"Makanya kami telah mengusulkan ke Pemprov Maluku anggaran Rp2,9 miliar untuk mendukung program dimaksud, sehingga masih dilakukan pengecekan ke BPKAD provinsi untuk realisasi pencairannya," kata Musa Toekan di Ambon, Kamis (10/3).
Menurut dia, tidak adanya anggaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan guna mencegah terjadinya duplikasi. Karena itu, KPU minta Komisi A DPRD Maluku menyampaikan masalah proses pencairan dana itu ke pemerintah daerah.
Bila anggaran ini terlambat direalisasikan pencairannya maka sejumlah tahapan program pilkada serentak dari KPU juga akan terganggu.
Karena tidak ada dana supervisi dan monitoring atau pengawasan, maka anggaran rapat kerja KPU provinsi dengan empat kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak 2017 tidak berjalan.
Sekretaris Bawaslu Maluku, Ronny Simatauw mengatakan, pihaknya juga telah mengajukan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk kegiatan pengawasan pilkada serentak awal tahun depan.
"Informasi yang kami terima kalau pemprov menyetujui pemberian dana sebesar Rp1,4 miliar," katanya.
Dana ini akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan supervisi ke empat kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada serentak, kegiatan koordinasi, registrasi, serta pemetaan dengan Kementerian Keuangan.
Ronny menyatakan, dalam Permendagri dijelaskan bahwa pemda wajib menyiapkan dana hibah, terutama di daerah penyelenggara pilkada.
"Ketika pemda telah mencairkan dana hibah dan masuk dalam rekening panwas, ini harus dilakukan konversi menurut aturan APBN," katanya.
Ia juga menyatakan pihaknya belum menerima naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dari empat kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak.
"Sebab sudah wajib hukumnya ketika NPHD ditandatangani maka perlu diregistrasi ke Kemenkeu dan dilanjutkan dengan pemetaan serta pembukaan rekening agar dananya masuk melalui kantor perbendaharaan dan kas negara (KPKN)," katanya.
0 Komentar