"Penambahan bidang ekonomi dan kemasyarakatan ini sangat penting agar sasaran program mensejahterakan masyarakat pesisir di beranda nusantara makin terarah," kata Wakil ketua komisi A DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Rabu (24/2).
Dia mencontohkan Badan Pengelola Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah menambahkan bidang tersebut dalam struktur organisasinya.
Saat ini hanya ada tiga bidang di Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Maluku, yakni potensi, batas wilayah negara, dan infrastruktur.
"Karena itu perlu ditambah bidang ekonomi dan kemasyarakatan," katanya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Maluku, Ronny Tairas mengatakan, pembangunan di daerah perbatasan mengacu pada nawacita tiga dari program Presiden/Wapres Jokowi-JK.
Inti dari program tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Berbagai program prioritas yang harus dibangun dari daerah pinggiran antara lain tol laut, kelistrikan, sekolah, jalan, dermaga, puskesmas, maupun infrastruktur komunikasi.
Presiden memprogramkan wilayah perbatasan harus terang pada 2019 sehingga dirancang program pembangunan PLTD dan PLTS.
"Sehingga pembangunan wilayah perbatasan yang dahulu dikatakan terisolir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari 18 kementerian dan programnya disatukan," katanya.
Menurut Lutfi, program tol laut bertujuan menciptakan keseimbangan harga pasaran, dalam arti saat kapal kembali dari wilayah terluar harus membawa muatan dari daerah yang disinggahinya berupa hasil bumi seperti pala, kopra, atau cengkeh.
Aparat keamanan juga akan membangun pos-pos lintas batas yang sangat diperlukan guna mengantisipasi jalur penangkapan ikan secara ilegal, juga penyelundupan bahan bakar minyak maupun kayu.
Adapun program pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan umumnya masih sebatas sekolah menengah atas (SMA).
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans meminta Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Maluku memperketat pengawasan dan memisahkan program-program infrastruktur yang sudah terdata dengan baik, mana yang dikelola Balai Jalan dan instansi teknis lainnya.
"Kebutuhan riil masyarakat di pulau-pulau pesisir itu seperti apa harus didata juga agar program pembangunan yang dirancang sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
0 Komentar