BeritaSeo: Kependudukan

Presiden : Keluarga Harus Pastikan Fungsi Perlindungan Anak Terwujud

Presiden RI,  Ir. Joko Widodo
AMBON Tribun-Maluku.com- Keluarga sebagai pihak terdepan dan terpenting bagi perkembangan anak harus memastikan bahwa fungsi perlindungan terhadap anak benar-benar terwujud. Kekerasan terhadap anak harus distop dan tidak bisa kita biarkan lagi.

Demikian dikatakan Presiden RI  Ir. Joko Widodo dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 di Alun-alun Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Sabtu 30 Juli 2016 lalu.

Selain menyinggung perlindungan dari kekerasan terhadap anak, Presiden juga menyinggung soal dampak negatif dari penggunaan teknologi dan konsumsi informasi. Jokowi menekankan agar para orang tua mampu mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif dan produktif.

"Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif penggunaan teknologi dan konsumsi informasi. Ini harus hati-hati, bukan berarti anak-anak sama sekali dilarang menggunakan teknologi atau mendapat informasi namun lebih kepada penggunaan teknologi dan konsumsi informasi yang positif yang produktif,"jelas Presiden.

Guna menyiapkan anak Indonesia yang unggul dan berdaya saing, Presiden berpesan kepada para orang tua untuk dapat mengembangkan pola pikir produktif kepada diri dan anak-anaknya. Dari yang pesimis menjadi pribadi yang optimis. Dari yang malas menjadi pribadi pekerja keras. Dari yang hanya senang sebagai pengikut menjadi pribadi yang bangga sebagai pemimpin.

"Bila keluarga bisa memupuk pola pikir dan perilaku yang produktif, maka kita bisa melahirkan generasi emas Indonesia. Generasi pemenang, generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, generasi yang produktif, dan generasi yang visioner,"tambahnya.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi inisiatif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengedepankan empat konsep besar, yaitu keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya, dan keluarga berbagi.

"Saya minta keempat konsep itu jangan hanya jadi jargon, tapi bisa diterjemahkan dengan jelas dan rinci menjadi kerja nyata yang dilakukan oleh BKKBN,"pinta Presiden.

Selain itu Presiden RI berkesempatan untuk menyematkan tanda kehormatan kepada para pelaku program kependudukan dan keluarga berencana nasional yang berprestasi di berbagai daerah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas perjuangan, kontribusi, dan dedikasi mereka bagi keluarga Indonesia. Para penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Program KKBPK adalah:
Ir. Said Assagaf, Gubernur Maluku; H. Dadang Mochamad Naser, SH. S.IP. Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat; Ir. Hendra Gunawan, SH. MM. Bupati Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan; Ir. H.M. Hatta Rahman, MM. Bupati Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.AGR., Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang, Provinsi Jawa Tengah; dr. H. Mundjirin, ES.Sp.OG, Bupati Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Ir. Hugua, Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; Ir. Nasaruddin, MM. Bupati Aceh Tengah, Provinsi Aceh; Drs. H. Bambang M. Yasin, Bupati Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Jimmie Feidie Eman, SE. Ak, Walikota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara; H. Burhan Abdurahman, SH. MM, Walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara; H.TB. Haerul Jaman, B.Sc.SE. Walikota Serang, Provinsi Banten; Ir. Sigit Widyonindito, MT. Walikota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; H.M. Qurais H. Abidin, Walikota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga berkesempatan menyerahkan Piala TP PKK KB-Kesehatan Pakarti Utama I untuk kategori Kabupaten dan Kota serta Juara I Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pasangan KB Lesatari Teladan Tahun 2016.

Kepada para penerima tanda kehormatan dan penghargaan tersebut, Presiden memberikan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada negara guna menyukseskan program kependudukan dan pembangunan keluarga.

"Tingkatkan terus pengabdian, semangat, serta prestasi dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga,"pinta Presiden.(TM)

Sekolah Siaga Kependudukan Akan Dibentuk

John Sesa, SE. MM
AMBON Tribun-Maluku.com- Pencanangan Kampung KB baik tingkat Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah sudah dilaksanakan dan selanjutnya akan diikuti oleh kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku.

Tidak hanya sebatas pencanangan Kampung KB namun akan ditindaklanjuti dengan intervensi program baik program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), maupun program lintas sektor terkait.

Demikian keterangan John Sesa, SE. MM Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku kepada Tribun-Maluku.com diruang kerjanya, Selasa (1/3/2016).

