BeritaSeo: Pemerintahan

Gubernur Maluku Diberi Penghargaan Kepala Daerah Inovatif

Gubernur Maluku, Said Assagaff diberi penghargaan sebagai Kepala Daerah inovatif 2016 oleh Koran Sindo yang pelaksanaannya dijadwalkan di Bandung, Jawa Barat, pada 11 Agustus 2016
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku, Said Assagaff diberi penghargaan sebagai Kepala Daerah inovatif 2016 oleh Koran Sindo yang pelaksanaannya dijadwalkan di Bandung, Jawa Barat, pada 11 Agustus 2016.

Said, dikonfirmasi, Rabu (3/8), membenarkan diberikan penghargaan bersama sejumlah Gubernur lainnya di Tanah Air.

"Saya menerima penghargaan dari Koran Sindo antara lain bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur," ujarnya.

Dia belum mengetahui dasar penghargaan diberikan kepadanya oleh Koran Sindo yang sejak awal tidak tahu menahu adanya penilaian sehingga berhak atas prestasi tersebut.

"Pastinya penghargaan itu saya persembahkan buat masyarakat sebagai 'kado' HUT Proklamasi Indonesia ke-71 maupun Provinsi Maluku pada 19 Agustus 2016," kata Gubernur.

Dia pun termotivasi dengan penghargaan dari Koran Sindo yang diterima sejak dilantik memimpin Maluku bersama Wagub, Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2014.

"Saya jujur bekerja untuk 1,8 juta jiwa penduduk Maluku, tanpa berpikir menerima penghargaan. Namun, karena Koran Sindo memberikan nantinya, maka itu kehormatan yang memotivasi agar bekerja keras demi kesejahteraan rakyat Maluku," tandasnya.

Apalagi, penghargaan tersebut nantinya diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

"Saya dan Wagub Zeth Sahuburua bekerja dilandasi visi mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, sejahtera, aman, tentram, berkualitas demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan," tegas Gubernur Said.

Sebelumnya, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengapresiasi penghargaan yang diberikan Koran Sindo kepada para kepala daerah.

Penghargaan berupa anugerah Kepala Daerah Inovatif dinilai bisa memotivasi para Gubernur mau pun Bupati/ Wali Kota mengukir prestasi.

"Koran Sindo telah menyoroti pembangunan-pembangunan ini. Apalagi, masih banyak persoalan yang perlu dipecahkan bersama terhadap pemerintah daerah," katanya.

Gubernur Maluku Terima Tanda Kehormatan dari Presiden RI

Kupang, Tribun-Maluku.com :  Gubernur Maluku Ir Said Assagaff menjadi satu-satunya kepala daerah provinsi yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada Gubernur Maluku dan sejumlah kepala daerah lainnya yang dinilai berprestasi dalam program KKBPK.

Penyematan tanda kehormatan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 di Alun-Alun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, Sabtu (30/7).

Selain Gubernur Maluku, turut menerima tanda kehormatan tersebut H Dadang Mochamad Naser SH, S.IP (Bupati Bandung), Ir Hendra Gunawan SH, MM, (Bupati Musi Rawas, Sumsel), Ir HM Hatta Rahman MM (Bupati Maros, Sulsel), dan Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah MAGR (Bupati Bantaeng).

Kemudian, Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang, Jateng), dr H Mundjirin, ES.Sp.OG (Bupati Semarang, Jateng), Ir Hugua (Bupati Wakatobi, Sultra), Ir Nasaruddin MM (Bupati Aceh Tengah), dan Drs H Bambang M Yasin (Bupati Dompu, NTB).

Selanjutnya, Jimmie Feidie Eman SE Ak (Wali Kota Tomohon, Sulut), H Burhan Abdurahman SH MM (Wali Kota Ternate, Maluku Utara), H TB Haerul Jaman BSc SE (Wali Kota Serang, Banten), Ir Sigit Widyonindito MT (Wali Kota Magelang, Jateng), dan HM Qurais H Abidin (Wali Kota Bima, NTB).

Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga berkesempatan untuk menyerahkan Piala TP PKK KB-Kesehatan Pakarti Utama I untuk kategori kabupaten/kota serta Juara I Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pasangan KB Lesatari Teladan Tahun 2016.

Kepada para penerima tanda kehormatan dan penghargaan tersebut, Presiden memberikan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada negara guna menyukseskan program kependudukan dan pembangunan keluarga.

"Tingkatkan terus pengabdian, semangat, serta prestasi dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga," kata Presiden.

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

RSUD Haulussy Tak Penuhi Target PAD

Ambon, Tribun-Maluku.com : Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon tahun anggaran 2015 hanya sebesar Rp47,68 miliar dari yang ditargetkan Rp62,33 miliar.

"Pendapatan daerah yang kami peroleh hanya sekitar 76,43 persen karena disesuaikan dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2015," kata direktur RSUD dr.M. Haulussy, Justina Pawa di Ambon, Sabtu (30/7).

Menurut dia, kalau target PAD dalam APBD murni 2015 sesuai yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur hanya sebesar Rp44,78 miliar dan realisasinya terpenuhi.

Namun dalam APBD Perubahan 2015 justru dinaikan untuk keseimbangan neraca karena disesuaikan dengan belanja yang semakin meningkat pula.

"Kemudian kenapa tidak tercapai, karena target terlalu tinggi sedangkan pada tahun 2015 ini memang mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semakin rapi sehingga RSUD Haulussy sebagai pusat rujukan hanya menerima pasien rujukan," ujarnya.

Selain itu pendapatan terbesar RSUD Haulussy Ambon memang berasal dari pasien umum tetapi kemudian lebih dari 95 persen sudah beralih menjadi pasien BPJS.

