BeritaSeo: Korupsi

Irman Gusman ajukan penangguhan penahanan



Irman Gusman

Harianregional - Kuasa hukum Irman Gusman sebelumnya menyatakan bahwa keluarga meminta penangguhan penahanan terhadap Irman Gusman menanggapi hal ini Ketua KPK Agus Rahardjo yang di temui di kompleks Kepresidenan menyatakan pihaknya belum menerima surat tersebut namun Agus Rahardjo menegaskan KPK tidak akan berlaku diskriminatif terhadap siapapun



Tommy Singh , Kuasa Hukum

Asri Anas : Ada yang aneh dalam operasi tangkap tangan Irman Gusman



Irman Gusman terjaring OTT KPK

Harianregional - Komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT)  pada jumat malam kemarin (17/09/2016). Terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh KPK kali ini adalah ketua dewan perwakilan daerah Irman Gusman

Anggota DPD Asri Anas mengkonfirmasi perihal kebenaran operasi tangkap tangan ini, Anas memberikan pernyataan bahwa Iraman

KPK Periksa Aparat Desa Yang terlibat Pencucian Uang Dalam Kasus Rohadi



Rohadi Di giring oleh KPK

Komisi pemberantasan korupsi periksa empat kepala desa sekretaris camat dan kepala UPTD pendidikan tingkat kecamatan di balai desa Cikedung Lor kabupaten Indramayu Jawa barat

Mereka di periksa terkait harta kekayaan panitera pengadilan negeri Jakarta utara Rohadi yang mengalir ke beberapa pengusaha dan sejumlah pejabat di kabupaten Indramayu

Pemeriksaan 

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian resmi Berstatus tersangka dalam kasus suap proyek Ijon



Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan 5 orang lainnya resmi di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke limanya di duga terlibat dalam kasus suap proyek Ijon di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan selain Bupati 5 tersangka lainnya yaitu Kirman selaku pengepul atau makelar proyek, Zulfikar Muharram seorang

Pemerintah Cekal Gubernur Sulawesi tenggara nur alam keluar Negri



Gubernur Sulawesi tenggara nur alam kini tidak lagi bisa meninggalkan Indonesia komisi pemberantasan korupsi atau (KPK) telah mengirimkan surat pencegahan kepada dirjen imigrasi kemenkumham terhadap gubernur yang juga politisi partai amanat nasional (PAN) tersebut pihak kantor imigrasi kelas 1 di Kendari yang di konfirmasi menyatakan sudah menerima informasi terkait berita pencekalan gubernur

KPK Resmi Tetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka tindak pidana korupsi



Komisi pemberantasan korupsi atau (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam SE. M sebagai tersangka tindak pidana korupsi surat keputusan dan izin pertambangan yang di keluarkan gubernur Sulawesi tenggara di duga di salah gunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi gubernur dan pihak lain

"penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti dan sedang di perbanyak lagi sekarang dan

Gunakan Miliaran Rupiah Dana Desa Untuk Berwisata, Warga Miskin Jombang Mengaku Kecewa



Lebih dari 200 istri pejabat sekabupaten Jombang Jawa timur yang tergabung dalam kelompok PKK berwisata ke Jakarta mereka berangkat hari Jumat lalu menggunakan pesawat terbang yang menjadi permasalahan mereka ke Jakarta menggunakan anggaran dana desa dengan jumlah mencapai 1 miliar rupiah persoalan kian bertambah saat belum di ketahui apa agenda penting yang membuat ratusan istri pejabat

Ketua DPRD DKI Jakarta Tersangkut Kasus Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta



Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku siap jika dipanggil komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus suap reklamasi pantai utara Jakarta usai halal bihalal dewan pimpinan daerah PDI perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi menyatakan bahwa sebagai warga negara yang baik dirinya akan memenuhi panggilan jika komisi anti rasuah memanggil dirinya

KPK sita 6 apartemen mewah milik Muhammad Sanusi


","KPK Kembali tetapkan M. Sanusi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian Uang"));


Komisi pemberantasan korupsi KPK kembali menetapkan M. Sanusi sebagai tersangka dalam kasus korupsi kali ini mantan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut dijerat dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian Uang

Surat perintah penyidikan terhadap kasus dugaan pencucian uang M.Sanusi telah ditandatangani oleh pimpinan KPK sejak 30 Juni 2016, M Sanusi di duga melakukan pencucian uang dengan cara

Kadis Tata Air Pemprov DKI Jakarta Diperiksa KPK Selama 3 Jam Terkait Kasus Reklamasi



