah mendapat order untuk menyambung dua titik kalung yang putus," ujarnya.

Dia menjelaskan, sekali solder lumayan sebab harganya Rp20.000/titik, baik cincin, anting, giwang maupun kalung.

Ditanya selain menjual dan solder apakah juga membeli emas dari masyarakat, dia menjelaskan, perlu melihat dahulu barang yang mau dijual.

Barangnya kalau masih utuh dibeli dengan harga Rp440.000/gram, sedangkan yang sudah rusak bervariasi Rp350.000 hingga Rp375.000/gram.

"Hasil pembelian akan diperbaiki, selanjutnya dipajang lagi untuk dijual kepada masyarakat yang mau membelinya seharga Rp480.000/gram," ujar Natsir.

Harga di pinggiran jalan berbeda memang dengan di toko yang menjual Rp575.000/gram karena barangnya masih baru.

34.158 Anak Ambon Belum Miliki Akte Kelahiran

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)kota Ambon menyebutkan sebanyak 34.158 anak belum memiliki akte kelahiran.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)kota Ambon menyebutkan sebanyak 34.158 anak belum memiliki akte kelahiran.

"Hingga Juni 2016 tercatat sebanyak 34.158 anak dari total 125.452 anak usia 0-18 tahun belum memiliki akte kelahiran, kata Kepala Disdukcapil kota Ambon, Din Tuharea, di Ambon, Selasa (19/7).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar anak di kota Ambon memiliki akte kelahiran sebagai bukti keabsahan warga negara, sambil berkoordinasi dengan camat, lurah,kepala desa, raja hingga ketua RT maupun RW.

Ia mengatakan, jumlah tersebut menyebar di lima kecamatan di Ambon . Kecamatan Nusaniwe 7.989 anak, Sirimau 14.620, Baguala 727, Teluk Ambon 8.994 dan kecamatan Leitimur Selatan 1.415 anak.

Upaya yang dilakukan pihaknya dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yakni sistem jemput bola atau pelayanan keliling oleh petugas Disdukcapil.

"Semula pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan adalah penduduk wajib aktif, tetapi saat ini diubah menjadi petugas melakukan pelayanan keliling untuk mendata, melalui sistem jemput bola," katanya.

Menurut Din, upaya tersebut dilakukan seiring dengan penerapan program KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) No.02 tahun 2016, sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Tugas negara memberikan identitas kepada warganya seiring dengan penerapan seluruh penduduknya, termasuk anak-anak. Penerbitan KIA sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan KIA selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri," ujarnya.

Ia menjelaskan, syarat yang harus dipenuhi setiap anak melalui orang tua guna penerbitan KIA yakni usia 0 - 17 tahun, tidak berbeda jauh dengan proses KTP elektronik yakni foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran anak serta PBB tahun berjalan.

KIA terbagi untuk anak umur 0 - 5 tahun tidak menggunakan foto, sedangkan usia 5 - 17 tahun menggunakan tetapi tidak melakukan perekaman data, tetapi hanya memasukan biodata.

Syarat tersebut mutlak disiapkan orang tua yang akan mengurus KIA. Kita berharap seluruhnya dapat berjalan dengan lancar.

Din mengemukakan, berbagai persiapan dilakukan Pemkot Ambon guna proses penerbitan KIA yakni rehabilitasi bangunan kantor Disdukcapil, penyiapan fasilitas komputer sebanyak 10 unit,serta penambahan sumber daya tenaga operator.

"Berbagai persiapan akan dilakukan untuk mendukung penerbitan KIA. Terpenting adalah penyiapan sumber daya operator, fasilitas komputer untuk mendukung proses penerbitan KIA, " tandasnya. (an/tm)

Batik Air Mendarat Kembali Karena Gangguan Mesin

Pesawat Batik Air rute Ambon-Jakarta mendarat kembali di bandara Internasional Pattimura Ambon setelah lepas landas pada pukul 07.00 WIT.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Pesawat Batik Air rute Ambon-Jakarta mendarat kembali di bandara Internasional Pattimura Ambon setelah lepas landas pada pukul 07.00 WIT.

"Setelah take off pukul 07.00 WIT pesawat Batik Air tujuan Jakarta kembali mendarat di bandara Pattimura karena masalah teknis di mesin pesawat," kata General Manager Angkasa Pura Ambon, Merpin Butar-Butar, ketika dihubungi Antara, di Ambon, Selasa (19/7).

Ia mengatakan, data yang dihimpun, pesawat Batik Air mengalami masalah teknis di mesin, sehingga pilot memutuskan untuk kembali mendarat (Return to Base-RTB).

Pesawat, katanya, kembali mendarat setelah berputar-putar di udara kurang lebih 15 menit untuk membakar sebagian bahan bakar, karena bahan bakar baru diisi.

"Jangka waktu pesawat kembali mendarat belum lama setelah take off, pesawat memutar beberapa kali di udara untuk menghilangkan bahan bakar sesuai berat untuk mendarat, karena ada batas maksimal landing," katanya.

Menurut dia, laporan yang diterima tidak ada masalah serius karena pesawat Batik Air baru mendarat di bandara Pattimura pada pukul 06.00 WIT membawa penumpang dari Jakarta.