Jadi selama ini pasien umum yang ikut mendongkrak pendapatan di RSUD kini telah beralih seluruhnya ke BPJS mandiri sehingga pasien umum RSUD milik Pemprov Maluku tersebut mengalami penurunan dan berimplikasi pada tidak tercapainya target yang diharapkan.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assagaf mengatakan, realisasi PAD dari satuan kerja perangkat daerah(SKPD)di Pemprov Maluku tahun anggaran 2015 sangat terpuruk dibanding perkembangan selama lima tahun terakhir.

Alasannya, hampir semua SKPD tidak memenuhi target pencapaian pendapatan maksimal, bahkan ada yang nihil sama sekali.

Sehingga DPRD akan memberikan perhatian khusus atas situasi seperti ini dan mendorong pemberian penghargaan bagi SKPD yang mencapai target dan sanksi berupa pengurangan pagu anggaran atau rasionalisasi anggaran bagi SKPD yang tidak memenuhi target pendapatan.

Terburuk, Kinerja Sejumlah SKPD Pemprov Tak Mampu Hasilkan PAD

Ambon, Tribun-Maluku.com : DPRD Provinsi Maluku menyayangkan kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov dalam tahun anggaran 2015 yang tidak memenuhi target pendapatan daerah.

"Mungkin ini merupakan sebuah situasi terburuk selama kurun waktu lima tahun belakangan, karena kenyataannya ada juga target PAD dari SKPD yang nihil atau nol persen," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Maluku, Syaid Mudsakir Assagaf di Ambon, Jumat.

Kondisi ini terlihat jelas dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2015, sehingga Banggar DPRD provinsi melakukan rapat kerja dengan Sekda dan seluruh pimpinan SKPD untuk membahas serta mengevaluasi.

Menurut dia, realisasi pendapatan SKPD provinsi tahun 2015 dinilai paling jelek karena tidak mencapai target, bahkan ada yang nihil sehingga menjadi catatan khusus bagi legislatif dewan agar kedepannya untuk pembahasan APBD perubahan 2016.

"Sejumlah SKPD dibebankan sesuai peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai SKPD penghasil PAD namun ternyata realisasinya mengecewakan," ujarnya.

Sehingga kedepannya DPRD akan memberikan perhatian khusus atas situasi seperti ini dan mendorong pemberian penghargaan bagi SKPD yang mencapai target serta pemberian sanksinya berupa pengurangan pagu anggaran atau raisonalisasi anggaran.

Dia mencontohkan keberadaan asrama puteri milik Pemrov di Sulawesi Selatan yang tidak diketahui persis sudah ada sejak kapan tetapi tidak pernah memberikan kontribusi bagi daerah.

Padahal dalam tahun anggaran 2015 misalnya, ada alokasi anggaran daerah untuk melakukan perbaikan asrama tersebut.

Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Zulkifli Anwar juga mengakui asrama puteri di Makassar belum jelas.

"Kita punya aset di Makassar tetapi belum memperoleh informasi lebih rinci karena selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada kompensasi penyetoran dalam bentuk PAD dalam LPJ tahunan," akui Zulkifli Hasan.

Dikatakan, dalam tahun anggaran 2015 memang ada alokasi APBD untuk perbaikan asramanya tetapi itu dikelola Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.

ASN Belum Masuk Kantor Dikenakan Pemotongan TKD

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup DPRD Maluku yang belum masuk kantor melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pasca liburan panjang Idul Fitri 1437 Hijriyah akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kerja daerah (TKD).
Ambon, Tribun-Maluku.com : Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup DPRD Maluku yang belum masuk kantor melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pasca liburan panjang Idul Fitri 1437 Hijriyah akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kerja daerah (TKD).

"Pemberian sanksinya tidak perlu sampai tingkat menahan atau memotong gaji mereka karena itu merupakan hak mutlak setiap ASN, tetapi kalau masih tetap berlibur dan tidak apel pagi harus dipotong TKD mereka," kata Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu di Ambon, Rabu (13/7).

Jumlah pegawai negeri di lingkup Sekretariat DPRD Maluku sekitar 100 orang, sudah termasuk tenaga kontrak dan saat apel pagi mencapai lebih dari 80 orang.

Menurut Roy, yang perlu diperhatikan adalah tenaga honorer yang tidak mendapatkan tunjangan seperti pegawai tetap.

Kalau untuk pimpinan dan anggota legislatif sebanyak 45 orang, belum seluruhnya masuk kantor sejak Senin, (11/6), tetapi berbagai agenda strategis DPRD saat ini sudah berjalan normal seperti rapat-rapat komisi dan badan musyawarah (Bamus).

"Komisi A sudah melakukan rapat internal sejak Selasa, (12/7) dan hari ini giliran pimpinan bersama anggota komisi B melakukan rapat internal," kata sekwan.

Sementara rapat pimpinan dan anggota badan musyawarah pada Selasa, (12/7) kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae untuk menentukan agenda kerja dewan.

Rapat kerja bamus ini juga telah mengagendakan rapat paripurna DPRD tentang laporan pertanggunjawaban gubernur yang berlangung pada Kamis, (14/7) besok.

300 PNS Kantor Gubernur Maluku Ikut Apel

Sebanyak 300an Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Gubernur Maluku dari total keseluruhan yang berjumlah 800an orang mengikuti apel pagi, Senin, sebagai hari perdana masuk libur perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Sebanyak 300an Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Gubernur Maluku dari total keseluruhan yang berjumlah 800an orang mengikuti apel pagi, Senin, sebagai hari perdana masuk libur perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah.

Apel itu dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Maluku, Maritje Lopulalan, yang dilanjutkan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Setda Maluku.

Maritje memimpin Sidak tim pertama di kantor Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Bakorlu serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tim kedua dipimpin Sekretaris BKD Setda Maluku, Donny Saimima ke BPBD, Dinas Perhubungan, RSUD dr.M. Haulussy, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian.

Sedangkan tim ketiga di Dinas Kominfo, BPMD, Bapedalda, Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Disnakertrans.

Setelah Sidak di SKPD, kegiatan serupa dilakukan ke biro maupun badan di Kantor Gubernur Maluku.

