 |
| Drs. Angki Renyaan, MPd |
Forum SKPD merupakan momen penting dalam mewujudkan rangkaian sistem perencanaan pembangunan yang memiliki makna strategis serta dimaksudkan untuk membangun kerjasama, menetapkan kesepahaman dan konsep bersama dalam mengimplementasikan program-program dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
Forum SKPD ini merupakan wahana untuk membangun sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 |
| John Maakewe, SP |
Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Menteri Ketenagakerjaan RI yang telah memberikan penghargaan terbaik kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk Indikator Faktor Lingkungan Kerja.
Tantangan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Maluku dewasa ini diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius yaitu dalam mengatasi masalah pengangguran yang saat ini menjadi permasalahan secara Nasional maupun Daerah.
Kondisi pengangguran di Provinsi Maluku saat ini cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Menurut data BPS posisi Agustus Tahun 2014, angka pengangguran terbuka mencapai 10,51 persen, bila dibandingkan dengan data Agustus 2015 menurun sebesar 9,93 persen.
Dibidang Ketransmigrasian tantangan yang dihadapi saat ini adalah semakin terbatasnya areal untuk pengembangan transmigrasi serta calon areal Pengembangan Transmigrasi Baru belum memenuhi aspek Clear and Clean (2C).
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur minta perhatian semua pihak, baik di Pusat maupun di Daerah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas SDM tenaga kerja di Maluku melalui pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja, guna melaksanakan pelatihan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat mengisi setiap kesempatan kerja dengan membangun kemitraan di berbagai sektor.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan akses wilayah serta meningkatkan Ketahanan Nasional maka pembangunan pada kawasan perbatasan serta penataan desa-desa miskin di Kabupaten melalui program transmigrasi perlu menjadi bahan pemikiran bersama untuk dikembangkan.
Pada bulan Desember tahun 2015 telah diberlakukan Pasar Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menuntut kita untuk menyiapkan SDM tenaga kerja dengan kompetensi yang handal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari kawasan ASEAN, sehingga tenaga kerja kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri tetapi ikut berperan dalam pembangunan dan terserap di berbagai sektor bahkan bila memungkinkan dapat mengisi kesempatan kerja di Negara lain.
Diharapkan, program dan kegiatan yang dirumuskan untuk rancangan program tahun 2017 dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian harus berorientasi dan berbasis Gugus Pulau, sehingga menjadi program-program prioritas dalam menjawab berbagai permasalahan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menunjang pembangunan Daerah.
Ketua Panitia John Maakewe, SP melaporkan, tujuan dari Forum SKPD ini adalah: Menyusun dan memantapkan program Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2017 yang bersumber daridana dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan APBD, Mengkoordinir, memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan rancangan program tahun 2017, Terwujudnya solusi penanganan permsalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menyangkut aspek perencanaan, pengawasan dan pengendalian, Tindaklanjut permasalahan tahun 2015 dan Tersusunnya bahan rencana program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2017.
Jumlah peserta 78 orang, dengan dana APBD-I DPA SKPD Dinas Nakertrans Maluku tahun 2016.(TM02)
0 Komentar