Masyarakat adat Alifuru memiliki hak politik untuk menentukan pilihan dan masa depan mereka sendiri, sehingga pemerintah harus menghentikan aksi mereka menjadikan masyarakat adat Alifuru sebagai komoditi politik.
Demikian ditegaskan Marsel Latekay salah satu tokoh adat muda dari Negeri Talla Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kepada wartawan di Ambon, Senin (14/3).
Menurutnya, maraknya intimidasi terhadap masyarakat Adat Alifuru menjelang perhelatan politik, menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku sama sekali tidak menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat Alifuru.
Selain hak adat, Pemerintah Provinsi Maluku juga tidak menghargai hak-hak ulayat masyarakat adat dan hasil bumi yang terkandung dalam bumi yang menjadi milik mereka.
Sebagai bukti, maraknya pembukaan lahan untuk pertambangan yang dilakukan pemerintah tanpa melakukan pembicaraan atau melibatkan masyarakat adat Alifuru selaku pemilik sah lahan tersebut.
Banely Kotaromalus salah satu tokoh muda dari Seram Bagian Timur (SBT) menegaskan, seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku merasa malu dengan sikap mereka yang seenak hati menyerobot lahan milik masyarakat adat Alifuru di Maluku.
“Penyerobotan lahan masyarakat Adat Alifuru yang dilakukan pemerintah, adalah sebuah kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat adat Alifuru,"ujarnya.
Untuk itu Latekay dan Kotaromalus mendesak Pemerintah Provisi Maluku untuk segera menghentikan eksploitasi mereka terhadap masyarakat adat Alifuru di Maluku. Jika hal ini tidak dilakukan, maka anak-anak muda Alifuru yang tergabung dalam Barisan Muda Alifuru bersama Tokoh Adat Alifuru akan melakukan sasi adat diseluruh negeri adat di Maluku.
"Kami akan melakukan aksi turun jalan untuk menuntut perbaikan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat Alifuru di bumi Maluku,"kecamnya.
0 Komentar