 |
| Ilustrasi |
Habib Rizieq menuntut DPRD DKI untuk melanjutkan hak angket hingga menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP). "Kami dorong DPRD untuk lebih cekatan, jangan sampai kami berfikir, mungkin dorongannya kurang kenceng, mungkin kalau kenceng balaikotanya dibakar dulu. Ini kan kalau sampai balaikota dibakar dulu baru digelar HMP ini kan jadi repot. Tapi kita ingin semua selesai secara prosedural," kata Habib Rizieq di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/4).
Habib Rizieq mengatakan, tak ada alasan lagi bagi DPRD DKI Jakarta untuk tidak memakzulkan bekas Bupati Belitung Timur itu. Menurutnya, banyak bukti-bukti yang menyebut bahwa Ahok bukan pemimpin yang baik untuk DKI Jakarta. Pertama, Rizieq menilai, Ahok telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp1,9 triliun dan kedua, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Seperti diketahui, tahun 2015 lalu FPI telah melaporkan Ahok ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dengan tiga kasus dugaan korupsi. Pertama, penetapan nilai penyertaan modal penyerahan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transjakarta senilai Rp 1,6 triliun.
Kedua, penyerahan aset Pemprov DKI berupa tanah 234 meter blok apartemen yang nilainya Rp8,5 miliar. Ketiga, pengadaan tanah RS Sumber Waras, yang sudah dijual ke pihak lain tiba-tiba Pemprov DKI mengambil alih, yang tadinya harga awal Rp15 juta per meter jadi Rp20 juta per meter.
"Kita sebentar lagi ada Pilgub 2017, kita sudah mulai proses jangan sampai orang bermasalah harus ikut berkompetisi di dalam pertarungan politik yang konstitusional itu. Jadi kita ingin sebelum proses itu digelar, ini dituntaskan dulu, jadi orang ini laik ikut atau tidak ikut harus tegas, harus ada putusan," ungkap Rizieq.
FPI, lanjut Rizieq, menolak menerima Gubernur DKI Jakarta yang bermulut 'comberan'. Habib Rizieq menegaskan, selama memimpin Ibu Kota, Ahok tidak memiliki integritas sebagai pejabat publik yang santun. Hal itu dikarenakan Ahok kerap menyebut anggota dewan adalah rampok dan rakyat adalah maling.
"Mulutnya ini udah banyak comberan. Rakyat kecil dikatain maling, anggota dikatain rampok di televisi, di mana harkat dan martabat lembaga negara di masyarakat kok dibiarkan dihantam, disikat, dicaci maki," ujarnya. (jitunews)
0 Komentar