RI Sulit Punya PLTN, DPR Minta Jokowi Ganti Anggota DEN

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Kurtubi, mengaku kecewa terhadap rencana jangka panjang pemerintah yang tidak memasukkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam rencana tersebut. Padahal, dirinya sudah mendorong adanya rencana pembangunan PLTN ini sejak lama.

"Mau sampai kapan kita tidak bangun PLTN? Sampai sekarang tidak jelas! Sampai 30 tahun lagi tidak ada kabarnya juga," ujar Kurtubi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, dan Dirut PLN, di DPR, Jakarta, Kamis (28/1).

Kurtubi pun meminta kepada pemerintah agar lembaga-lembaga seperti Komite Eksplorasi Nasional (KEN) dan Dewan Energi Nasional (DEN) agar ada pergantian di tubuh internalnya.

"KEN harus diubah. Listrik jangan opsi terakhir. Anggota DEN yang hambat ini tolong diganti. Sebentar lagi Malaysia punya. Vietnam sudah pasti (punya). Vietnam punya nuklir kita tidak boleh protes," pungkasnya.

Dia menyebut sampai pada saat ini pemerintah tidak menunjukan keseriusannya dalam membangun PLTN. Menurutnya, pembangunan PLTN akan meringankan beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.

"Tidak pernah didengar solusi konkrit PLTN masuk jangka panjang kita. Negara kita tidak bisa hanya mengandalkan PLTA, PLTU saja. Tidak cukup ikuti peningkatan kesejahteraan rakyat kita," kata dia.

"Bangunlah satu unit yang 10.000 MW atau 5.000 MW, jangan yang ecek-ecek 50 MW kayak PLTG. Kenapa tidak serius dari sekarang. Kita negara besar, negara yang mau jadi negara industri," tambahnya.