"Berdasarkan rekapitulasi di masing - masing SKPD maupun Biro/Badan, ternyata PNS yang masuk hari pertama pasca libur perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah hanya 75,3 persen dari 5.163 PNS di jajaran Pemprov Maluku," kata Maritje.

Menurut dia, hasil Sidak dilaporkan kepada Gubernur Said Assagaff, dan diinstruksikan menahan gaji Agustus 2016 terhadap PNS yang tidak masuk kantor hari perdana.

"Jadi data PNS yang tidak masuk kantor akan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar menahan gaji Agustus 2016 para PNS tersebut," katanya.

Dia menambahkan, sebelumnya para PNS telah diingatkan soal libur bersama perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah dengan sanksi atas pelanggarannya. (an/tm)

DPRD Tunggu Jadwal Pembahasan DOB Dari DPD-RI

Komisi B DPRD Maluku masih menunggu penentuan jadwal baru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendengarkan pembahasan rencana pemekaran 13 daerah otonom baru (DOB) di daerah ini.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Komisi B DPRD Maluku masih menunggu penentuan jadwal baru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendengarkan pembahasan rencana pemekaran 13 daerah otonom baru (DOB) di daerah ini.

"Kami sudah berkoordinasi dengan anggota DPD RI, Nono Sampono untuk rencana pembahasan tersebut," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans, di Ambon, Senin (11/7).

Penjelasan DOB baru oleh Nono Sampono bersama komisi A DPRD maupun Pemprov Maluku sebenarnya sudah terealisasi sejak awal Juli 2016, namun tertunda karena Dubes RI untuk Kroasia, Alex Litaay meninggal dunia.

Menurut Melki, rencana pertemuannya sementara dijadwalkan. Namun, komisi tidak akan mengundang seluruh tim pemekaran wilayah hadir dalam rapat tersebut.

"Untuk langkah awalnya, kami dari komisi bersama Setda Provinsi Maluku dan asisten pemerintahan akan melakukan pertemuan dengan DPD, sedangkan tim pemekaran akan dibuat undangan tersendiri untuk berapat dengan komisi," katanya.

Sebab keberadaan tim pemekaran wilayah ini menyebar di berbagai daerah, dan kalau mereka diberikan undangan rapat bersama namun tertunda maka yang disalah adalah komisi A.

Sebanyak 13 DOB di Maluku yang ditetapkan dalam desain besar pemekaran di Maluku adalah Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom-Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru Kayeli, Bula, Kepulauan Huamual, Lease dan Kawasan Khusus Kepulauan Banda.

 Namun, rencana ini untuk 2016 belum bisa direalisasikan pemerintah akibat adanya krisis keuangan negara yang dialami sesuai pernyataan Wapres Jusuf Kalla dalam rapat antar DPD, DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

13 DOB di Maluku yang telah diusulkan ke pemerintah akan direalisasikan setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang desain besar tata kelola pemerintahan RI disahkan menjadi peraturan pemerintah (PP).

"Rancangan PP ini mengatur soal pemekaran wilayah yang saat ini masih digodok, dan nantinya akan kami buat dalam bentuk peraturan daerah untuk pemekaran 13 DOB secara bertahap hingga tahun 2025," katanya. (an/tm)

Dewan Soroti Kualitas Pengerjaan Jalan di Kerinci





KERINCINEWS.COM, KERINCI - Banyaknya proyek di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang kualitasnya kurang baik mendapat sorotan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci. Pasalnya, ada proyek yang baru dibangun tahun 2015 lalu sudah mengalami kerusakan.




Ilusitrasi

Anggota Komisi III yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kerinci, H. Subastian Ismail,

Dinkes Kerinci Laksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2016



KERINCINEWS.COM, KERINCI - Bupati Kerinci H Adirozal membuka secara resmi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 di Kabupaten Kerinci, yang Bertempat di desa keluru kec. Keliling danau, Selasa pagi (8/3).

PIN Polio 2016 ini serentak dilaksanan di seluruh  Indonesia, sedangkan di Kerinci dipusatkan di Keliling Danau."Untuk mendapatkan Imunisasi polio bisa didapatkan di puskesmas terdekat,"

Diresmikan Bupati, Balai Benih Jadi Pusat Pembibitan Padi & Holtikultura Kab.Blora

Bupati Blora H.Djoko Nugroho menandatangani prsasti peresmian gebung Balai Benih milik Dintanbunakikan di Desa Purwosari, semalam. (foto: tg-dppkki)
BLORA. Bupati Blora Djoko Nurgoho meminta Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Dintanbunnakikan) yang berada di Desa Purwosari Kecamatan Blora menjadi pusat pembibitan benih padi dan holtikultura di Kabupaten Blora.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Blora saat meresmikan gedung baru balai benih dirangkaikan lounching kebun benih padi di Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Jumat (4/3) semalam.

“Saya minta pembuatan benih padi dan holtikultura berpusat di sini untuk kesejahteraan petani Blora,” ujar  Bupati Djoko Nugroho.

Petani juga disarankan menggunakan jenis benih yang berkualitas dan bersertifikat karena akan menghasilkan tanaman dengan produk yang berkualitas. “Kebun benih padi saya harapkan mampu menghasilkan benih yang unggul baik kualitas dan kuantitasnya,” jelasnya.

Bupati juga  menandaskan  bahwa lumbung padi perlu dihidupkan kembali sebagai salah satu proteksi ketahanan pangan di Blora.

Sebagai bukti peresmian, Bupati Djoko Nugroho menandatangani prasasti disaksikan Asisten II Setda Blora Drs. Bondan Sukarno,  Kepala Dintanbunnakikan Blora Ir. Hj. Reni Miharti dan Kasdim 0721/ Blora Mayor Kav Burhanuddin, ST.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dintanbunnakikan Blora Ir. Hj. Reni Miharti, berharap dengan adanya kebun benih tidak hanya gedungnya yang megah, melainkan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Blora.

