"Kebutuhannya cukup besar, sekitar Rp 5,9 triliun. Itu kebutuhan sampai semua tersambung," ujar Kepala Balai Jalan dan Jembatan Wilayah X Papua, Oesman H. Marbun kepada detikFinance, melalui sambungan telepon, Jumat (8/4/16).
Dana tersebut terutama untuk membiayai upaya pembukaan kawasan hutan yang bakal menjadi jalan dan saat ini masih belum tersambung, karena masih tertutup hutan. Ada juga kendala kondisi permukaan tanah berbukit yang terlalu terjal bila dibangun jalan di atasnya.
Oesman merinci, ada dua paket pekerjaan besar yang akan dibiayai dengan dana tersebut.
"Pertama di ruas Yetti-Ubrub-Oksibil itu masih ada sekitar 238,5 km yang belum tersambung, total kebutuhan dananya sampai 2019 mencapai Rp 3,77 triliun. Termasuk juga untuk bangun jembatan-jembatan yang total panjangnya 2.200 meter," jelas dia.
Kedua, adalah ruas Merauke-Muting-Waropko-Oksibil yang total panjang jalan belum tersambungnya mencapai 66 km.
"Total kebutuhan dana untuk menyambungkan ruas ini mencapai Rp 2,19 triliun," sambung dia.
Jalan lintas perbatasan ini adalah jalan yang sejajar dengan garis batas negara Indonesia-Papua Nugini yang ada di sisi timur Pulau Papua. Membentang 1.105,8 km jalan ini menghubungkan Jayapura di ujung utara hingga ke Merauke di ujung selatan. Secara garis besar, pembangunan Jalan Lintas Perbatasan di Papua dibagi dalam 3 paket pekerjaan. Pertama adalah dengan ruas jalan dengan rute Jayapura-Abepura-Arso-Waris-Yeti sepanjang 133,34 km yang sudah sepenuhnya tersambung dan beraspal.
Paket pekerjaan kedua, dengan rute Yetti-Uburb-Oksibil sepanjang 301,74 km, sepanjang 44 km telah beraspal, 19,24 km berupa agregat, dan 238,50 km belum tersambung. Paket Pekerjaan ketiga dengan rute Oksibil, Waropko, Tanah Merah, Merauke sepanjang 670 km, telah beraspal sepanjang 484 km. Lalu, 120 km berupa jalan agregat, dan 304,5 km belum tersambung.
Selain Jalan Lintas Perbatasan, saat ini di Papua dan Papua Barat tengah dibangun Jalan Lintas Trans Papua, yakni jalan yang menghubungkan berbagai kawasan di Papua yang selama ini tak memiliki akses Jalan darat dan hanya bisa ditempuh melalui udara. Diharapkan seluruh pekerjaan rampung di tahun 2019 sehingga dapat dirasakan manfaatnya segera oleh masyarakat. (detikcom)
Proyek Hambalang Rp 2,5 Triliun Mangkrak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Exakta, Sonny Anjangsono menilai dana pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, sudah sangat cukup dengan biaya Rp 1,7 triliun.
Namun Kemenpora justru meminta dua kali lipat menjadi Rp 2,5 triliun.
"Padahal, kalaupun ini siap, maksimum Rp 1,7 triliun dengan gambar yang saya peroleh," kata Sonny bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Sonny menjelaskan, hitungan anggaran itu didapatkan setelah memetakan kebutuhan biaya proyek. PT Biro Insinyur Exakta sendiri merupakan perusahaan yang ditunjuk guna membantu tim asistensi proyek Hambalang meninjau lokasi pembangunan P3SON di Hambalang serta penghitungan dana pembangunan sesuai master plan pembangunan.
Untuk penghitungan biaya rencana pembangunan, Sonny berkomunikasi dengan Wafid Muharam yang saat itu menjabat Sesmenpora.
"Data saya terima dari Pak Wafid. Saya bandingkan kondisi gambar dan lokasi," ujarnya.
Menurut dia anggaran proyek Hambalang empat kali mengalami perubahan yakni Rp 125 miliar, Rp 225 miliar, Rp 800 miliar kemudian Rp 2,5 triliun. Sesuai penghitungan yang dibuat, Sonny menyatakan anggaran Rp 2,5 triliun tidak rasional.
0 Komentar