"Sampai saat ini belum ada instruksi DPP karena parpol tidak otonom melainkan sentralistik dan komandonya jelas," kata Wakil Sekretaris I DPD Demokrat setempat, Melkias Frans di Ambon, Selasa (1/3).
Karena sesuai agenda kerja partai, pada pertengahan Maret 2016 ini akan diselenggarakan musda DPD Demokrat Maluku, jadi hampir dipastikan setelah agenda itu berakhir baru dilakukan pembukaan pendaftaran bagi para bakal calon kepala daerah.
Menurut dia, hiruk-pikuk dan keramaian partai-partai politik lain yang sudah membuka pendaftaran saat ini akan dicermati betul perkembangannya, dan demokrat sebagai satu-satunya partai yang memenangkan 100 persen pilkada di Maluku kemarin untuk pilkada serentak pertama, segera setelah musda dan muscab baru membuka pendaftaran secara nasional.
"Figur parpol yang maju pasti ada di lima daerah dan DPP mengisyaratkan sedapat mungkin diprioritaskan kepada kader, tetapi tidak berarti bahwa wajib kader dan semua ada tata cara atau mekanismenya," jelas Melkias Frans.
Mekanisme dimaksud adalah melalui kegiatan survei, ada petahana yang dipertimbangkan, termasuk para kader parpol yang maju sebagai bakal calon.
Khusus untuk pilkada serentak di Kabupaten Seram Bagian Barat, Bupati Yacobus Puttileihalat tidak bisa lagi maju sebagai petahana karena periodesasi sudah berakhir, setelah sepuluh tahun memimpin kabupaten itu.
"Tetapi jangan dilupakan juga kalau ketua DPRD SBB adalah kader Demokrat, sehingga hampir dipastikan partai akan mengusung kader atau simpatisan untuk calon kepala daerah SBB, sementara empat daerah lainnya menjadi pertimbangan serius," kata Melkias Frans.
Dia mencontohkan pilkada serentak Kota Ambon tidak ada kader dan petahana dari Partai Golkar, sedangkan Wawali M.A.S Latuconsina dari birokrat dan sekarang masuk dewan pakar PPP.
Bakal calon wali kota lainnya adalah Paulus Kastanya dan Bruri Nanulaita serta beberapa balon wakil wali kota yang mulai mendaftarkan diri ke parpol lain akan dicermati Demokrat.
Tentunya ada lembaga-lembaga survei independen yang mungkin sudah bergerak sejak awal akan jadi dasar pertimbangan DPD saat membuka pendaftaran dan pertimbangan terakhir ada di DPC.
"Pak SBY selaku ketua umum DPP Demokrat lebih mengarahkan sebuah dukungan pilkada kepada institusi secara proporsional, artinya bahwa kalau kepala daerah kabupaten dan kota maka lebih diberatkan kepada DPC," ujarnya.
DPD hanya sebatas menghimpun keinginan DPC dan menyampaikan, kemudian persentase dilakukan DPD lalu hasil akhir kembali ditanyakan ke DPC.
"Kalau langkahnya searah dalam menentukan figur maka tidak ada persoalan, tetapi kalau DPC inginkan figur lain dan berbeda dengan DPD maka diserahkan ke DPP untuk memutuskan," kata Melkias Frans.
0 Komentar