Kampung KB Berhasil, Masyarakat Sejahtera

Drs. Djufry Assegaff

AMBON Tribun-­Maluku.com­- Pencanangan Kampung KB tingkat Provinsi Maluku sudah dilaksanakan 9 Februari 2016 di Kota Ambon Desa Batu Merah, diikuti Kabupaten Maluku Tengah di Desa Sepa 16 Februari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016 dilaksanakan Pencanangan Kampung KB di Kabupaten Buru dan akan ditindaklanjuti di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Terkait dengan itu maka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Drs. Djufry Assegaff kepada Tribun Maluku.com diruang kerjanya Senin (22/2) menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/J/2016 tanggal 11 Januari 2016 diarahkan untuk tahun 2016 ini pembentukan dan pencanangan Kampung KB satu kabupaten satu.

Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum Kampung KB seperti: padat penduduk, di daerah perbatasan, di daerah nelayan, kemiskinan cukup tinggi. Sedangkan kriteria khusus seperti: tingkat kesertaan ber­KB masih rendah, partisipasi masyarakat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang masih rendah, keinginan masyarakat untuk ber­KB tetapi belum terlayani masih tinggi, dan partisipasi pria dalam ber-­KB masih rendah.

Baru selesai dilaksanakan Pendataan Keluarga tahun 2015 lalu dan setelah dibedah hasilnya disesuaikan dengan kriteria umum dan kriteria khusus.

Assegaff tidak berharap hanya sebatas pencanangan Kampung KB saja, namun segera mengimplementasikan program KB secara komprehensip, baik baik dari sisi pelayanan KB, Pembangunan Keluarga yaitu pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta sub program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS).

Dikatakan, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) akan dilaksanakan secara utuh, selain itu lintas sektor akan diajak untuk mengisi Kampung KB dengan program, karena terkait dengan Nawacita Presiden ke tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

"Kalau program KB jalan maka akan dipadukan dengan program semua lintas sektor seperti dinas kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, sosial, PU, pertanian, dan lain-­lain,"katanya.

Sebagai contoh, jika Kampung KB ada di desa nelayan maka dinas kelautan dan perikanan diajak untuk melatih masyarakat nelayan untuk budidaya ikan, serta membantu dengan sarana tangkap ikan.

Jika Kampung KB sudah dikeroyok dengan intervensi berbagai program dan berhasil, maka akan menjadi icon bagi desa-­desa yang lain.

Akan dilakukan evaluasi program di Kampung KB setiap triwulan dan diharapkan dalam 1 tahun progresnya bisa naik, jika ada masalah maka akan dicarikan solusi untuk perbaikan Kampung KB ditahun-­tahun yang akan datang.

Standar keberhasilan program Kampung KB secara nasional untuk kriteria khusus program KKBPK adalah ingin mencapai standar pencapaian rata-­rata nasional, sebagai contoh CPR nasional 61 persen sedangkan Maluku 45 persen dan Kota Ambon 35 persen. Untuk itu program Kampung KB hasilnya
diharapkan bisa mencapai rata-­rata nasional.

Assegaff berharap, keberhasilan pengelolaan Kampung KB harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat, agar mereka bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB, sehingga manfaat program KB dan program lintas sektor bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ujungnya adalah kita bisa melaksanakan program Nawacita Presiden ke-­5 yaitu menciptakan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB.(TM02)