"Perdana menteri mengatakan (kepada partainya) dalam pertemuan kelompok parlemen bahwa ia mundur sebagai perdana menteri dan saya akan mengambil alih," kata Wakil Pimpinan Partai Progresif yang juga Menteri Pertanian Sigurdur Ingi Johannsson dalam siaran langsung seperti dikutip kantor berita AFP, Selasa (5/4/16).
Bocoran dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama itu, menunjukkan PM Gunnlaugsson dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, pernah membeli sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands tahun 2007 lalu. Gunnlaugsson kemudian menjual 50 persen saham perusahaan tersebut kepada istrinya dengan harga simbolis satu dollar AS pada akhir tahun 2009.
Nama dari Indonesia
ICIJ menyebutkan, firma Mossack Fonseca bekerjasama dengan agensi relasi publik kelas kakap, Burston-Marsteller, yang kerap menangani klien kontroversial. Beberapa diktator dari Argentina, Indonesia, dan Romania adalah salah satunya. Karena itu, bukan hal aneh jika nama-nama mereka ditemukan memiliki perusahaan di bawah Mossack Fonseca.
Tak hanya itu, dilansir dari situs Tempo, nama-nama para miliarder yang setiap tahun masuk dalam daftar orang terkaya Forbes Indonesia, juga tercantum dalam dokumen Mossack Fonseca. Mereka membuat belasan perusahaan di kawasan yuridiksi bebas pajak (perusahaan offshore) untuk keperluan bisnis.
Salah satu yang tercetus adalah Sandiaga Uno. Pebisnis yang menanam benih di banyak ladang ini tengah menjadi sorotan publik lantaran akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah tahun depan.
Selain itu, ada juga dua nama yang tengah dicari-cari penegak hukum untuk penyidikan kasus korupsi tercantum dalam dokumen bocor ini. Mereka adalah Riza Chalid, yang tersangkut kasus korupsi Petral, dan Djoko Soegiarto Tjandra, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.
Kepada Tempo, Sandiaga mengakui kepemilikan atas perusahaan semacam ini. Ia bahkan mengizinkan media mepublikasikan nama-namanya.
Namun, seperti banyak klien Mossack Fonseca lain, tidak ada bukti bahwa Sandiaga Uno menggunakan perusahaannya untuk tujuan tak terpuji. Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.
Tetapi banyak juga pemilik bisnis ilegal yang memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Bahkan, skema ini juga digunakan untuk penipuan.
Pemerintah sudah kantongi nama
Kejadian ini tak luput dari pengawasan pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah mengantongi data ribuan perusahaan offshore dan perusahaan cangkang milik pengusaha lokal di luar negeri.
“Nilainya ribuan triliun rupiah,” kata Bambang kepada Tempo. Undang-Undang Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu.(detikcom/tempo/rappler)
0 Komentar