"Saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Tual menerima banyak laporan maupun keresahan pelanggan soal penerapan meter pulsa," katanya per telpon dari Tual, Jumat (11/3).
Dia juga merasa sebagai pelanggan PT.PLN (Persero) yang menjadi korban, karena membeli voucher pulsa Rp100.000 ternyata struk pembelian hanya RpRp93.000, dan saat mengecek di meter hanya tersisa Rp64.000.
"Kami tidak menerima cara seperti ini. PT. PLN (Persero) terkesan merampok uang pelanggan," tandasnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Tual ini juga menyesalkan tidak adanya penjelasan dari PT.PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara maupun Areal Tual soal pemakaian pulsa listrik pra bayar atau meter pulsa.
"PLN harus memberi penjelasan kalau memang ada pemotongan biaya lainnya, sehingga pelanggan tidak merasa dirampok," katanya.
Rudolf menyatakan DPRD Tual perlu menjadwalkan dengar pendapat dengan manajemen PT.PLN (Persero) Areal Tual karena praktek pulsa listrik pra bayar yang meresahkan itu.
"Manajemen PT.PLN (Persero) harus menjelaskan alasan sehingga adanya pemotongan begitu besar setiap saat membeli voucher pulsa listrik pra bayar agar tidak menimbulkan ekses negatif," katanya.
Warga Kota Tual, Alvin menyatakan PT.PLN (Persero) harus meminta maaf kepada para pelanggan, sekaligus menjelaskan alasan sehingga terjadi pemotongan cukup besar.
"Saya sering membeli voucher Rp50.000. Namun, setelah mengecek di meter hanya Rp30.000 lebih sehingga meresahkan," katanya.
0 Komentar