Harapannya tidak hanya gedungnya yang megah melainkan bisa meningkatkan PAD di Kabupaten Blora,” ujar Kepala Dintanbunnakikan Blora Ir. Hj. Reni Miharti.

Sementara itu Kepala Bidang Tanaman Pangan Ngaliman, SP mengatakan dengan adanya gedung baru nantinya juga akan dimanfaatkan sebagai pelatihan dan pameran benih. Peresmian dimeriahkan pentas seni rakyat dengan menyuguhkan hiburan utama seni tayub.

Hadir pada acara tersebut, Asisten II Setda Blora Drs. Bondan Sukarno, Kepala BPMPKB Drs. H. Winarno, Kepala Disperindagkop UMKM Ir. Masykur, Kabag Humas dan Protokol Setda Blora Irfan Agustian Isfandaru, Camat Blora Kunto Aji, Camat Bogorejo Sarmidi, Camat Jepon Dwi Bambang Priyono, Camat Todanan Supriyono, Camat Banjarejo Suherman dan jajaran UPTD Distanbunnakikan.

Selain itu juga dihadiri Kasdim 0721/ Blora  Mayor Kav Burhanuddin, ST mewakili Dandim Letkol Inf Susilo, S. Sos. Nampak hadir pula jajaran Polres Blora diantaranya Kapolsek Blora AKP Sudarno, mewakili Kapolres AKBP Dwi Indra Maulana. Kemudian Danramil Kota Kapten Supartono dan babinsa  se wilayah Kecamatan Blora serta Perwakilan Gapoktan dan sejumlah Kepala Desa serta perangkat desa se wilayah Kecamatan Blora dan sekitarnya. (tg-DPPKKI)

Tingkatkan Kerja Membangun Blora, Bupati Gelar Rakor Bersama SKPD dan Camat

Bupati H.Djoko Nugroho (tengah) diapit Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si (kiri) dan Plt Sekda Sutikno Slamet (kanan) memimpin rakor dengan kepala SKPD dan Camat, kemarin. (foto: humasbla)
BLORA. Guna meningkatkan kualitas kerja agar tepat sasaran dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blora, Bupati H.Djoko Nugroho bersama Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si dan Plt Sekda Sutikno Slamet kemarin menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Camat.

Bertempat di ruang rapat Setda Kabupaten Blora, Bupati meminta kepada para kepala dinas/SKPD untuk menginventarisasi semua permasalahan sesuai bidangnya masing-masing guna merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan yang memang sedang dibutuhkan masyarakat.

Mengingat masih banyaknya desa di pelosok hutan yang belum teraliri jaringan listrik, Bupati meminta Kepala Dinas ESDM untuk membuat database desa mana saja yang belum dialiri listrik atau belum ada listrik.

“Masih banyak pedesaan di pelosok yang belum menikmati listrik, ini yang akan jadi perhatian Pemkab. Saya minta Dinas ESDM bisa memetakannya agar bisa segera diusahakan pengadaan jaringan listriknya,” ucap Pak Kokok, sapaan akrab Bupati Djoko Nugroho.

Kepala SKPD dan Camat serius ikuti rakor bersama Bupati. (foto: humasbla)
Sedangkan mengenai kerusakan jalan desa yang juga masih banyak dijumpai, orang nomor satu di Kabupaten Blora ini memerintahkan kepala DPU dan Bappeda Blora untuk mendata dan membuat skala prioritas perbaikan jalan pedesaan sesuai kategori kerusakan yang ada.

“Selain kerusakan jalan, saya berharap semua SKPD dapat menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pendapatan dapat ditingkatkan agar bisa membangun Blora yang lebih baik dan sejahtera,” lanjutnya.

Sementara itu Kabag Tata Pemerintahan mendapat tugas untuk segera menyelesaaikan peraturan daerah (perda) Perangkat Desa yang hingga kini masih menjadi polemik, serta perda BUMDES. Begitu juga dengan kepala Satpol PP diminta untuk segera menyusun draf perda tempat hiburan malam dan karaoke. 

“Saya minta semuanya agar lebih meningkatkan kinerja dan bekerja dengan baik, dengan harapan 5 tahun kedepan supaya lebih baik, karena di 5 tahun yang lalu saya sebagai Bupati merasa belum puas atas kinerja SKPD dan ada 17 permasalahan di Jateng diantaranya berada di Kabupaten Blora juga harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Dalam lima tahun kedepan ia berharap angka kemiskinan, bencana alam, infrastruktur, kekurangan air bersih dan lainnya bisa berkurang signifikan. Semua kepala SKPD dapat meminimalisir tingkat bencana dan ikut berperan serta dalam mengentaskan kemiskinan.
Begitu juga dengan Perhutani agar dapat memperhatikan masyarakat yang tinggal di tepi hutan.

“Mengenai wacana ESDM yang akan ditarik ke Pusat kita tunggu kejelasan dari Pusat, karena Blora yang punya minyak tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya yang menjadi sumber PAD. Melainkan masuk ke Negara,” ujarnya.

Rencana kedepan Pemerintah Kabupaten Blora akan menata pembangunan pasar yang dialokasikan di wilayah Gabus Kelurahan Mlangsen diatas tanah milik Pemkab. Taman 1.000 lampu yang ada di Kecamatan Cepu rencananya akan diperkecil dan jalan akan dilebarkan.


Diharapkan kepada semua instansi agar menyiapkan air guna mengantisipasi pada musim kemarau, dengan menyiapkan proposal program air bersih. Pemkab juga merencanakan akan membangun SPAM dari Kecamatan Cepu sampai ke Kecamatan Randublatung. (cep/jo-infoblora)

Kemendesa Bangun Desa Sadar Hukum

Pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan pengakuan dan kewenangan luas kepada desa untuk tampil menjadi pelaku utama pembangunan. Kebijakan ini tentunya butuh penguatan kapasitas masyarakat desa, termasuk terkait masalah hukum.
Jakarta, Tribun-Maluku.com : Pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan pengakuan dan kewenangan luas kepada desa untuk tampil menjadi pelaku utama pembangunan. Kebijakan ini tentunya butuh penguatan kapasitas masyarakat desa, termasuk terkait masalah hukum.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, Marwan Jafar sendiri memberi perhatian lebih terhadap kerentanan masyarakat desa terkait permasalahan hukum seperti sengketa lahan, kriminalisasi, dan masalah hukum lain yang sewaktu-waktu dapat menimpa masyarakat desa.

