Mercy Barends di depan peserta sosialisasi mengatakan, sosialisasi EPK RI dilakukan dengan sistem isu-isu tematis yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, yang telah tertuang dalam
Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, agar masyarakat bisa menerima serta mampu memahami dan melaksanakannya sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malteng.
Sosialisasi EPK ini dijadikan sebagai lumbung untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, serta dijadikan bahan dan materi dalam akses pembangunan masyarakat kepada pemerintah serta harus di laksanakan guna pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk di daerah ini.
Anggota Fraksi PDI-P Dapil Maluku itu mengatakan, saat ini semua elemen masyarakat sudah harus menjaga aset yang menjadi hak ulayat terutama hak-hak adat masyarakat, sehingga tidak mudah rusak akibat upaya berbagai pihak yang mau mencari keuntungan besar dan mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
Jika ada perusahan yang akan melakukan investasi di lahan ataupun lokasi hak ulayat masyarakat,
seharusnya dilakukan berbagai kajian terhadap keberadaan perusahaan terlebih dahulu, sehingga tidak merugikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat setempat.
"Masyarakat di Malteng saat ini harus berpikir global, karena kalau tidak dilakukan dengan baik maka pasti akan terjadi bencana besar bagi masyarakat, sampai pada kemiskinan yang akan merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat,"tegasnya.
Dikatakan, isu nasional yang akan berhubungan dengan masyarakat Maluku saat ini yaitu terkait
dengan pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Pendeta Lis Marantika Ketua Yayasan Gasira Maluku mengatakan, Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten induk yang tertua di Provinsi Maluku, sehingga sudah harus menjadi motivasi dan barometer pengembangan pembangunan wilayah.
Dengan demikian maka pemenuhan hak konstitusional masyarakat sudah harus terpenuhi baik yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah.
Untuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat tersebut, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah berupa hak perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, melalui kebijakan pembangunan yang bisa menghidupkan masyarakat di daerah ini.
Dari hasil survei yang dilakukan Yayasan Gasira pada 10 desa di Maluku Tengah terhadap akses kaum perempuan dalam penggunaan kartu BPJS, ternyata di Puskesmas Negeri Liliboy tidak ada ketersediaan obat yang memadai, bahkan tidak ada obat yang sifatnya standar (generik dan anti biotik).
Sangat mustahil kalau tidak tersedia obat yang berkaitan dengan masalah reproduksi kaum perempuan di Negeri Liliboy,"ungkap Marantika keheranan, saat memberikan arahan di depan peserta sosialisasi.
Untuk itu Marantika menilai, Pemda Malteng melalui Dinas Kesehatan masih belum mampu dan bijak untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Malteng termasuk di Negeri Liliboy.
Selain itu, masalah layanan BPJS di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Maluku Tengah tidak maksimal dan sepertinya asal-asalan, karena masih banyak masyarakat yang tidak
mengerti tentang arti dan fungsi BPJS dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan.
Selaku Ketua Yayasan Gasira Maluku Marantika sangat mengharapkan, Bupati dan Wakil Bupati bisa mengambil langkah tegas kepada Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah guna melakukan sosialisasi tentang sistem, fungsi dan cara penggunaan BPJS kepada masyarakat, sesuai koridor yang ditetapkan oleh pemerintah, serta mampu mensuplay berbagai macam obat ke puskesmas yang ada di daerah ini, guna memenuhi kebutuhan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.(TM08)
0 Komentar