"Para investor yang memenangkan proyek tidak lantas menjalankan pekerjaannya, tetapi hanya sebagai penjual kontrak," ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir di DPR-RI, Jakarta, Kamis (28/1).
Sofyan melanjutkan, "Memang ada mafia dalam proyek pembangkit listrik. seperti proyek fast track program 1 dan 2 yang menyebabkan terlambat 20.000 megawatt."
Atas dasar itu, dia menginginkan ada pengetatan persyaratan calon investor pembangkit listrik. Selain bermodal dan pengalaman, investor juga diharuskan menyetor uang jaminan.
"Semata-mata untuk keseriusan mereka agar pengusaha tidak seperti dulu. Mereka jadi pemenang tapi tidak melaksanakan proyek."
Selain terlibat dalam proyek 35 ribu megawatt, PLN juga ditugaskan membangun transmisi listrik hingga sepanjang 46 ribu. Jaringan yang sudah ada mencapai 18 ribu kilometer. Sehingga perusahaan setrum itu cukup menambah sekitar 27 ribu kilometer hingga 2019. Sayang, penambahan tersebut berjalan lambat lantaran terkendala pembebasan lahan.
"Ini terjadi bukan karena direksi lama tidak ingin selesaikan, tapi karena sulitnya pembebasan lahan," kata Sofyan.
Menurutnya, keterlambatan proyek membuat Jawa, khususnya DKI Jakarta, bakal sering mengalami pemadaman listrik.
"Karena gardu-gardu induk kami sudah overload khususnya di DKI Jakarta," kata Sofyan. "Karena ini sangat serius mudah-mudahan peraturan presiden akan keluar untuk menanggulangi permasalahan ini selama periode 2 tahun ke depan."
0 Komentar