“Kita sudah minta aparat hukum seperti polri, kejaksaan untuk jangan melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Jangan mencari-cari kesalahan, apalagi hanya berdasarkan katanya-katanya orang. Nanti muncul fitnah. Masyarakat desa jangan ditakut-takuti,” ujar Menteri Desa Marwan Jafar, di Jakarta, Jumat (4/3).

Langkah kongkrit lain yang dilakukan Menteri Marwan adalah memberi akses bantuan hukum kepada masyarakat desa melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat desa yang sadar hukum.

“Kita juga sudah MoU dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menciptakan keluarga sadar hukum menuju masyarakat desa sadar hukum,” imbuhnya.

Komitmen kerjasama dengan Kemenkumham ini telah ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD), Ahmad Erani Yustika dengan menggandeng Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Ditjen PPMD Kementerian Desa dan BPHN secara bersama-sama melakukan pembinaan, pelatihan, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum dan paralegal di desa.

“Ini masuk dalam kegiatan prioritas dalam perubahan Rencana Kerja  pada tahun anggaran 2016 sampai tahun 2019 sebagai upaya serius untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hukum,” ujar Erani.

Keberadaan paralegal di desa, lanjut Erani, menjadi aspek penting dalam mewujudkan desa sadar hukum secara berkelanjutan. Paralegal tidak hanya memberikan pendampingan atau advokasi, juga memberi pembelajaran atau pemahaman tentang hukum terhadap masyarakat desa.

“Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat desa agar dapat mengadvokasi dirinya sendiri, dan menciptakan keberdayaan masyarakat desa dan kader desa dalam mengakses penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini hukum harus menjamin hak setiap orang  untuk mendapat keadilan tanpa adanya diskriminasi,” tegas Erani.

Nonton Wayang, Bupati Kokok : Ada PR Besar Yang Harus Segera Saya Selesaikan

Bupati H.Djoko Nugroho (Kokok) menyampaikan PR besarnya dalam memimpin Kabupaten Blora saat menonton wayang, semalam. (foto: ag-infoblora)
BLORA. Saat memberikan sambutan dalam acara wayangan Malam Jumat Pon di Pendopo Kabupaten Blora Kamis (3/3) semalam, H.Djoko Nugroho menyampaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang harus ia selesaikan di awal kepemimpinannya sebagai Bupati Blora untuk kedua kalinya.

“Dihadapan warga, malam ini (kemarin-red) saya sampaikan bahwa saya punya PR besar untuk membangun Blora. Yang pertama pembangunan Pasar Blora yang akan saya pindahkan ke wilayah Gabus,” ucap Bupati yang akrab dipanggil Kokok ini.

Ia beralasan pemindahan Pasar Induk Blora ke wilayah Gabus, Kelurahan Mlangsen agar mendapatkan lahan yang lebih luas karena lokasi lama sudah tidak layak untuk pasar.

“Pasar lama ini sudah tidak punya halaman, sangat sempit, tidak ada lahan parkir dan bongkar muat, banyak pedagang yang berjualan di tepi jalan sehingga sering membuat macet. Kalau di Gabus lahannya lebih luas, nanti akan disinergikan dengan sub terminal yang akan dibangun juga disitu,” lanjutnya.

Pemindahan pasar induk di Gabus menurutnya juga sebagai bentuk pemerataan pembangunan di Kota Blora. Dengan dipindah ke selatan, maka jalur ke arah Randublatung tersebut akan semakin hidup, terlebih di area tersebut juga dibangun perumahan serta SPBU.

“Saya tidak bermaksud menyusahkan pedagang ataupun pembeli, namun berusaha menyediakan pasar yang lebih nyaman dan aman untuk kegiatan jual beli tanpa mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.

Sedangkan PR kedua yang harus segera diselesaikan menurut Pak Kokok adalah perbaikan jalan pedesaan di tengah hutan. “Banyak desa-desa pelosok hutan yang belum pernah menikmati jalan bagus karena jalan akses menuju desa tersebut merupakan jalan milik Perhutani sehingga Pemkab tidak bisa memperbaikinya. Tahun ini Pemkab akan berupaya untuk mengambil alih pengelolaan jalan perhutani tersebut agar warga di desa pelosok hutan bisa menikmati jalan bagus,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan Desa Kalikangkung, Desa Blungun, Desa Bangkleyan, Desa Kepoh, Desa Bodeh dan lainnya yang berada di dalam hutan perlu diperhatikan secara serius. Beberapa hari lalu, Bupati yang juga mantan Dandim Rembang ini telah mengajak para kepala SKPD untuk meninjau Desa Gempol di Kecamatan Jati yang juga merupakan salah satu desa pelosok hutan guna merencanakan pembangunan infrastruktur.

Disinggung mengenai masalah kekeringan disaat musim kemarau, dirinya memastikan bahwa tahun depan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) dari Bengawan Solo yang proyeknya dikerjakan sejak 2015 lalu akan mulai beroperasi.

“Kalau SPAM sudah beroperasi, nanti kekeringan di Blora sebagian besar sudah bisa teratasi karena proyek tersebut menjangkau 6 kecamatan mulai Cepu hingga Blora. Pemkab juga terus mendorong pembangunan embung-embung untuk irigasi pertanian saat musim kemarau,” pungkasnya. (tio-infoblora)

SPPD PNS di Maluku Alami Peningkatan Jelang Pilkada

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor pemerintah daerah biasanya mengalami peningkatan luar biasa pada H-7 jelang pelaksanaan Pilkada serentak.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor pemerintah daerah biasanya mengalami peningkatan luar biasa pada H-7 jelang pelaksanaan Pilkada serentak.