Kepala dinas tata air Pemprov DKI Jakarta teguh Hendrawan di periksa komisi pemberantasan korupsi selama 3 jam usai di periksa Hendrawan mengaku telah mengembalikan uang gratifikasi sebanyak 310 juta rupiah yang ia terima kepada KPK Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam teguh merampungkan pemeriksaannya dan keluar di gedung KPK tanpa di kenali awak media saat di konfirmasi awak media, teguh

Terkait Kasus Suap Raperda Reklamasi, KPK Perpanjang Masa Tahanan M Sanusi



KPK memperpanjang masa penahanan mantan ketua komisi DPRD DKI Jakarta M.Sanusi yang berstatus tersangka dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil Jakarta. usai menjalani pemeriksaan selama dua setengah jam M.sanusi keluar dari gedung KPK dengan di dampingi TIM kuasa hukumnya

Saat menuju mobil tahanan M.Sanusi mengatakan dalam pemeriksaan

Ahok minta telusuri aliran Dana 200 miliar terkait kasus pembelian tanah di cengkareng



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam sengketa lahan di Cengkareng Jakarta barat. Ahok akan meminta PPATK untuk menelusuri dana sebesar 200 miliar rupiah yang di tuduhkan belum di bayarkan oleh Pemprov DKI kepada pengusaha sertifikat tanah Ahok mengatakan akan segera meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam proses sengketa

Pernah Minta KPK Periksa Teman Ahok, Malah Anggota DPR I Putu Sudiartana Yang Ditangkap

Sebelum di tangkap KPK anggota komis 3 DPR I Putu Sudiartana sempat menghadiri undangan buka puasa yang di adakan oleh KPK yang pada keesokan harinya wakil bendahara umum partai demokrat tersebut di tangkap penyidik KPK



I Putu Sudiartana di tangkap setelah acara buka puasa bersama komisi 3 DPR dan pejabat KPK di gedung KPK hari senin di media sosial beredar foto selfie putu dengan ketua Agus

AHOK Melaporkan Kasus Korupsi Pembelian Tanah Di Cengkareng Ke KPK



Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan tengah menyelidiki unsur korupsi dalam kasus jual beli lahan di Cengkareng Jakarta barat yang di lakukan oleh Pemprov DKI Jakarta

Indikasi penyimpangan menguat setelah KPK telah menerima uang terima kasih gratifikasi terkait dengan pembelian lahan tersebut KPK membenarkan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dan data-data hingga ke tingkat kelurahan

AHOK & BPK Mencium Aroma Korupsi Pembelian Lahan Di Cengkareng

Badan pemeriksa keuangan menemukan indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan seluas 4,6 hektar di wilayah Cengkareng Jakarta barat oleh Pemprov DKI Jakarta

Indikasi kerugian negara muncul karena lahan yang di beli Pemprov DKI Jakarta senilai 668 miliar tersebut setelah di telusuri ternyata merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta sendiri yang terdaftar atas nama Dinas kelautan Pemprov DKI

KPK : Tidak ada penyimpangan dalam kasus lahan rumah sakit sumber waras

Ketua KPK Agus Rahardjo penyimpangan dalam kasus korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta karena kesalahan administrasi. KPK juga bersedia untuk membahas kasus itu bersama BPK dan pemprov DKIAgus Rahardjo menyatakan tidak ada tindakan yang mengakibatkan kerugian negara dari kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta, Namun jika temuan

Kelanjutan kasus korupsi La Nyalla Matalitti

Kasus korupsi dana hibah bank Jawa timur yang melibatkan kadin Jawa timur La Nyalla Matalitti masih di dalami oleh kejagung dan kejatim. berbagai bukti di kumpulkan khususnya terkait dengan aliran dana di rekening la nyala ke istri,anak,dan kerabatnya. kejaksaan agung mengakui mereka tengah gencar menyelidiki dan meminta keterangan para saksi atas dana hibah yang di duga di gunakan la nyala untuk

KADINKES Batanghari diperiksa terkait penyelewengan dana operasional puskesmas



Kepala inspektorat batang hari H. USMAN. A, SH mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak untuk menyelidiki ulah nakal oknum pegawai dinkes yang diduga menyelewengkan dana operasional puskesmas. sejauh ini inspektorat telah memeriksa 17 kepala puskesmas para dokter serta bendara puskesmas. sejumlah pegawai dinas kesehatan juga diperiksa seperti kabid dinkes, bendaharawan, kasubbag

Alasan Rapat Sekretaris MA mangkir dari pemeriksaan KPK



Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi mangkir dari pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Nurhadi beralasan menghadiri sebuah rapat.

Konfirmasi ketidak hadiran Nurhadi disampaikan dalam surat tertulis yang di antarkan staf Nurhadi ke gedung KPK. dalam surat tersebut Nurhadi berhalang hadir karena harus  menghadiri rapat di Bogor.

Sementara itu pihak KPK juga telah mencari keberadaan