Menurut Sesa, program KB ditangani secara komprehensif ada bidang yang menangani langsung secara fisik seperti bidang KB/KR, ADPIN dan KS/PK, sedangkan bidang Pengendalian Penduduk menangani soal perubahan pola pikir masyarakat tentang apa itu konsep kependudukan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah daerah kumuh.

"Kita lebih banyak menangani soal perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat tentang konsep kependudukan melalui kegiatan  pelatihan, sosialisasi pada semua jenjang di masyarakat,"katanya.

Sebagai contoh, pihaknya melakukan sosialisasi kepada guru SMA/SMK mata pelajaran Biologi dan PKN di Kota Ambon tentang konsep-konsep kependudukan, kaitannya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan diharapkan mereka akan meneruskan konsep ini kepada siswa di sekolah masing-masing, selain itu sosialisasi dilakukan juga kepada tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga).

Diakuinya, untuk merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat soal kependudukan agak sulit sehingga pihaknya tidak bekerja sendiri, tetapi selalu menggandeng mitra kerja seperti Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera (Fapsedu), Pusat Studi Kependudukan (PSKK), Kualisi Kependudukan, Media dan lain-lain.

Dikatakan, saat ini konsep kependudukan sudah masuk kepada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan untuk tingkat Taman Kanak-kanak disediakan Komik Kependudukan, sedangkan tingkat SD, SMP dan SMA/SMK disediakan Modul Kependudukan.

Sebanyak 11 SMA/SMK di Kota Ambon yang sudah dilakukan sosialisasi kependudukan dan akan dilanjutkan kepada 11 kabupaten/kota di Maluku, serta ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan muridnya akan bekerja seperti petugas KB.

Harapannya, konsep masyarakat tentang kependudukan bisa berubah dari istilah banyak anak banyak rejeki menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dari kuantitas menjadi kualitas karena dari keluarga yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.(TM02) 

Pramuka, Mitra BKKBN Yang Potensial

Fredy Kastanya dan Mona Tomasoa
AMBON Tribun-Maluku.com-  Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Fredy Kastanya, SE. M.Si katakan, siswa/siswi SMA yang tergabung dalam Gugus Depan Pramuka Kwarcab Ambon, diikutkan dalam sosialisasi Saka Kencana agar mereka dapat memahami dan mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik dilingkungan anggota Pramuka maupun masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari sosialisasi Saka Kencana yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Pramuka desa Suli Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (27/2) adalah para siswa dapat memahami dengan benar manfaat program KKBPK.

Sebagai pimpinan Saka Kencana daerah Maluku Kastanya katakan, Gugus Depan Pramuka merupakan salah satu mitra BKKBN yang paling potensial, dimana sebagai pendega dan penegak perlu dibina untuk memahami dengan benar program KKBPK.

Mereka juga sebagai corong pembangunan dalam menyampaikan informasi bukan saja tentang program KKBPK, namun semua program pembangunan yang sedang giat dilaksanakan.

Dengan didampingi Sekretaris 2 Saka Kencana Mona Tomasoa, Kastanya optimis para pendega dan penegak dapat memahami dengan benar materi KKBPK yang disampaikan dalam sosialisasi dimaksud.(TM02)

BKKBN Maluku Gelar Sosialisasi Saka Kencana

Fredy Kastanya, SE. M.Si (tengah)
AMBON Tribun-Maluku.com-  BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi Saka Kencana Tingkat Provinsi Maluku tahun 2016, bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka desa Suli Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (27/2).

Peserta sosialisasi Saka Kencana adalah siswa/siswi SMA yang mewakili sekolahnya, sekaligus sebagai penegak dan pendega Gugus Depan Pramuka Kwarcab Ambon berjumlah 100 orang.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS/PK) BKKBN Maluku Fredy Kastanya, SE. M.Si mewakili Kepala Perwakilan BKKBN membuka dengan resmi sosialisasi dimaksud.

Peserta Sosialisasi Saka Kencana
Dalam sambutannya Kastanya katakan, Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan non formal yang bersifat sukarela, tidak memandang latar belakang etnis, suku, ras, agama, sehingga gerakan ini terbuka untuk semua golongan.

Pendidikan kepramukaan bertujuan membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak, kepribadian dan rasa kebersamaan, memiliki kepedulian yang tinggi untuk sesama, membentuk kecakapan hidup (life skill), guna memiliki rasa cinta tanah air, patriot dan semangat bela negara.

Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana) adalah wadah pengembangan pengetahuan, disiplin, tanggungjawab, ketrampilan dan pembinaan dalam bidang Kependudukan Keluarga Barencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan kader pembangunan yang memahami dan trampil, serta dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).(TM02)

BKB Holistik Integratif Filma Berkembang Pesat

Rina Wattimena, S.Sos (nomor 2 dari kanan)
AMBON Tribun-Maluku.com- Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif (HI) FILMA melakukan pelayanan terpadu berupa Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Filma, Bina Keluarga Balita (BKB) Melati dan Posyandu Beringin.

BKB HI Filma sudah dibentuk tahun 2003 lalu dengan jumlah kader 5 orang yang memberikan pelayanan kepada anak-anak dengan kelompok umur 0-1 tahun, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5/6 tahun usia pra sekolah.


Pelayanan Paud Filma dilaksanakan hari Senin, Rabu dan Jumat dengan jumlah siswa 20 orang, sedangkan pelayanan BKB Melati sasarannya kepada ibu-ibu yang punya anak balita dan pelayanan Posyandu dilaksanakan minggu ke-4 bulan berjalan bagi 30-40 anak.

Jadwal pelayanan Posyandu dan BKB berjalan bersamaan yaitu petugas kesehatan dari Puskesmas Benteng  melakukan penimbangan anak dan pemberian makanan tambahan, sedangkan Kader BKB memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu dan anak-anak bermain bersama dengan menggunakan Alat Permainan Edukasi (APE) dibawah pengawasan kader.

Pantauan media ini di BKB HI Filma terlihat, petugas kesehatan dari Puskesmas Benteng sedang memberikan pelayanan yaitu penimbangan anak dan pemberian makanan tambahan, yang disaksikan oleh pengelola BKB Holistik Integratif Filma ibu Rina Wattimena, S.Sos.

Wattimena merasa bangga karena Kepala BKKBN RI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Bunda Paud Kota Ambon dan Kepala BKKBD Kota Ambon, pernah mengunjungi BKB Holistik Integratif Filma Januari 2016 lalu. Setidaknya kehadiran para pejabat ini ada harapan bahwa kedepan ada perhatian serius dari pemerintah kepada kelompok bermain yang dikelolanya,"harapnya.

Banyak suka duka yang dialami Paud Filma yaitu ada orang tua yang sangat menunjang dengan dana tapi ada juga orang tua yang pas-pasan.

Dengan dibantu oleh suaminya Ir. Ch. Patty, MP Dosen Pertanian Unpatti Paud Filma kini sudah berkembang pesat yaitu tidak hanya menerima anak-anak dari RT 001/05, RT 001/07 Kelurahan Wainitu saja, tetapi sudah berkembang sampai ke Desa Amahusu, Kelurahan Kudamati, Benteng, Talake, OSM dan Wainitu.

Paud Filma pernah mendapat bantuan dana rintisan Rp.35 juta dari Kementerian P dan K tahun 2013 dan Diknas Provinsi berupa APE, sedangkan dari Dikor Kota Ambon belum.

Untuk itu Wattimena berharap, ada perhatian dari pemerintah kepada Paud Filma dan Paud-Paud lain di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, untuk mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini.(TM02)

Assegaff Canangkan 1000 Implan di Buru

Drs. Djufry Assegaff (duduk kanan)
NAMLEA Tribun-Maluku.com-  Dalam upaya meningkatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), maka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melakukan pencanangan Seribu Implant di Kabupaten Buru bertempat di Hotel Awista Namlea, Senin (22/2).

Hadir dalam acara pencanangan 1000 Implan itu, Ketua Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Cabang Maluku Anthoneta Hitipeuw, Kepala BKKBD Kabupaten Buru Hamza Karepesina, SH, Para Kepala Bidang Kantor Perwakilan BKKBN Maluku, serta para Bidan di Kabupaten Buru.

Pelayanan KB Implan
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Drs. Djufry Assegaff dalam sambutannya mengatakan, tahun 2015 lalu program KKBPK di Provinsi Maluku menempati rengking 1 nasional, sehingga tahun 2016 ini Provinsi Maluku diberikan target 300 persen.