"Bukan rahasia lagi kalau praktek seperti ini sudah lama terlaksana. Namun, sampai hari ini belum ada satu pun oknum PNS diberikan rekomendasi hukum oleh Bawaslu atau Panwas untuk diproses hingga pemecatan," kata anggota Komisi B DPRD Maluku, Herman Hattu, di Ambon, Kamis (3/3).

Setelah mendapatkan SPPD, para PNS ini pulang kampung secara terselubung bermain sebagai tim sukses untuk memperjuangkan dan memenangkan kandidat tertentu, terutama bakal calon kepala daerah yang statusnya petahana.

Penjelasan Herman Hattu disampaikan dalam rapat kerja komisi dengan KPU dan Bawaslu Maluku serta Kesbangpol dan Linmas Setda provinsi, dipimpin Melkias Frans selaku ketua komisi.

Khusus penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017, menurut Herman, yang paling rawan terjadi pelanggaran adalah Kabupaten Maluku Tengah.

Saat ini, para guru di kecamatan Saparua misalnya sudah dibagikan kalender kandidat tertentu dan dilakukan mutasi guru ke tempat tugas baru yang lebih jauh di pulau-pulau.

"Ini merupakan sebuah perbuatan yang tercela. Jadi sebelum dilakukan proses pendaftaran, maka petahana harus mundur dari jabatannya baru bisa dikatakan adil," tegas Herman.

Ironisnya lagi, menurut dia, Camat Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, saat ini berfungsi sebagai tim sukses untuk petahana.

Praktek seperti perlu mempertanyakan fungsi pengawasan dari Bawaslu, Panwas, atau pun pihak Inspektorat Pemprov Maluku dan kabupaten/kota, sebab dana pengawasan dan evaluasi sudah diberikan.

"Saya siap dikonfrontir dengan permasalahan yang terjadi di Maluku Tengah," tandasnya.

Persoalan serupa juga disampaikan anggota komisi A, Amir Rumra yang menyatakan keterlibatan oknum PNS dalam Pilkada secara masif terjadi di mana-mana.

Sehingga khusus untuk bakal calon kepala daerah yang petahana perlu diawasi sejak awal tahapan Pilkada serentak mulai berjalan, dan kalau Bawaslu atau Panwas menemukan kasus seperti ini langsung ditindak tegas.

Dia mencontohkan Pilkada serentak di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) ada kasus seperti ini dan pelakunya sempat dihakimi masyarakat.

Anggota komisi lainnya, Syarief Hadler minta perhatian Panwas dan KPU terhadap data-data pemilih tetap karena mendekati hari pencoblosan justru terjadi perubahan DPT sehingga mengganggu proses Pilkada.

Komisi juga akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU serta Panwas, sebelum tahapan-tahapan pilkada serentak dilaksanakan.

Pelantikan Rajiman Jadi Anggota DPRD Blora Dibayangi Gugatan Sunoto

Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD Blora melantik Rajiman Suntarko dalam rapat paripurna, siang tadi. (foto: ar-infoblora)
BLORA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora hari ini, Kamis (3/3), mempunyai anggota baru. Rajiman Santarko telah dilantik sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) dari fraksi Partai Golkar. Mantan Camat Tunjungan itu menggantikan HM Kusnanto yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Blora karena mencalonkan diri sebagai bupati di Pilkada Blora 2015 silam.

Jabatan wakil ketua DPRD Blora yang sebelumnya juga ditempati Kusnanto, telah diganti Sri Handayani yang juga anggota DPRD dari Partai Golkar sejak 20 Januari 2016. Adapun keanggotaan Kusnanto di DPRD digantikan Rajiman Santarko berdasarkan surat keputusan (SK) PAW dari gubernur Jateng yang dikeluarkan bulan lalu.

“Kami tindaklanjuti SK gubernur Jateng tersebut dengan menggelar rapat paripurna PAW anggota DPRD Blora, Kamis (3/3) pukul 10.00 WIB tadi,” ujar Ketua DPRD H Bambang Susilo.

Sejak kemarin, Rajiman Santarko telah mengikuti gladi bersih yang digelar sekretariat dewan. ‘’Setelah dilantik, saya akan bertugas di Komisi D,” tandas Rajiman Santarko.

Rapat paripurna PAW hari ini dikabarkan dibayangi ancaman gugatan yang bakal dilakukan H Sunoto. Sunoto yang juga calon legislatif (caleg) dari Partai Golkar sebelumnya meminta agar pelantikan PAW tidak digelar dulu. Pasalnya, hingga kini proses persidangan gugatan dia terhadap keputusan KPU Blora di PTUN Semarang masih berlangsung.

“Negara kita negara hukum. Proses hukum harus dihormati. Kalau sudah tidak mau menghormati hukum, tentu ada risikonya,” tegasnya.

Sunoto yang juga mantan kepala desa (kades) Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, menegaskan, jika ada pelantikan PAW dan ternyata gugatannya di PTUN dikabulkan, berarti ada uang negara yang dihambur-hamburkan untuk pelantikan dua kali.

“Pemikiran semacam itu yang harus kita pakai. Tunggu sampai proses hukum di PTUN selesai,” katanya.

Menyikapi ancaman gugatan yang bakal dilancarkan Sunoto jika PAW dilakukan, Ketua DPRD Blora H Bambang Susilo berupaya menanggapinya dengan bijak. “Gugatan ke PTUN tidak menghalangi proses PAW. Yang ada kita lantik dulu. Kalaupun nantinya ada putusan lain dari PTUN terkait gugatan itu, tentu kami akan laksanakan putusan tersebut,” tegasnya. (Aiz-SM | Jo-infoblora)

Adirozal Berharap Guru Ngaji jadi Garda Terdepan Mengajarkan Akhlak







KERINCINEWS.COM, KERINCI - Sebanyak 600 orang guru pengajian Taman pendidikan Al-Quran/Taman Pendidikan Seni Al-Quran (TPA/TPSA) se kabupaten Kerinci mengikuti kegiatan pembekalan guru TPA/TPSA yang dilaksanakan oleh Pemkab Kerinci, Selasa pagi tadi (1/3) di Gedung Nasional Sungaipenuh.