"Kita berharap tidak ada masalah serius yang berdampak pada penerbangan di bandara Pattimura Ambon, karena sampai siang ini arus penerbangan datang dan berangkat masih normal dan tidak terpengaruh kejadian tadi pagi," katanya.

Dijelaskannya, sampai siang ini pesawat Batik Air masih berada di bandara Pattimura untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim teknik.

Setelah pesawat kembali mendarat di Bandara Pattimura, para penumpang mendatangi petugas Lion Air group di bandara tersebut.

Para penumpang lanjutnya, telah dialihkan ke maskapai penerbangan Lion Air dan juga ke sejumlah maskapai lain.

"Para penumpang sebagian telah dialihkan ke penerbangan Lion Air yang take off pada pukul 08.15, dan ada juga yang 'refund' ke maskapai lainnya. Prinsipnya masalah ini tidak berkaitan dengan bandara tetapi pada teknis pesawat," tandas Merpin.

Sampai saat ini Manager Lion Air Group Area Ambon, Ramli Makawimbang belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasi.

Tolak Guru Luar Maluku, Ratusan Mahasiswa Demo

Ratusan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura (FKIP Unpatti) Maluku mendatangi kantor gubernur Maluku guna bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Said Assagaf guna menyampaikan aspirasi mereka terkait akan di masukannya 540 tenaga guru Sarjana Mendidik pada Daerah (SM) 3 T di Provinsi Maluku.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Ratusan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura (FKIP Unpatti) Maluku mendatangi kantor gubernur Maluku guna bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Said Assagaf guna menyampaikan aspirasi mereka terkait akan di masukannya 540 tenaga guru Sarjana Mendidik pada Daerah (SM) 3 T di Provinsi Maluku.

Ratusan calon tenaga guru yang tengah mengikuti perndidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpatti ini mendatangi kantor Gubernur guna bertemu langsung dengan gubernur Maluku guna menyampaikan aspirasi mereka.

Aksi demo dan dukungan moral yang digelar Senin (18/7) oleh ratusan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpatti ini dimulai dengan long march yang dilakukan dari kampus PGSD yang terletak di kawasan jalan DR/ Latumeten ini para mahasiswa denga tegas menolak kehadiran 450 tenaga guru SM3T yang didatangkan dari luar Maluku.

Dalam orasinya para calon guru yang juga didukung sejumlah tenaga guru honor ini menandaskan, dengan kehadiran ratusan tenaga guru SM3T dari luar Maluku, maka akan menyebabkan terjadinya penganguran di Maluku. Selain itu juga sejauh ini di Maluku terdapat ratusan tenaga guru honor di Maluku.

"Yang mengerti akan karakteristik masyarakat Maluku adalah orang Maluku sendiri, oleh karena itu sudah barang tentunya tenaga guru di Maluku harus mendapat prioritas utama di negeri sendiri. Disamping itu kwalitas lulusan FKPI Unpatti yang mengabdi sebagai guru maupun calon guru tidak kalah dengan tenaga guru dari luar Maluku," tegas mereka.

Setelah melakukan orasi dihalaman depan kantor Gubernur Maluku, beberapa perwakilan pendemo lantas dipersilahkan masuk guna bertemu dengan Gubernur Maluku Said Assagaf.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Maluku yang didampingi Sekda Provinsi Maluku Hamin Bin Taher mengungkapkan, sebelum para pendemo mendatangi kantor Gubernur Maluku guna menyampaikan penolakan mereka terhadap kedatangan tenaga guru SM3T, Gubernur Maluku telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak kementrian.

"Dari pertemuan tersebut pihak kementrian Pendidikan telah menyetujui Universitas Pattimura Ambon berhak melakukan test dan seleksi masuk bagi tenaga guru SM3T dan Guru Garis Depan (GGD). Dan inilah yang nantinya akan menjadi paying hukum bagi kita untuk merekrut tenaga-tenaga pengajar di Maluku guna dijadikan tenaga guru SM3T dan GGD, " beber Gubernur.

Selain itu juga dalam pertemuan tersebut juga telah disepakati dan telah ditetapkan bahwa Maluku juga mendapat kuota tenaga guru GGD. Setelah memberikan pernyataan tersebut kepada perwakilan pendemo, Gubernur Maluku juga berkesempatan menemui para pendemo guna menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

"Yang pasti payung hukum perekrutan tenaga guru SM3T dan GGD telaha ada, jadi tinggal bagaimana kita menyusun rambu-rambunya saja. Namun yang pasti saya hanya meminta untuk penerimaan tenaga guru SM3T dan GGD 95 persen tenaga guru yang direkrut adalah anak-anak Maluku dan sisa 5 persennya tenaga dari luar Maluku," tegas Gubernur yang langsung mendapat aplaus dari massa pendemo.

Setelah mendengar langsung keterangan Gubernur Maluku itu Massa pendemo yang berjumlah kurang lebih 500 an mashasiswa FKIP Unpatti ini lantas dengan tertib membubarkan diri guna menuju ke DPRD Provinsi Maluku guna menyampaikan aspirasi yang sama kepada para wakil rakyat Maluku rumah rakyat Karang Panjang Ambon.