Menurut Assegaff, keberhasilan program KKBPK di Kabupaten Buru ditentukan oleh: Pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), Meningkatkan kualitas manusia melalui pembentukan Tri Bina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pembangunan keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Sementara Ketua IBI Provinsi Maluku Anthoneta Hitipeuw mengatakan, keberhasilan program KB tidak terlepas dari peran Bidan sebagai ujung tombak pelayanan KB di kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Untuk pelayanan KB sudah ada kerjasama atau MoU mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan kerjasama ini harus lebih ditingkatkan untuk mensukseskan program KKBPK di Provinsi Maluku terkhusus di Kabupaten Buru.

Hitipeuw minta agar para Bidan yang belum pernah dilatih mengenai pelayanan KB Implan untuk diikutkan dalam pelatihan , sehingga mereka dapat melakukan pelayanan KB Implan dengan baik.

Usai pencanangan 1000 Implan Kepala Perwakilan BKKBN, Ketua IBI Maluku, Kepala BKKBD Kabupaten Buru melakukan kunjungan ke Puskesman Waikasar dan Puskesmas Waileo Kecamatan Waiapo, untuk melihat pelayanan KB Implan, dan pelayanan KB Implan ini akan dilanjutkan di Puskesmas Waplau Kecamatan Waplau.(TM02)

Kampung KB Berhasil, Masyarakat Sejahtera

Drs. Djufry Assegaff
AMBON Tribun-­Maluku.com­- Pencanangan Kampung KB tingkat Provinsi Maluku sudah dilaksanakan 9 Februari 2016 di Kota Ambon Desa Batu Merah, diikuti Kabupaten Maluku Tengah di Desa Sepa 16 Februari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016 dilaksanakan Pencanangan Kampung KB di Kabupaten Buru dan akan ditindaklanjuti di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Terkait dengan itu maka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Drs. Djufry Assegaff kepada Tribun Maluku.com diruang kerjanya Senin (22/2) menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/J/2016 tanggal 11 Januari 2016 diarahkan untuk tahun 2016 ini pembentukan dan pencanangan Kampung KB satu kabupaten satu.

Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum Kampung KB seperti: padat penduduk, di daerah perbatasan, di daerah nelayan, kemiskinan cukup tinggi. Sedangkan kriteria khusus seperti: tingkat kesertaan ber­KB masih rendah, partisipasi masyarakat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang masih rendah, keinginan masyarakat untuk ber­KB tetapi belum terlayani masih tinggi, dan partisipasi pria dalam ber-­KB masih rendah.

Baru selesai dilaksanakan Pendataan Keluarga tahun 2015 lalu dan setelah dibedah hasilnya disesuaikan dengan kriteria umum dan kriteria khusus.

Assegaff tidak berharap hanya sebatas pencanangan Kampung KB saja, namun segera mengimplementasikan program KB secara komprehensip, baik baik dari sisi pelayanan KB, Pembangunan Keluarga yaitu pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta sub program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS).

Dikatakan, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) akan dilaksanakan secara utuh, selain itu lintas sektor akan diajak untuk mengisi Kampung KB dengan program, karena terkait dengan Nawacita Presiden ke tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

"Kalau program KB jalan maka akan dipadukan dengan program semua lintas sektor seperti dinas kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, sosial, PU, pertanian, dan lain-­lain,"katanya.

Sebagai contoh, jika Kampung KB ada di desa nelayan maka dinas kelautan dan perikanan diajak untuk melatih masyarakat nelayan untuk budidaya ikan, serta membantu dengan sarana tangkap ikan.

Jika Kampung KB sudah dikeroyok dengan intervensi berbagai program dan berhasil, maka akan menjadi icon bagi desa-­desa yang lain.

Akan dilakukan evaluasi program di Kampung KB setiap triwulan dan diharapkan dalam 1 tahun progresnya bisa naik, jika ada masalah maka akan dicarikan solusi untuk perbaikan Kampung KB ditahun-­tahun yang akan datang.

Standar keberhasilan program Kampung KB secara nasional untuk kriteria khusus program KKBPK adalah ingin mencapai standar pencapaian rata-­rata nasional, sebagai contoh CPR nasional 61 persen sedangkan Maluku 45 persen dan Kota Ambon 35 persen. Untuk itu program Kampung KB hasilnya
diharapkan bisa mencapai rata-­rata nasional.

Assegaff berharap, keberhasilan pengelolaan Kampung KB harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat, agar mereka bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB, sehingga manfaat program KB dan program lintas sektor bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ujungnya adalah kita bisa melaksanakan program Nawacita Presiden ke-­5 yaitu menciptakan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB.(TM02)