Ketua Panitia Pelaksana, Marius Latif, mengungkapkan bahwa tujuan pembekalan guru pengajian adalah

Kunjungi Desa Gempol, Bupati Ajak SKPD Susun Pembangunan Blora Selatan

Bupati Blora H.Djoko Nugroho (lurik coklat) di emperan SDN 1 Selogender berdialog dengan warga Desa Gempol Kecamatan Jati didampingi para kepala SKPD untuk merencanakan pembangunan Blora Selatan. (foto: ain-infoblora)
BLORA. Komitmen pasangan Bupati H.Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si untuk fokus melakukan pembangunan di wilayah Blora Selatan yang masih tertinggal karena banyak yang tinggal di dalam kawasan hutan seperti Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan hingga Kedungtuban nampaknya mulai dilakukan.

Seperti yang dilakukan Pak Kokok (sapaan akrab Bupati Djoko Nugroho) pada Selasa (1/3) bersama-sama dengan beberapa kepala SKPD melakukan kunjungan kerja ke desa pelosok hutan yang berada di Kecamatan Jati (Doplang), tepatnya di Dukuh Bendokerep Desa Gempol untuk menjaring aspirasi warga pedalaman hutan.

Bertempat di halaman SDN 1 Selogender Dukuh Bendokerep, Desa Gempol, Bupati Kokok ditemani Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bondan Sukarno, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samgautama Karnajaya, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Dintanbunakikan) Reni Miharti, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Ahmad Wardoyo, Kepala Dinas Kesehatan dr.Henny Indriyanti serta Dandim 0721 Blora, melakukan jaring aspirasi warga untuk merancang pembangunan.

Bupati Kokok di emperan SD N 1 Selogender menjaring aspirasi warga
terkait perencanaan pembangunan desa di wilayah hutan menuju pusat kecamatan.
(foto: ain-infoblora)
Hadir dalam acara tersebut jajaran Muspika Kecamatan Jati, Kepala Desa Gempol, Kepala Desa Getas, Kepala Desa Kalikangkung, Kepala UPTD TK SD Kecamatan Jati beserta ratusan warga setempat. Mereka menyampaikan aspirasi masing-masing kepada Bupati dan kepala SKPD terkait tentang usulan pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

Alhamdulilah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehinga kita semua bisa bertemu disini dalam keadaan sehat. Dengan kunjungan ini, saya ajak semua kepala SKPD terkait agar bisa langsung merasakan bagaimana kehidupan di wilayah hutan yang perlu diperhatikan extra. Saya bawa kepala dinas terkait, silahkan bapak semua hadirin disini ngudoroso, sampaikan aspirasi untuk pembangunan desa ini,” ucap Bupati Kokok.

“Saya akan bangun akses jalan utama di wilayah desa ini hingga kecamatan. Sehingga akses jalan menuju antar desa bisa bagus dan masyarakat bisa menikmati pembangunan. Pemkab juga akan bangun fasilitas sekolah SD, perbaikan gedung sekolah dan sarana penunjang seperti perpustakaan dan perbaikan ruang kelas,” lanjutnya.

Dirinya berjanji semua saran dan aspirasi warga desa akan ditampung dan akan diwujudkan demi terciptanya pembangunan yang merata di Kabupaten Blora. Khusus di bidang pertanian, Pemkab akan memberikan bantuan traktor untuk 3 kelompok tani dan juga mesin pengering jagung karena daerah tersebut termasuk daerah penghasil jagung. Sedangkan di bidang kesehatan, akan dibangunkan Poliklinik Desa agar pelayanan kesehatan bisa maksimal, karena jarak Puskesmas di Kecamatan cukup jauh dari desa. (rs-infoblora)

Ditata Ulang, CFD Kota Blora Setiap Minggu Bakal Dimeriahkan Berbagai Komunitas

Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si bersama Kepala DPPKKI Blora Slamet Pamudji memimpin rapat koordinasi pelaksanaan CFD, Selasa (1/3). (foto: ar-infoblora)
BLORA. Pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Alun-alun Blora hingga Jl.Pemuda tepat di Perempatan Grojogan yang selama ini telah dilaksanakan sejak September 2014 setiap Minggu pagi atas gagasan Kapolres Blora saat itu, kini akan ditata kembali oleh Pemkab Blora.

Dengan merangkul beberapa pihak terkait dari Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Satlantas Polres Blora, BUMN/BUMD serta berbagai komunitas yang ada di Kota Blora, Pemkab ingin mengemas kegiatan CFD lebih menarik dan menjadi pusat kegiatan masyarakat setiap Minggu pagi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Selasa pagi (1/3) pukul 09.30 WIB di ruang rapat Gedung Setda Blora digelar rapat koordinasi pelaksanaan CFD yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si mewakili Pak Kokok (sapaan akrab Bupati Blora), Kepala DPPKKI Slamet Pamudji, Kepala BLH Wahyu Agustini, Kepala Satpol PP Sri Handoko, Kasatlantas Polres Blora AKP Handoko Suseno, Kabid Pemuda dan Olahraga Dindikpora Blora, Camat Blora Kota, Ketua Formi, Komunitas Jantung Sehat, BMC dan paguyuban pedagang kaki lima Pujakumara.

