Penandatanganan dilakukan oleh seluruh pejabat eselon I dan II dengan tujuan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI memiliki standar penilaian kinerja untuk menentukan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di setiap Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
"Ini pertama kali suatu kemajuan. 1 Mei kita sudah gunakan sistem KPI," ujar Basuki dalam sambutannya.
Basuki mengatakan, standar penilaian KPI ini memang belum sempurna. Begitupun dengan target yang dibuat oleh para SKPD dan UKPD belum terlalu tinggi. "Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sekarang bagaimana bisa saling bantu. Saya paling tidak mau kalau tidak bisa tapi diam-diam saja," ujarnya.
Apabila sistem penggajian berjalan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan akan dijadikan model untuk nasional. Pasalnya, beberapa program Pmeprov DKI selalu menjadi role model nasional, mulai Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diadopsi jadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diadopsi jadi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jakarta Smart City, dan beberapa program lainnya.
Ahok juga berpesan kepada para pejabat agar berbicara jika menemui kesulitan. Ia membuat WA grup bersama para kepala SKPD dan UKPD itu supaya semuanya saling terbuka dan membantu serta berani berbicara jika menghadapi kesulitan.
Ia berharap, sistem penilaian menggunakan KPI bisa menjadi model baku. Jika sudah terbangun, siapapun kepala daerah yang akan memimpin DKI, tidak perlu khawatir karena sistemnya sudah ada.
Bulan Mei mendatang, Ahok juga akan kembali melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI ini. Dengan demikian apabila ada yang tidak memenuhi standar, ia akan mengganti dengan yang lebih baik.
BERITASATU
0 Komentar