Dalam rapat tersebut H.Arief Rohman M.Si memaparkan bahwa atas anjuran Bupati Blora H.Djoko Nugroho, perlu diadakan penataan ulang tentang konsep pelaksanaan CFD. “Pak Kokok menghendaki ada penataan ulang pelaksanaan CFD. Jangan hanya sekenanya untuk ajang olahraga saja. Karena CFD juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat lainnya,” ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa selama ini pantauan di media sosial, media online dan beberapa laporan yang masuk kepada dirinya menunjukkan bahwa pelaksanaan CFD masih kurang greget dan minim dukungan dari beberapa pihak terkait. “Yang ada hanya jalan ditutup oleh Satlantas dan warga dipersilahkan berolahraga sepuasnya mulai pukul 05.00 WIB hingga 08.00 WIB. Tidak ada pengisi acara yang terkonsep dengan baik,” lanjutnya.

Kegiatan CFD minggu lalu hanya dimanfaatkan untuk olahraga saja, padahal
banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam aktifitas CFD. (foto: nws-infoblora)
Melalui rapat tersebut, Pemkab ingin beberapa pihak terkait bisa ambil peran dalam mengisi pelaksanaan CFD baik dengan kegiatan olahraga, kesenian, komunitas hobby, kuliner hingga event-event sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat umum.

Sementara itu, Kepala DPPKKI Blora Slamet Pamudji setuju dengan konsep yang diminta oleh Bupati dan Wakil Bupati terkait pelaksanaan CFD. Pihaknya bersama BLH akan mengkoordinasi pelaksanaan CFD yang selama ini dilaksanakan oleh Satlantas Polres Blora.

“Forum rapat tadi menyetujui usulan Pemkab, kami siap melaksanakannya mulai minggu depan dan akan dilaunching pada 13 Maret 2016. Kalaupun butuh anggaran, Pemkab siap mencarikan solusinya agar pelaksanaan CFD bisa terlaksana dengan baik,” ujar Slamet Pamudji.

Slamet Pamudji menjelaskan bahwa nantinya CFD akan diramaikan oleh aktifitas beberapa komunitas seperti senam, bersepeda, jogging, futsal, sepatu roda, dan lainnya. Selain itu juga ada perpustakaan keliling, samsat keliling, sosialisasi pajak, kegiatan seni budaya, baik musik ataupun komunitas hobby lainnya sehingga CFD lebih ramai dan bermanfaat untuk kegiatan akhir pekan di Kota Blora.

“Sebelumnya pelaksanaan CFD hanya digelar setiap minggu pertama dan minggu ketiga, namun setelah rapat tadi disepakati pelaksanaan CFD akan dilakukan setiap hari Minggu pagi. Jadi sebulan 4 kali secara rutin, dan pengisi acaranya nanti bergantian,” lanjut Slamet Pamudji.

Pihak BUMD dan BUMN serta kantor-kantor SKPD yang terkait dengan layanan publik nantinya juga dipersilahkan untuk membuka pos sosialisasi program layanan masyarakat disaat pelaksanaan CFD.

Selain di Blora, menurut Slamet Pamudji pelaksanaan CFD juga digelar di Kecamatan Cepu. Untuk di Kecamatan Cepu pelaksanaannya digelar di kawasan Lapangan Tuk Buntung Kelurahan Balun. (ag-infoblora)

Kerinci Lakukan Pelatihan Guru TPA







KERINCINEWS.COM, KERINCI - Sebanyak 600 orang guru pengajian Taman pendidikan Al-Quran/Taman Pendidikan Seni Al-Quran (TPA/TPSA) se kabupaten Kerinci mengikuti kegiatan pelatihan guru TPA/TPSA yang dilaksanakan oleh Pemkab Kerinci, Selasa pagi tadi (1/3) di Gedung Nasional Sungaipenuh.

Ketua Panitia Pelaksana, Marius Latif, mengungkapkan bahwa tujuan pembekalan guru pengajian adalah untuk

Pisah Sambut Dandim, Bupati Minta Pejabat Baru Segera Menyesuaikan Diri

Bupati Blora H.Djoko Nugroho memberikan ucapan selamat jalan dan seamat bertugas kepada pejabat lama dan pejabat baru Dandim 0721, Senin (29/2) semalam. (foto: ag-infoblora)
BLORA. Pasca ditetapkannya pergeseran jabatan di jajaran Makorem 073 Makutarama yang salah satunya menggeser Komandan Kodim (Dandim) 0721 Blora pada Jumat (26/2) lalu di Salatiga. Pemkab Blora, Senin malam (29/2) menggelar acara pisah sambut dengan pejabat lama dan pejabat baru Dandim 0721 Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Pejabat Dandim lama Letkol Inf Ariful Mutaqin dipindah tugaskan ke Wadan Rindam IV Diponegoro di Magelang. Sedangkan pejabat baru Letkol Inf Susilo S.Sos dari Panbandya Ops Kas Kostrad kini menjabat sebagai Dandim 0721 Blora.

Dalam malam pisah sambut tersebut, Bupati Blora H.Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih kepada Letkol Inf Ariful Mutaqin yang telah beberapa tahun ini mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menjalankan tugas di Kabupaten Blora.

“Kepada pejabat baru, Dandim Letkol Inf Susilo S.Sos saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Blora. Masih banyak tugas Dandim yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga saya minta Pak Dandim baru untuk segera menyesuaikan diri dengan harapan pengalihan tugas ini bisa dilanjutkan sesuai dengan pokok-pokok tugas yang telah disusun,” ucap Pak Kokok, sapaan akrab Bupati Blora.

Ia mendoakan semoga Letkol Inf Ariful Mutaqin diberikan kelancaran berkarir di tempat kerja yang baru. Sedangkan kepada Letkol Inf Susilo S.Sos ia meminta adanya peningkatan membangun kebersamaan dan solidaritas antar instansi guna menyukseskan program kerja Pemerintah Kabupaten.

Hadir dalam acara pisah sambut, Bupati Blora H.Djoko Nugroho bersama istri, Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si bersama istri, Kapolres Blora AKBP Dwi Indra Maulana SIK bersama istri, Komandan Yonif 410 Alugoro serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora. (ag-infoblora)